Kupang, Investigasi.News — Dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang kini menjadi perhatian serius Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT). Penyidik tengah mendalami laporan yang menyeret seorang pejabat publik berinisial YL sebagai pihak terlapor.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk apabila pihak yang dilaporkan memiliki jabatan atau kedudukan di pemerintahan.
Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Mapolda NTT, Senin (16/11/2026). Kapolda memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara akan mengacu pada prosedur hukum, alat bukti, serta prinsip profesionalitas dan transparansi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa jabatan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda di hadapan hukum.
LAPORAN POLISI DAN KRONOLOGI AWAL
Berdasarkan pemaparan Polda NTT, perkara ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial RWM (21), yang mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual pada Rabu malam, 11 November 2026.
Dalam konstruksi awal perkara, korban disebut diajak oleh seseorang berinisial EK dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Dalam perjalanan, korban bersama EK dan LS kemudian menuju Rumah Jabatan Bupati Kupang.
Penyidik memperoleh keterangan awal bahwa korban diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut. Setibanya di lokasi, korban mengaku mengalami tindakan pemaksaan yang diduga mengarah pada tindak pidana kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Atas peristiwa tersebut, korban kemudian mendatangi kepolisian untuk membuat laporan resmi.
Laporan polisi diterima pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Perlu ditegaskan bahwa kronologi tersebut masih merupakan konstruksi awal berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers. Pembuktian terhadap seluruh rangkaian peristiwa tetap menjadi kewenangan penyidik.
LIMA SAKSI DIPERIKSA, OLAH TKP DILAKUKAN
Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA PPO) Polda NTT telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan.
Dirres PPA PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., bersama tim penyidik berkoordinasi dengan Subdit 1 dan Tim Identifikasi (Inafis) Ditreskrimum Polda NTT untuk mengumpulkan bukti serta mendalami keterangan para pihak.
Hingga konferensi pers digelar, penyidik telah melakukan pendalaman terhadap korban dan memeriksa lima orang saksi yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa sebelum maupun setelah kejadian.
Selain pemeriksaan saksi, tim gabungan juga telah melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Senin (16/11/2026), di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Olah TKP tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan barang bukti, mengamankan petunjuk fisik, serta memperoleh gambaran objektif mengenai lokasi yang berkaitan dengan laporan korban.
Penyidik juga telah mengajukan pemeriksaan medis terhadap korban melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara.
Kapolda NTT menyebut pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara tersebut.
Dengan pendekatan itu, setiap keterangan dan informasi yang diperoleh akan diuji melalui proses pembuktian agar kesimpulan penyidikan tidak hanya bertumpu pada pengakuan satu pihak.
KORBAN MENDAPAT PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN
Di tengah proses pengungkapan perkara, Polda NTT menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban menjadi salah satu prioritas penanganan.
Polda telah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta psikolog forensik untuk memberikan pendampingan psikologis, pemulihan trauma, dan fasilitas rumah aman atau safe house.
Selain itu, korban juga telah memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan korban memperoleh rasa aman selama proses hukum berlangsung, termasuk perlindungan terhadap hak dan privasi yang bersangkutan.
PIHAK TERLAPOR AKAN DIPANGGIL, GELAR PERKARA MENYUSUL
Polda NTT menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berlanjut. Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang belum dimintai keterangan serta melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor.
Penyidik juga menunggu hasil resmi Visum et Repertum dan hasil konseling psikolog forensik sebagai bagian dari bahan pendalaman perkara.
Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti dinilai memadai, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan perkembangan penanganan serta status hukum lebih lanjut.
Dalam konferensi pers tersebut, Polda NTT menyebut dugaan perbuatan yang dilaporkan mengarah pada penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Ketentuan tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau kerentanan seseorang untuk memaksa maupun menggerakkan orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.
Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut adalah penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.
Namun, penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak terlapor tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
KAPOLDA: TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM
Dalam keterangannya, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa Polda NTT tidak akan membedakan penanganan perkara berdasarkan status sosial maupun jabatan seseorang.
Menurut Kapolda, prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum.
Ia juga meminta masyarakat dan insan pers memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara objektif, tanpa mengabaikan hak korban maupun hak pihak yang dilaporkan.
Polda NTT turut mengajak media massa mengawal perkembangan perkara secara berimbang, berdasarkan fakta, serta tidak menyebarluaskan informasi yang dapat membuka identitas korban.
Bagi publik, perkara ini menjadi perhatian karena dugaan peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di lingkungan Rumah Jabatan Bupati Kupang, sebuah lokasi yang melekat dengan simbol dan kewibawaan pemerintahan daerah.
Kini, perhatian tertuju pada keseriusan penyidik dalam menguji setiap keterangan, menelusuri alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.
(Severinus T. Laga)














