Teluk Bintuni– Proyek jalan cor dan drainase di SP 4 Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, kini menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena kondisinya yang sudah mengalami keretakan meski baru selesai dikerjakan, tetapi juga karena proyek tersebut dibangun di kawasan yang masih didominasi hutan, jauh dari aktivitas masyarakat dan belum terlihat adanya permukiman warga yang secara langsung memanfaatkan akses tersebut.
Di saat masih banyak jalan lingkungan perumahan warga yang setiap hari dilalui masyarakat dalam kondisi belum dicor dan membutuhkan perhatian pemerintah, proyek bernilai miliaran rupiah itu justru berdiri di lokasi yang minim aktivitas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: untuk siapa sebenarnya jalan tersebut dibangun?
Pantauan media di lapangan menunjukkan ruas jalan cor tersebut membelah kawasan yang masih didominasi vegetasi dan lahan kosong. Sepanjang jalur proyek, belum terlihat deretan rumah warga sebagaimana lazimnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, tidak jauh dari lokasi tersebut, masih terdapat jalan-jalan lingkungan yang setiap hari menjadi urat nadi aktivitas warga namun belum tersentuh pembangunan serupa. Warga menggunakan akses tersebut untuk bekerja, bersekolah, hingga menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Fakta inilah yang kemudian memunculkan sorotan terhadap kebijakan penentuan prioritas pembangunan daerah. Sebab, logika sederhana publik tentu akan bertanya mengapa jalan yang digunakan masyarakat setiap hari belum menjadi prioritas, sementara jalan di kawasan yang masih sepi justru mendapatkan anggaran pembangunan.
Belum reda pertanyaan mengenai manfaat proyek, kondisi fisik pekerjaan justru memperparah polemik.
Berdasarkan temuan di lapangan, badan jalan cor yang baru selesai dikerjakan pada tahun 2026 itu sudah memperlihatkan retakan di sejumlah titik. Kerusakan serupa juga tampak pada saluran drainase yang dibangun bersamaan dengan proyek tersebut.
Bahkan pada beberapa bagian, retakan terlihat membelah konstruksi drainase dari bagian atas hingga ke bawah. Temuan ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai kualitas pekerjaan, mutu material yang digunakan, hingga efektivitas pengawasan selama proyek berlangsung.
Jika proyek yang masih seumur jagung saja sudah menunjukkan gejala kerusakan, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana kualitas pekerjaan yang sebenarnya diterima pemerintah daerah dari kontraktor pelaksana.
Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB), Yerri Basri Mak, SH, MH, menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Yang menjadi pertanyaan besar, jalan yang digunakan masyarakat setiap hari belum dicor, sementara yang dibangun justru jalan di kawasan hutan yang belum ada rumah warga. Lalu sekarang fisiknya sudah retak meski baru selesai. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Yerri, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap fakta di lapangan. Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni segera turun melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Audit, katanya, harus mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, proses pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan teknis di lapangan.
“Kalau pekerjaan baru selesai sudah retak, jangan dianggap normal. Harus ada pemeriksaan menyeluruh. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan ini benar-benar sesuai spesifikasi atau tidak,” ujarnya.
Lebih jauh, WGAB juga meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Ini bukan uang pribadi pejabat. Ini uang rakyat yang berasal dari APBD. Karena itu setiap rupiah yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan,” katanya.
Yang tak kalah menjadi sorotan adalah sikap Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni. Di tengah munculnya pertanyaan publik terkait lokasi proyek dan kerusakan yang terjadi, pihak dinas hingga kini belum memberikan penjelasan resmi.
Media ini telah berupaya menghubungi Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni, Jonatir Nadeak, untuk meminta klarifikasi terkait alasan pembangunan jalan di kawasan yang masih minim aktivitas masyarakat, kondisi proyek yang mengalami keretakan, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.
Sikap bungkam tersebut justru memunculkan spekulasi dan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebab yang dipersoalkan bukan sekadar retakan pada jalan cor, melainkan menyangkut arah kebijakan pembangunan daerah, kualitas penggunaan anggaran publik, dan manfaat nyata proyek bagi masyarakat.
Jhon
