KOTAMOBAGU,Investigasi.News – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2026 meskipun alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, strategi pembangunan kini difokuskan pada penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan memiliki peran strategis bagi aktivitas masyarakat.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kotamobagu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan desa maupun jalan kota. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi pada Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp10 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kota Kotamobagu, Claudy Mokodongan, mengatakan penurunan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Namun, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah menerapkan skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Karena anggaran yang tersedia terbatas, kami memprioritaskan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah dan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat,” ujar Claudy, Rabu (24/6/2026).
Menurut Claudy, tantangan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kotamobagu masih cukup besar. Saat ini, Dinas PUPR bertanggung jawab menangani sebanyak 1.117 ruas jalan, yang terdiri atas 721 ruas jalan desa dan 396 ruas jalan kota. Seluruh ruas tersebut memerlukan pemeliharaan secara berkala agar tetap layak dilalui serta mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk menangani seluruh jaringan jalan tersebut jauh melampaui kemampuan keuangan daerah saat ini. Bahkan, alokasi anggaran yang jauh lebih besar sekalipun dinilai belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan perbaikan dalam waktu singkat.
“Kalau dihitung secara ideal, kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan seluruh ruas jalan sangat besar. Bahkan dengan anggaran Rp100 miliar pun masih belum mencukupi untuk menangani semuanya secara menyeluruh,” jelasnya.
Karena itu, Dinas PUPR menerapkan pendekatan berbasis prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, serta fungsi ruas jalan dalam mendukung konektivitas antarwilayah. Ruas jalan yang menjadi akses utama menuju pusat pelayanan publik, kawasan permukiman, pusat perdagangan, hingga jalur distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat menjadi perhatian utama dalam program pemeliharaan tahun ini.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kota Kotamobagu meski anggaran yang tersedia terbatas.
Selain mengoptimalkan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Kotamobagu juga terus membuka peluang memperoleh dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Pusat melalui APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di daerah.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan pembangunan jalan, sehingga semakin banyak ruas yang dapat ditangani setiap tahunnya tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Dengan strategi pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, Pemkot Kotamobagu optimistis kualitas jaringan jalan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Infrastruktur jalan yang lebih baik diyakini akan memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, serta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kota Kotamobagu.
Meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama. Melalui penetapan skala prioritas dan sinergi pendanaan lintas pemerintahan, Pemkot berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Kotamobagu.(**)
