Ntt, Investigasi.News — Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian melalui pernyataan bertajuk “Capres Giveaway, Cancel Culture, dan Bunuh Diri Partai Politik” yang disampaikan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedasteraputra Suyasa III (AWK), Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Provinsi Bali.
Pernyataan tersebut mengangkat tiga istilah yang menarik untuk dicermati dalam konteks perkembangan demokrasi, persaingan politik, serta dinamika internal partai politik di Indonesia.
Ketiga istilah tersebut bukan sekadar ungkapan retoris, melainkan dapat dibaca sebagai kritik terhadap praktik politik, pembentukan opini publik, hingga pola pengambilan keputusan dalam organisasi politik.
CAPRES GIVEAWAY: KRITIK TERHADAP PROSES PENCALONAN PRESIDEN
Istilah Capres Giveaway dapat dimaknai sebagai metafora politik yang menggambarkan proses pemberian, penentuan, atau pengusungan calon presiden yang terkesan seperti hadiah atau keputusan yang sudah disiapkan oleh kekuatan politik tertentu.
Dalam konteks demokrasi, istilah ini dapat mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana proses pencalonan presiden berlangsung secara terbuka, kompetitif, transparan, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata siapa figur yang memperoleh dukungan, melainkan bagaimana proses politik tersebut dijalankan. Apakah melalui mekanisme demokratis dan pertimbangan kapasitas kepemimpinan, atau lebih banyak ditentukan oleh kompromi elite, kepentingan kelompok, serta kalkulasi kekuasaan?
Dengan demikian, istilah Capres Giveaway dapat dipahami sebagai kritik terhadap kemungkinan terjadinya praktik politik yang mengesampingkan partisipasi dan pertimbangan publik dalam proses pencalonan pemimpin nasional.
CANCEL CULTURE: KETIKA OPINI PUBLIK MEMENGARUHI REPUTASI POLITIK
Istilah kedua, Cancel Culture, merujuk pada fenomena penolakan, pengucilan, atau penghukuman sosial terhadap seseorang akibat pernyataan, tindakan, maupun pandangan yang dianggap bermasalah oleh kelompok masyarakat.
Dalam perkembangan politik modern, fenomena ini semakin kuat melalui media sosial. Pernyataan seorang pejabat, politisi, atau tokoh publik dapat dengan cepat menyebar, menuai kritik, bahkan memicu gerakan penolakan secara luas.
Di satu sisi, Cancel Culture dapat menjadi bentuk kontrol sosial ketika masyarakat menggunakan kebebasan berpendapat untuk meminta pertanggungjawaban tokoh publik.
Namun, di sisi lain, fenomena tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan apabila penilaian publik dilakukan tanpa verifikasi fakta, mengabaikan konteks, atau berkembang menjadi penghakiman massal.
Dalam kehidupan demokrasi, kritik publik merupakan bagian penting dari kebebasan berekspresi. Akan tetapi, kritik tetap perlu didasarkan pada fakta, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap prinsip keadilan.
BUNUH DIRI PARTAI POLITIK: KETIKA KEPUTUSAN INTERNAL MERUSAK KEPERCAYAAN PUBLIK
Sementara itu, istilah Bunuh Diri Partai Politik merupakan metafora yang menggambarkan kondisi ketika keputusan, strategi, konflik internal, atau tindakan elite partai justru berpotensi merugikan partai itu sendiri.
Partai politik merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang memiliki fungsi rekrutmen kepemimpinan, pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta penghubung antara rakyat dan kekuasaan negara.
Namun, ketika kepentingan kelompok lebih dominan daripada kepentingan organisasi, konflik internal tidak dikelola secara sehat, atau keputusan politik tidak mencerminkan aspirasi konstituen, kepercayaan masyarakat terhadap partai dapat mengalami penurunan.
Dalam situasi demikian, partai berisiko kehilangan dukungan publik bukan semata-mata karena tekanan dari pihak luar, melainkan akibat keputusan dan dinamika yang berkembang di dalam organisasinya sendiri.
Karena itu, istilah Bunuh Diri Partai Politik dapat dibaca sebagai peringatan mengenai pentingnya konsistensi sikap, integritas kepemimpinan, demokrasi internal, dan kemampuan partai mempertahankan kepercayaan masyarakat.
TIGA ISTILAH, SATU PERSOALAN: KUALITAS DEMOKRASI
Jika dicermati secara keseluruhan, ketiga istilah tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Capres Giveaway menyentuh persoalan proses pencalonan dan distribusi kekuasaan politik. Cancel Culture berkaitan dengan kekuatan opini publik serta konsekuensi sosial dari tindakan dan pernyataan tokoh politik. Sementara Bunuh Diri Partai Politik menyoroti risiko kerusakan organisasi akibat keputusan dan konflik internal.
Ketiganya memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu dan kompetisi perebutan kekuasaan. Demokrasi juga membutuhkan proses politik yang transparan, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta partai politik yang memiliki integritas dan akuntabilitas.
Pernyataan AWK tersebut menjadi salah satu perspektif yang patut dicermati dalam diskursus politik nasional. Namun, untuk memahami secara utuh maksud dan konteks pernyataannya, diperlukan pula penjelasan langsung dari yang bersangkutan mengenai contoh, peristiwa, maupun aktor politik yang menjadi rujukan kritik tersebut.
Penulis: Severinus T. Laga, S.Fil., C.PIL. | Sedang Menempuh Studi Magister Ilmu Hukum














