Pessel, Investigasi.news – Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan upaya dalam menekan tingkat penganggur merupakan bagian dari mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat usia produktif, sehingga bonus demografi termanfaatkan dengan baik dan tidak jadi beban atau bahkan sumber masalah.
Sebagaimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 2021 berhasil menekan tingkat penganggur terbuka di tengah kegalauan ekonomi dan dunia usaha akibat pandemi COVID-19.
“Lonjakan penganggur karena banyaknya dunia usaha yang tutup itu mesti disiapkan. Harus ada alternatifnya,” ungkap bupati Selasa (08/03).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penganggur terbuka di Pesisir Selatan pada 2021 turun 1,03 persen menjadi 5,97 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7.00 persen. Capaian itu terkonfirmasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yakni 6,30 persen. Penurunan tersebut ternyata tidak hanya terjadi di tengah tekanan COVID-19, tapi juga ketika adanya kenaikan populasi angkatan kerja menjadi 226 ribu atau bertambah 7,76 ribu orang dari periode 2020.
Meski demikian lanjut bupati pertambahan jumlah angkatan kerja pun berbarengan dengan tingginya kenaikan partisipasi dari angkatan kerja yang diperkirakan mencapai 1,59 persen dari total angkatan kerja.
“Nah, menganggur akibat COVID-19 sekitar 2.000 orang, namun saat itu penambahan penduduk yang bekerja lebih dari 3.000 orang,” katanya.
Karena hal tersebut, pemerintah daerah kini terus memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Pesisir Selatan dapat ditekan semaksimal mungkin. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah strategis diantaranya menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif, sehingga memperbesar masuknya arus modal melalui investasi, baik dalam maupun luar negeri.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat usia produktif dengan berbagai fasilitasi program pelatihan agar memiliki saing sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta cakap di lapangan usaha. Mengoptimalkan pengembangan potensi daerah seperti misalnya sektor pertanian dan pariwisata. Kedua sektor unggulan itu diharapkan mampu menjadi peluang usaha demi menekan tingkat pengangguran.
“Muaranya tentu meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari adanya pemerintahan. Jadi, tak harus di sektor formal,” ujarnya.
Apalagi, pada tahun anggaran 2022 pemerintah kabupaten menginvestasikan sedikitnya Rp16 miliar untuk pengembangan sektor pariwisata di Pesisir Selatan. Kegiatan itu otomatis memerlukan tenaga kerja. Sedangkan di bidang pertanian selama lima tahun ke depan pemerintah kabupaten akan memperkuat kegiatan hilir produk unggulan daerah dengan sentuhan industrialisasi, sehingga komoditi lokal bisa lebih bernilai. Sc
