Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Graha Bhayangkara Polda Kalteng, Rabu (13/05/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di Bumi Tambun Bungai.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas di Indonesia memiliki tantangan besar dalam pengelolaan transportasi dan keselamatan jalan. Tingginya aktivitas investasi di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, disertai meningkatnya mobilitas masyarakat, turut berdampak pada tingginya arus lalu lintas di berbagai wilayah.
“Peningkatan aktivitas transportasi harus diimbangi dengan sistem keselamatan yang kuat. Keselamatan lalu lintas tidak boleh dipandang sebagai urusan sektoral semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama,” tegas Gubernur.
Berdasarkan data nasional tahun 2025, tercatat lebih dari 158 ribu kasus kecelakaan lalu lintas dengan sekitar 24 ribu korban meninggal dunia atau rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. Sementara itu, di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 1.104 kasus kecelakaan lalu lintas dengan sekitar 25 persen korban meninggal dunia.
Menurut Gubernur, angka tersebut menjadi perhatian serius, terlebih masih terdapat sejumlah ruas jalan nasional maupun daerah yang rawan kecelakaan akibat kondisi infrastruktur yang belum optimal.
“Sebagai provinsi terluas, masih banyak titik jalan rawan kecelakaan. Keterbatasan anggaran dan pemangkasan transfer ke daerah juga menjadi tantangan dalam percepatan penanganan infrastruktur jalan,” ujarnya.
Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan memetakan berbagai persoalan lalu lintas secara detail, mulai dari titik rawan kecelakaan, kawasan dengan tingkat pelanggaran tinggi, ruas jalan rusak dan minim penerangan, kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), hingga akses penanganan pascakecelakaan.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023–2027 sebagai landasan penguatan sistem keselamatan transportasi di daerah.
“Diperlukan sinergi nyata antara pemerintah daerah, kepolisian, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk membangun budaya tertib berlalu lintas yang lebih kuat,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan edukasi keselamatan berlalu lintas, memperkuat penegakan hukum, memperbaiki infrastruktur keselamatan jalan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan lalu lintas.
“Saya berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret guna menciptakan sistem transportasi yang berkeselamatan, mulai dari jalan yang aman, kendaraan yang layak, pengguna jalan yang tertib, hingga penanganan pascakecelakaan yang cepat dan optimal,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut mengapresiasi Polda Kalteng atas inisiasi penyelenggaraan forum yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor menuju target Zero Accident dan Zero Fatality di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan di bidang keselamatan lalu lintas.
Menurut Kapolda, tingginya angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan produktivitas daerah.
“Keselamatan berlalu lintas harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin membangun sistem yang lebih terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi menuju pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Kapolda.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan langkah strategis dan rencana aksi bersama guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Turut hadir Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian Komjen Pol. Krisnanda Dwilaksana, Kasatgas Pusat Studi Ilmu Kepolisian Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, para Kasat Lantas dan Kanit Kamsel Polres se-Kalteng, serta unsur dunia usaha dan mitra transportasi di Kalimantan Tengah.
