Padang Panjang — Lima fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (5/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri ini, dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam pemandangan umumnya, seluruh fraksi DPRD menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2016 hingga 2025.
Menurut fraksi-fraksi DPRD, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemko dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain menyampaikan apresiasi, masing-masing fraksi juga memberikan sejumlah masukan, saran, serta pertanyaan terkait pelaksanaan APBD 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembahasan bersama terhadap Ranperda yang diajukan Pemko.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Robi Zamora menyoroti beberapa komponen pendapatan dan belanja daerah, termasuk realisasi pajak daerah, retribusi daerah, belanja pegawai, serta belanja modal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Fraksi PAN yang disampaikan Yandra Yane memberikan perhatian terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyampaikan pandangan terkait rencana penyesuaian tarif dasar air agar tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan keberlanjutan pelayanan.
Sementara itu, Fraksi PBB-PKS melalui Amrizal mendorong Pemko untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan investasi, dan pengembangan ekonomi lokal.
Fraksi Gerindra diwakili Yudha Prasetia juga memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan anggaran, khususnya pada belanja pegawai.
Sedangkan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Puji Hastuti menyoroti pentingnya peningkatan akurasi perencanaan pendapatan daerah dan percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Seluruh pandangan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemko dalam memberikan jawaban pada agenda rapat paripurna berikutnya. (cigus/Kamal)
