KOTAMOBAGU,Investigasi.News – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu memperkuat koordinasi pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah bersama para camat, sangadi, dan lurah se-Kota Kotamobagu.
Rakor berlangsung di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara optimal hingga tingkat masyarakat.
Rakor dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E. Kegiatan turut dihadiri unsur Babinsa, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala Bagian Hukum.
Dalam arahannya, Sahaya menegaskan posisi pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar program pembangunan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Perangkat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan adalah ujung tombak dalam mengimplementasikan visi dan kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Sahaya.
Dalam rakor tersebut, Pemkot Kotamobagu menetapkan empat agenda yang menjadi perhatian jajaran wilayah. Pertama, penguatan administrasi dan pengelolaan keuangan desa serta kelurahan. Pemerintah wilayah diminta memastikan penggunaan anggaran berlangsung tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Kedua, penguatan keamanan dan kebersihan lingkungan. Camat, sangadi, dan lurah diminta memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah.
Agenda ketiga berkaitan dengan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Jajaran wilayah diminta menggerakkan masyarakat memasang Bendera Merah Putih dan umbul-umbul serta melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing.
Keempat, pemerintah wilayah diminta ikut memperkuat pelestarian budaya lokal Bolaang Mongondow. Implementasinya antara lain melalui penggunaan Bahasa Mongondow dalam kegiatan serta Tari Dana-Dana pada agenda pemerintahan dan kemasyarakatan, sesuai arahan dalam Surat Edaran Wali Kota.
Rakor ditutup dengan seluruh peserta menyanyikan lagu “Padamu Negeri”. Momen tersebut menjadi simbol penguatan semangat pengabdian dan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik serta memastikan program pemerintah berjalan hingga tingkat paling bawah.(**)
