Pessel, Investigasi.news – Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd ikuti Rapat Koordinasi terkait Penyampaian Hasil Rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara virtual, Senin (5/9/22).
Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Marsda TNI Andi Kustoro. Serta diikuti seluruh Gubernur, Bupati/Walikota dan Forkopimda se-Indonesia secara virtual.
Tito Karnavian mengungkapkan, pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas pada setiap pemerintah daerah. Bahkan saat ini ada 30 provinsi yang terdapat aksi demo terhadap pengaruh lonjakan inflasi menjelang dilaksanakan kenaikan BBM.
“Kekhawatiran terhadap kenaikan bahan pokok dan subsidi yang tidak tepat sasaran ini perlu ada antisipasi salah satunya dengan sosialisasi,” ungkap Tito.
Bahkan tegasnya, pemerintah daerah harus mengaktifkan TPID yang melibatkan stakeholder, seperti Polri, TNI, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, perbankan, kepala dinas, dan kepala daerah
Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan mengungkapkan segera membentuk tim pengendalian harga bahan kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga inflasi tetap terjaga.
Tim yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, TNI dan Polri itu bakal nanti memantau fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok akibat dampak dari kenaikan harga BBM, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Ya, kami telah rapat pembahasannya. Tadi hadir sejumlah pejabat eselon, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian rapat dengan Forkompimda,” ungkap bupati.
Pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi awal September ini. Untuk Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan untuk jenis solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Alasan pemerintah menaikan harga BBM adalah guna memenuhi prinsip keadilan, inovasi, persamaan kesempatan dan meningkatkan pelayanan publik serta bantuan langsung tunai sebagai konversi terhadap pengurangan subsidi.
Kemudian terjadinya pembengkakkan anggaran kompensasi dan subsidi yang nyaris mencapai tiga kali lipat, apalagi selama ini sekitar 70 persen subsidi justeru dinikmati masyarakat kalangan mampu, mereka yang punya mobil.
Bupati melanjutkan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dirinya telah memerintahkan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi untuk melaporkan perkembangan fluktuasi harga kebutuhan pokok secara berkala.
Laporan itu sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten dalam pengambilan kebijakan selanjutnya agar dampak jangka pendek pengurangan subsidi BBM itu tidak terlalu dirasakan masyarakat.
“Kekhawatiran itu memang dampak jangka pendeknya dan selanjutnya secara ekonomi akan menemui titik keseimbangan baru. Itu sudah alamiah,” tutup bupati. Mc/Sc
