Malang – Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) menegaskan komitmennya memperkuat peran pesantren sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan Sarasehan Nasional MPDI 2026 di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/6/2026). Forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan koperasi pesantren sebagai penggerak utama ekonomi umat sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Minggu (28/6/2026) tersebut dijadwalkan ditutup secara resmi oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Kehadiran pimpinan Kementerian Agama itu menjadi sinyal kuat atas dukungan pemerintah terhadap penguatan ekosistem ekonomi pesantren yang selama ini dinilai memiliki potensi besar dalam menopang pembangunan nasional.
Mengusung tema “Bersama Dakwah dan Al-Qur’an, Menguatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi”, Sarasehan Nasional MPDI 2026 diarahkan untuk memperkuat sinergi antara gerakan dakwah dan pemberdayaan ekonomi. Langkah tersebut sejalan dengan agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita.
Lebih dari sekadar forum diskusi, sarasehan ini menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para pimpinan pesantren, dai, akademisi, dan pengelola koperasi untuk merumuskan langkah konkret membangun ekosistem ekonomi pesantren yang modern, profesional, dan berdaya saing.
MPDI memandang pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang sejak masa perjuangan bangsa telah menunjukkan kemampuan membangun kemandirian masyarakat melalui semangat gotong royong dan ekonomi berbasis umat.
Ketua Umum MPDI, KH Ayi Abdul Rosyid, Lc., M.Ag., menegaskan bahwa penguatan koperasi merupakan langkah strategis dalam mengembalikan peran historis pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pesantren memiliki akar sejarah yang panjang dalam membangun kemandirian ekonomi. Hari ini, melalui MPDI, kami memperkuat kembali fondasi itu dengan menghadirkan kelembagaan koperasi yang modern, profesional, dan akuntabel. Ini merupakan kontribusi nyata pesantren dalam mendukung program pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Kami siap menjadi bagian dari penggerak ketahanan ekonomi nasional,” ujar KH Ayi Abdul Rosyid.
Selama pelaksanaan sarasehan, peserta membahas berbagai strategi penguatan jaringan usaha pesantren, transformasi digital koperasi, peningkatan kualitas tata kelola, hingga pengembangan model bisnis syariah yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Forum ini juga menjadi ajang membangun kolaborasi antarpesantren dari berbagai daerah untuk memperkuat jejaring ekonomi yang saling terhubung, sehingga koperasi pesantren mampu tumbuh menjadi institusi ekonomi yang sehat, mandiri, dan memiliki daya saing di tingkat nasional.
Melalui agenda nasional tersebut, MPDI semakin menegaskan posisinya sebagai organisasi yang konsisten mendorong transformasi pesantren dari pusat pendidikan keagamaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat. Organisasi ini berupaya menyatukan potensi ribuan pesantren di seluruh Indonesia dalam satu gerakan ekonomi syariah yang terintegrasi.
Sebagai puncak kegiatan, penutupan Sarasehan Nasional MPDI 2026 oleh Wakil Menteri Agama dijadwalkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi arah kebijakan organisasi sekaligus cetak biru (blueprint) pengembangan koperasi pesantren di Indonesia.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi MPDI dalam memperluas kontribusi pesantren terhadap pembangunan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa melalui pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.
Guh
