Pidie Jaya, Investigasi.News – Reses anggota DPRK Pidie Jaya, Samsul Bahri, bukan sekadar agenda seremonial. Momentum itu berubah menjadi ruang curahan hati ratusan warga yang selama ini masih bergulat dengan dampak bencana banjir, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga hilangnya sumber mata pencaharian.
Politikus Partai Aceh (PA) itu mengundang ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, aparatur desa, pemuda hingga kaum ibu, ke kediamannya di Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran masyarakat dalam jumlah besar menunjukkan tingginya harapan agar aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan di parlemen.
Sejak forum dimulai, suasana berlangsung penuh keakraban. Namun di balik dialog yang hangat, tersimpan berbagai persoalan yang hingga kini masih membebani kehidupan masyarakat, terutama mereka yang terdampak banjir.
Satu per satu warga menyampaikan keluhan secara terbuka. Mereka berharap kehadiran Samsul Bahri sebagai wakil rakyat mampu menjadi jembatan untuk menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Salah seorang warga, Muhammad Ikbal (53), mengungkapkan bahwa hingga kini sebagian korban banjir masih bertahan di hunian sementara (huntara). Menurutnya, masyarakat mendambakan kehidupan yang lebih layak setelah sekian lama menunggu perhatian pemerintah.
“Pak Dewan, tolong perjuangkan nasib kami. Rasakan penderitaan kami yang sampai hari ini masih tinggal di huntara. Kami ingin memiliki rumah yang layak atau setidaknya desa kami dibersihkan dari material lumpur sisa banjir,” pintanya.
Keluhan serupa juga disampaikan Muhammad Nasir (65). Ia mengatakan bencana tidak hanya merenggut tempat tinggal warga, tetapi juga menghancurkan lahan persawahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Menurutnya, sawah yang dulunya produktif kini berubah menjadi lahan tandus yang tidak lagi dapat digarap.
“Kami kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian. Sawah yang dulu kami garap setiap musim tanam sekarang sudah menjadi lahan tandus. Kami berharap Pak Dewan memperjuangkan nasib kami,” harapnya.
Tidak hanya persoalan hunian dan lahan pertanian, warga dari sejumlah desa juga memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai persoalan lain yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari infrastruktur hingga kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Samsul Bahri menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat telah dicatat dan akan menjadi prioritas perjuangannya di DPRK Pidie Jaya.
Ia memastikan setiap persoalan yang disampaikan warga tidak akan berhenti sebagai catatan reses semata, melainkan akan dibawa ke forum resmi dewan untuk diperjuangkan bersama pemerintah daerah.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat sudah saya catat. Ini menjadi prioritas yang akan saya perjuangkan dan saya sampaikan kepada pimpinan untuk dibahas dalam sidang paripurna DPRK,” tegas Samsul Bahri.
Bagi Samsul Bahri, reses bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan kesempatan mendengar langsung suara masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar kepada wakilnya di parlemen. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Melalui forum tersebut, Samsul Bahri kembali menegaskan bahwa keberadaan anggota legislatif harus menjadi penyambung suara masyarakat, terutama bagi warga yang hingga kini masih berjuang bangkit dari dampak bencana dan membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah. (Herry)
