Banner iklan

Dukung Pembangunan PLTS 100 MWac, Kantah Kabupaten Pasuruan Fasilitasi Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Atas Tanah

More articles

Pasuruan, Investigasi.News – Komitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan terus diwujudkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pasuruan. Salah satunya melalui fasilitasi pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) sekaligus pelepasan hak atas tanah untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 megawatt alternating current (MWac) di Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan bersama Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Proses ini turut melibatkan PT PLN Indonesia Power serta PT Perkebunan Nusantara I sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam mendukung kelancaran pengadaan tanah.

Fasilitasi pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mendukung kebutuhan pembangunan proyek strategis di bidang energi, proses ini juga menitikberatkan pada kepastian hukum serta pemenuhan hak pihak-pihak yang berkepentingan.

Sinergi antara Kantor Pertanahan, PLN Indonesia Power, dan PT Perkebunan Nusantara I diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta meminimalkan hambatan dalam tahapan pengadaan tanah. Dengan demikian, pembangunan PLTS berkapasitas 100 MWac di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan energi bersih.

Pembangunan fasilitas energi surya ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung agenda transisi energi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan, sehingga mampu meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) pada 2026.

Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur, serta mewujudkan target pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2026. (Guh)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest