Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kembali menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap II kepada masyarakat terdampak banjir hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada akhir tahun 2025. Proses pencairan bantuan berlangsung di Gedung MTQ Pidie Jaya, Kamis (25/6/2026).
Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat dalam membantu meringankan beban warga selama masa pemulihan pascabencana.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, M.A., S.Sos, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, mengatakan bahwa pada tahap kedua ini bantuan diberikan kepada 249 kepala keluarga (KK) yang telah memenuhi persyaratan.
“Hari ini kami melaksanakan pencairan Dana Tunggu Hunian Tahap II kepada 249 kepala keluarga. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp1.800.000 per KK,” ujar Okta Handipa.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pencairan DTH Tahap III bagi masyarakat yang belum menerima bantuan. Proses tersebut masih menunggu hasil verifikasi dan peninjauan data yang sedang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Setelah tahap kedua ini selesai, Insya Allah akan dilanjutkan ke tahap ketiga. Saat ini data penerima masih dalam proses review oleh BNPB. Pemerintah juga terus berupaya mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan hunian tetap serta penyaluran bantuan stimulan rumah rusak,” jelasnya.
Sejak bencana banjir hidrometeorologi melanda Pidie Jaya pada akhir 2025, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat telah menjalankan berbagai program penanganan dan pemulihan bagi warga terdampak. Selain penyaluran Dana Tunggu Hunian, masyarakat juga telah menerima bantuan lain seperti dana bantuan hidup sementara dan berbagai bentuk dukungan sosial lainnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah membangun ribuan hunian sementara (huntara) yang diprioritaskan bagi warga korban banjir yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.
Ke depan, upaya pemulihan pascabencana diproyeksikan akan terus berlanjut. Berdasarkan informasi yang berkembang, pada tahun 2027 pemerintah berencana membangun ribuan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir yang menerjang wilayah Pidie Jaya pada akhir November 2025.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
(Herry)
