Karimun — Pemerintah Kabupaten Karimun mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan distribusi dan kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat. Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh melalui pembenahan sistem distribusi, percepatan perbaikan tabung, serta penyederhanaan proses kepabeanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang digelar pada Selasa (27/10). Dalam rapat tersebut, Pemkab Karimun bersama pihak terkait mengidentifikasi sejumlah kendala mendasar yang memengaruhi kelancaran pasokan, mulai dari penumpukan tabung rusak hingga hambatan logistik dan administrasi kepabeanan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persoalan kelangkaan LPG 3 Kg tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan kuota. Hingga September 2026, realisasi kuota LPG 3 Kg di Kabupaten Karimun tercatat mencapai 5.465,04 metrik ton (MT) dari total kuota 6.617 MT. Namun, distribusi di lapangan masih menghadapi kendala serius, terutama akibat menumpuknya 29.110 tabung yang dinyatakan afkir atau rusak dan belum dapat segera diganti.
Kondisi tersebut diperparah oleh hambatan logistik pelayaran antarpulau serta proses kepabeanan yang membutuhkan waktu. Akibatnya, kelancaran penyaluran LPG kepada masyarakat belum berjalan optimal, termasuk bagi 26.698 pelaku usaha mikro di Kabupaten Karimun yang bergantung pada LPG 3 Kg untuk menunjang kegiatan usaha mereka.
Di sejumlah wilayah kepulauan, dampak kendala distribusi tersebut cukup signifikan. Frekuensi pengiriman LPG ke Pulau Kundur, misalnya, mengalami penurunan dari sebelumnya 4–5 kali dalam sepekan menjadi hanya 2–3 kali dalam sepekan.
BPT di Karimun dan Jalur Hijau Kepabeanan Jadi Solusi Strategis
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi yang tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem distribusi LPG secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembenahan harus difokuskan pada akar persoalan agar hambatan serupa tidak terus berulang dan berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat maupun keberlangsungan usaha mikro.
“Saya memahami keresahan masyarakat dan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Persoalan ini harus kita lihat secara menyeluruh. Dari hasil evaluasi, terdapat kendala serius berupa puluhan ribu tabung rusak yang belum tertangani secara optimal, ditambah hambatan dalam rantai distribusi dan proses kepabeanan.
Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan langkah-langkah rutin. Kita harus membangun sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ada dua langkah strategis yang akan kita dorong. Pertama, pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun agar proses perbaikan dapat dilakukan lebih dekat, tanpa harus mengirim tabung ke Batam atau Tanjung Uban.
Kedua, kita akan segera berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk mengupayakan penerapan jalur hijau kepabeanan bagi tabung LPG di kawasan FTZ. Tabung kosong yang akan menjalani perbaikan harus dapat diproses secara lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, waktu tunggu dapat dipangkas secara signifikan dan distribusi kembali berjalan optimal.
Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi nyata. Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi dan pelaku UMKM harus dapat kembali menjalankan usahanya dengan baik,” tegas Bupati Iskandarsyah.
Rencana pendirian BPT di Karimun diharapkan menjadi langkah penting untuk mempercepat pemulihan tabung yang rusak sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas perbaikan di luar daerah. Sementara itu, usulan penerapan jalur hijau kepabeanan diarahkan untuk mempercepat proses administrasi dan pergerakan tabung yang akan diperbaiki, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Karimun membangun tata kelola distribusi LPG yang lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan karakteristik geografis daerah kepulauan.
Percepatan Perbaikan Tabung dan Penguatan Distribusi Antarpulau
Selain menyiapkan solusi jangka panjang, Pemkab Karimun juga mendorong percepatan penanganan kendala distribusi melalui langkah-langkah jangka pendek.
Pemerintah daerah telah memastikan adanya dorongan kepada Pertamina Patra Niaga dan para agen untuk mempercepat perbaikan sekitar 5.000 hingga 7.500 tabung per bulan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan tabung rusak sekaligus meningkatkan ketersediaan tabung layak edar di tengah masyarakat.
Penguatan armada kapal pengangkut juga menjadi perhatian utama. Penambahan kapasitas angkutan diharapkan mampu memulihkan frekuensi pengiriman LPG ke pulau-pulau yang mengalami keterbatasan pasokan, sehingga distribusi dapat berlangsung lebih teratur dan merata.
Pemkab Karimun menekankan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan faktor penting dalam menyelesaikan persoalan ini. Sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, agen LPG, serta instansi kepabeanan diperlukan agar setiap hambatan dapat ditangani secara terukur dan tepat sasaran.
Masyarakat Diimbau Tetap Tenang
Di tengah upaya pembenahan distribusi, Pemkab Karimun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Masyarakat juga diharapkan menggunakan LPG 3 Kg secara bijak sesuai peruntukannya.
Pemerintah daerah turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyaluran LPG. Apabila menemukan dugaan penimbunan atau penjualan LPG 3 Kg dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku, masyarakat diminta melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Melalui langkah penanganan jangka pendek dan pembenahan struktural tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen memperkuat ketahanan distribusi LPG 3 Kg di wilayah kepulauan. Upaya ini diharapkan tidak hanya memulihkan kelancaran pasokan, tetapi juga memberikan kepastian akses energi bagi masyarakat serta mendukung keberlangsungan usaha mikro di Kabupaten Karimun.
Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus mengawal koordinasi dan pelaksanaan langkah-langkah penanganan agar distribusi LPG 3 Kg semakin lancar, merata, dan berkelanjutan. (Adv/Sapi’i)
