PANDAN, INVESTIGASI.NEWS – Puluhan warga Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Tapteng, segel kantor lurah, Senin (15/6/2026). Aksi ini buntut kekecewaan warga yang mengaku belum terima bantuan pascabanjir November 2025, mulai dari Jadup hingga dana stimulan perbaikan rumah.
Warga secara spontan mendatangi kantor lurah menuntut kejelasan bantuan yang tak kunjung diterima. Salah seorang peserta aksi, Marini Chaniago, menyebut warga sudah berkali-kali menanyakan status bantuan namun tidak ada hasil.
“Kami sudah berkali-kali datang mengurus dan menanyakan data kami. Data terus diminta, tetapi sampai sekarang nama kami tidak pernah muncul, baik di kecamatan maupun di Dinas Sosial. Saat kami datang ke kantor lurah, jawabannya selalu lurah tidak ada di tempat atau pihak kelurahan mengaku tidak tahu,” ujar Marini.
Menurutnya, sikap aparatur kelurahan yang tidak responsif membuat warga kehilangan tempat mengadu.
“Kemana lagi kami harus mengadu? Kalau lurah tidak pernah ada di kantor dan pegawai selalu bilang tidak tahu, lalu untuk apa kantor lurah ini ada? Hak-hak kami sebagai korban bencana tidak pernah kami dapatkan, sementara rumah kami habis diterjang banjir saat itu,” tegasnya.
Marini membantah ada pihak yang menggerakkan aksi. Ia tegaskan penyegelan murni inisiatif warga yang merasa diabaikan.
“Kami datang ke sini bukan karena disuruh siapa-siapa. Ini murni inisiatif kami sendiri karena sudah terlalu lama menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Pantauan di lokasi, puluhan warga memadati halaman kantor lurah. Suasana sempat memanas karena lurah kembali tidak ada di tempat. Kekecewaan warga berujung penyegelan kantor sebagai simbol protes atas pelayanan yang dinilai buruk.
Aksi ini jadi sorotan karena mencerminkan persoalan serius penanganan korban bencana di daerah. Warga mempertanyakan transparansi pendataan dan penyaluran bantuan yang tak kunjung dirasakan meski bencana terjadi 7 bulan lalu.
Hingga berita ini diterbitkan, Lurah Budi Luhur belum memberi keterangan resmi terkait aksi penyegelan maupun tudingan warga soal minimnya pelayanan.
Masyarakat berharap Pemkab Tapteng segera turun tangan evaluasi, verifikasi data penerima bantuan, serta beri kepastian bagi warga yang masih berjuang pulih pascabencana.(wr warasi)
