Dharmasraya – Wajah pelayanan publik di RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat kembali tercoreng. Seorang juru parkir yang diduga berlagak preman disebut kerap memalak pengunjung rumah sakit dengan cara kasar dan intimidatif. Keluarga pasien yang datang untuk berobat justru dibuat resah saat keluar masuk area rumah sakit.
Aksi dugaan premanisme itu kembali mencuat setelah seorang warga Sungai Dareh berinisial AZ mengaku menjadi korban pemaksaan pembayaran parkir pada Rabu (13/5/2026) sekitar pukul 13.16 WIB.
AZ menuturkan dirinya hanya mengantar sang ibu berobat dan tidak lama berada di area parkir rumah sakit. Namun saat hendak keluar, mobilnya tiba-tiba dihentikan oleh seorang jukir berinisial IN di pintu gerbang.
“Mobil saya dicegat, lalu dia datang dengan nada tinggi meminta uang parkir. Cara bicaranya kasar,” ungkap AZ.
Menurutnya, oknum jukir tersebut bahkan tidak mengenakan atribut resmi parkir. Situasi sempat memanas hingga terjadi adu mulut di lokasi.
Lebih mengejutkan lagi, seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku aksi pemaksaan itu sudah lama dikeluhkan para keluarga pasien.
“Sudah banyak yang jadi korban. Banyak keluarga pasien mengeluh dipaksa bayar dengan cara kasar,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) berkedok parkir di lingkungan rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Sayangnya, saat dikonfirmasi, pihak terkait justru terkesan saling lempar tanggung jawab. Direktur RSUD Sungai Dareh, dr. Fitra Neza, menyebut pengelolaan parkir berada di bawah Dinas Perhubungan.
“Parkiran sekarang dikelola Dishub, rumah sakit tidak ikut mengurus,” katanya singkat.
Namun pernyataan berbeda datang dari Kepala Dinas Perhubungan Dharmasraya, Catur Eby. Ia mengungkapkan bahwa parkir RSUD saat ini masih dikelola oleh pemuda kenagarian setempat dan belum sepenuhnya diambil alih Dishub.
“Kita masih sistem kerja sama target harian. Oktober 2026 nanti baru resmi dikelola Dishub,” jelasnya.
Pernyataan itu justru menimbulkan tanda tanya besar: jika belum resmi dikelola pemerintah, lalu ke mana aliran uang parkir selama ini?
Ketua LSM Ampera RI, Edwar, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan pungli dan aksi premanisme di area rumah sakit tersebut.
“Kalau pungutan dilakukan tanpa dasar resmi, itu pungli. Apalagi sampai ada tindakan kasar terhadap keluarga pasien. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Edwar.
Ia menilai rumah sakit seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari pengobatan dan rasa aman, bukan lokasi intimidasi berkedok parkir.
“Jangan sampai rakyat yang sedang sakit malah diperas di halaman rumah sakit,” pungkasnya.
Ardhi Piliang
