Teluk Bintuni – LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menutup operasional Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM). Lembaga pelatihan vokasi tersebut dinilai menghabiskan anggaran daerah dalam jumlah besar, namun belum menunjukkan hasil signifikan dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH., MH., menilai besarnya dana yang dialokasikan untuk P2TIM tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya putra-putri asli tujuh suku di Tanah Sisar Matiti yang masih membutuhkan dukungan pendidikan tinggi.
Menurut Yerry, subsidi pelatihan mencapai sekitar Rp75 juta per peserta untuk program berdurasi tiga bulan. Sementara itu, mahasiswa asli Teluk Bintuni hanya memperoleh bantuan pendidikan sekitar Rp11 juta per tahun, atau kurang dari Rp1 juta per bulan.
“Anggaran yang sangat besar justru digunakan untuk membiayai peserta pelatihan, termasuk dari luar daerah. Sementara banyak anak asli Teluk Bintuni yang sedang kuliah hanya menerima bantuan pendidikan yang jauh lebih kecil,” kata Yerry kepada wartawan, Senin (22/6/2026).
Selain menyoroti besarnya anggaran, WGAB juga mempertanyakan efektivitas P2TIM dalam menyiapkan tenaga kerja. Menurut Yerry, ratusan alumni pelatihan hingga kini belum terserap secara optimal di sektor industri migas, sehingga memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian DPRK Teluk Bintuni. Menurutnya, lembaga legislatif daerah telah mendorong dilakukannya audit terhadap penggunaan anggaran P2TIM agar besarnya dana yang dikucurkan dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian nyata, terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Yerry juga menyebut Komite III DPD RI pernah menyoroti perlunya evaluasi dan audit terhadap penyelenggaraan P2TIM, termasuk kurikulum, materi pelatihan, serta durasi pendidikan selama tiga bulan untuk memastikan efektivitas program dan kesesuaiannya dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.
Atas dasar itu, WGAB mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menghentikan operasional P2TIM dan mengalihkan anggaran lembaga tersebut ke sektor yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan beasiswa bagi mahasiswa asli daerah, pengembangan sumber daya manusia, dan program pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, menurut Yerry, berkembang pula usulan dari sejumlah tokoh masyarakat dan kalangan legislatif agar fasilitas P2TIM dialihfungsikan menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) daerah dengan sistem pengelolaan yang lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menegaskan, apabila hasil evaluasi membuktikan P2TIM tidak lagi efektif dan manfaatnya tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan, maka pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penutupan lembaga tersebut serta mengalihkan anggarannya ke program pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola P2TIM maupun Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni belum memberikan tanggapan atas pernyataan dan desakan tersebut.
Jhon
