Lubuk Basung – DPRD Kabupaten Agam kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui dimulainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan tersebut diawali dalam Rapat Paripurna DPRD Agam dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati Agam terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Agam, Jumat (5/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Agam, H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Risman, serta dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, jajaran Pemerintah Kabupaten Agam, anggota DPRD, dan para undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 35.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026.
Prestasi tersebut menjadi semakin membanggakan karena merupakan capaian WTP ke-12 kali secara berturut-turut, sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Atas capaian tersebut, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Agam yang selama ini menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal sehingga mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi DPRD Kabupaten Agam yang telah menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi secara komprehensif sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah,” ujar Muhammad Iqbal.
Lebih lanjut dijelaskan, selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Agam berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 102,14 persen dari target yang ditetapkan. Dari target pendapatan sebesar lebih dari Rp1,53 triliun, realisasi yang dicapai menunjukkan kinerja positif yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan sebesar lebih dari Rp1,57 triliun terealisasi sebesar 94,77 persen, yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Wakil Bupati berharap proses pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar untuk memulai tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc, MA menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan secara profesional, objektif, dan mendalam sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, seluruh dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan dikaji secara cermat melalui alat kelengkapan dewan guna memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Agam.
“DPRD akan melakukan pembahasan secara cermat, mendalam, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Ranperda ini dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Agam,” tegas H. Ilham.
Dimulainya pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Agam.
Daji
