Pesisir Selatan, Investigasi.news – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar menargetkan daerah itu zonder (tanpa) kemiskinan ekstrem pada 2024, seiring komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rusma Yul Anwar mengatakan pemerintah kabupaten telah menyiapkan berbagai kebijakan, stimulan serta data yang valid mulai dari jumlah, alamat serta persoalan masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin ekstrem, sehingga upaya penanganan relatif lebih mudah.
“ini adalah langkah maju. Dengan data valid kebijakan juga akurat. Target itu juga sesuai instruksi Presiden Joko Widodo,” Kata Bupati di Painan, Jumat (10/3)
Berdasarkan catatan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat lebih dari 2000 jiwa yang miskin ekstrem atau sekitar 2 persen dari total masyarakat miskin.
Meski demikian masuk tiga terendah dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, sejalan turunnya angka kemiskinan selama 2022 menjadi 7,11 persen atau 33 ribu jiwa dari 7,92 persen di 2021 atau 37 ribu jiwa.
Bupati melanjutkan secara umum intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem adalah dengan memperkecil pengeluaran rumah tangga miskin melalui stimulan biaya pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah kabupaten melalui APBD 2023 menyiapkan Rp44,8 miliar untuk subsidi pendidikan, menambah cakupan layanan kesehatan gratis bagi 37.500 jiwa warga miskin yang dulu belum terlayani.
Upaya itu tidak saja memperkecil biaya rumah tangga miskin, tapi dengan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang mumpuni otomatis kualitas sumber daya manusia mereka menjadi lebih baik.
“Nah, dengan demikian tentu berbanding lurus meningkatnya daya saing, sehingga peluang untuk hidup lebih sejahtera kian terbuka,” katanya.
Bupati menegaskan penguatan sinergitas perangkat daerah, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan kesehatan, sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan maksimal.
Secara terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda-Litbang) Hadi Susilo menyampaikan pihaknya kini secara intensif terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Selain meringankan beban rumah tangganya, juga membantu meningkatkan pendapatan mereka melalui pemberdayaan dan program padat karya, sehingga peluang menambah penghasilan menjadi lebih luas.
Peningkatan kapasitas melalui program vokasi dan pelatihan. Peningkatan akses pada aset produktif, lembaga keuangan dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
Pengembangan usaha ultra mikro dan mikro. Memperkuat konektivitas antar wilayah dengan tersedianya transportasi dan infrastruktur dasar yang memadai, sehingga distribusi menjadi lancar.
“Upaya itu diharapkan mampu memperkecil wilayah kantong kemiskinan di daerah ini,” jelasnya.
Mengoptimalkan kegiatan hilir komoditi pertanian unggulan lokal sebagai basis perekonomian daerah melalui sentuhan industri guna menambah pendapatan petani dan membuka peluang usaha.
Kemudian meningkatkan sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah nagari (desa) melalui pemanfaatan Dana sebesar 20 persen Desa dan Alokasi Dana Desa minimal 10 persen.
“Ini bisa dalam bentuk program padat karya, bantuan individu maupun kelompok serta penyediaan sarana dan prasarana”, ujarnya. Mc
