Situbondo, investigasi.news – Gelombang protes terhadap narasi pelayanan kesehatan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo berujung pada pengaduan ke Polres Situbondo. Gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai pernyataan yang menyebut ada warga menjual sapi, kambing, hingga meminjam uang kepada rentenir untuk berobat harus dapat dibuktikan dengan data yang jelas.
Aksi yang digelar di Kantor DPRD Situbondo, Rabu 08 Juli 2026, dipimpin Ketua Satgas Anti Premanisme Situbondo, Saiful Bahri. Bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam forum ber-SKP, ia meminta DPRD mempertemukan massa dengan Fraksi PDI Perjuangan dalam audiensi terbuka.
Gabungan LSM yang hadir terdiri atas Garda, Penjara Indonesia, Teropong, Perkasa, GMPI, Madas Sedarah, Koreksi, dan LPNI. Mereka datang dengan satu tuntutan, yakni meminta klarifikasi terhadap narasi yang disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait pelayanan kesehatan.
Pemicu aksi tersebut adalah unggahan akun TikTok DPC PDI Perjuangan Situbondo yang menampilkan video pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD.
Dalam video itu disebutkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Situbondo dinilai belum maksimal. Bahkan terdapat narasi yang menyebut ada masyarakat yang terpaksa menjual sapi, kambing, hingga meminjam uang kepada rentenir demi mendapatkan biaya pengobatan.
Menurut Saiful Bahri, pernyataan seperti itu tidak cukup hanya disampaikan sebagai kritik politik. Ia menilai narasi tersebut harus disertai data agar tidak menimbulkan keresahan dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami tidak datang mencari kesalahan. Kami hanya meminta dasar data yang digunakan. Kalau memang ada, silakan sebutkan siapa orangnya dan di mana alamatnya,” ujar Saiful Bahri.
Ia bahkan menyatakan siap mengeluarkan uang pribadi untuk membantu warga yang benar-benar mengalami kondisi sebagaimana disebutkan dalam narasi tersebut.
“Saya siapkan satu koper uang. Asalkan Fraksi PDI Perjuangan bisa menunjukkan siapa dan di mana masyarakat yang sampai menjual sapi, kambing, atau meminjam uang kepada rentenir demi berobat. Sebutkan secara by name by address,” tegasnya.
Menurut dia, apabila identitas warga tersebut dapat dibuktikan, pihaknya siap turun langsung memberikan bantuan sekaligus memastikan persoalan pelayanan kesehatan yang dialami benar-benar mendapatkan solusi.
Audiensi kemudian diterima oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, yakni Rudi Alfianto, Ningsih, dan Riski Nur Fadilah. Turut hadir anggota Fraksi PPP, H. Abdurrahman.
Dalam forum tersebut, peserta aksi berulang kali meminta penjelasan mengenai sumber data yang menjadi dasar penyampaian narasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Rudi Alfianto mengatakan narasi yang disampaikan merupakan bahasa kerakyatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan secara umum.
Menurutnya, penyampaian tersebut bertujuan memberikan kritik konstruktif agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Dalam narasi tersebut kami menggunakan bahasa kerakyatan yang bertujuan mendorong adanya evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan di Situbondo,” ujar Rudi.
Sementara itu, Ningsih mengatakan dirinya hanya bertugas sebagai juru bicara fraksi ketika membacakan pemandangan umum dalam rapat paripurna.
“Kami hanya sebagai petugas partai,” ucap Ningsih.
Jawaban tersebut belum mampu menghilangkan tanda tanya peserta aksi. Mereka tetap meminta adanya penjelasan yang lebih spesifik mengenai data ataupun fakta yang menjadi dasar penyampaian narasi tersebut.
Suasana audiensi sempat memanas. Sejumlah peserta aksi melontarkan protes karena merasa pertanyaan mereka tidak dijawab secara substantif. Bahkan salah seorang peserta terlihat menggebrak meja sebagai bentuk kekecewaan.
Merasa tidak memperoleh jawaban yang diharapkan, gabungan LSM kemudian meninggalkan Kantor DPRD Situbondo dan bergerak menuju Polres Situbondo.
Di hadapan petugas kepolisian, mereka mengadukan akun TikTok DPC PDI Perjuangan Situbondo yang mengunggah video pemandangan umum fraksi tersebut. Massa meminta aparat melakukan kajian terhadap konten yang dinilai memuat narasi yang belum dapat dijelaskan dasar datanya.
Saiful Bahri menegaskan langkah tersebut bukan untuk membungkam kritik, melainkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap polemik tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar kritik terhadap pelayanan publik tetap disampaikan secara objektif, berbasis data, serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (Agus)
