Kepsul, Investigasi.News – Sekurang-kurangnya 12 pejabat Pemda Kab. Kepulauan Sula-Provinsi Maluku Utara, ’grebek’ satu tempat di Jakarta bersama pihak Kemendagri RI hanya untuk menggelar kegiatan _focus group discussion_ atau FGD Finalisasi Penyusunan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sula Tahun 2023. Agenda ini dihelat kemarin di Jakarta pada tanggal 1-2 April 2023.
Kegiatan yang berlangsung pada hari libur atau hari sabtu dan minggu ini dinilai sebagai suatu pemborosan serta terkesan menghambur-hamburkan keuangan daerah.
Namun bukan pemerintahan FAM-SAH jika tidak hamburkan APBD. Lihat saja pelaksanaan FTW 2022 yang habiskan sedikitnya 5 miliar lebih, kemudian perjalanan bupati dan sejumlah kepala dinas ke Eropa yang habiskan sedikitnya 2 miliar, kemudian baru-baru ini Umroh pejabat dan tim sukses Bupati Ningsih, ini juga ditenggarai hamburkan miliaran APBD Sula.
”Jika kegiatan ini dilakukan di Sanana, saya pikir lebih efektif dan efisien, silahkan saja hitung SPPD belasan pejabat Sula itu”, ujar Bung Janwar Tokoh Muda Kepulauan Sula, Senin (3/4).
Menurut lelaki yang mulai masuk dunia politik praktis ini, jika dilakukan di Sanana dengan mengundang pemateri maka akan ada uang masuk ke Hotel, Caffe tempat Kopi, Ojek, UMKM dan sektor lainnya, tapi karena dibuat di Jakarta maka ratusan juta uang daerah menjadi sumber PAD Provinsi DKI Jakarta.
”Mereka ini aneh, niat mau naikkan PAD Sula lewat pajak dan retribusi, namun perilaku mereka tidak mencerminkan niatan untuk mendatangkan PAD untuk Kabupaten ini”, ujar Janwar kesal.
Sementara itu, dari photo yang beredar di masyarakat, sedikitnya ini daftar pejabat yang berangkat ke Jakarta sekedar untuk menggelar PAD ini.
1. Sekda Kab. Kepsul
2. Assisten Abdi Umagapi
3. Kadishub
4. Kadistan
5. Kadis DLH
6. Kadis Perindagkop
7. Kaban Keuangan
8. Kadis Perkim
9. Kaban Pajak
10. Kadis Kesehatan
11. Kadis Perikanan
12. Sekwan.
“Jika SPPD pejabat esselon II itu sekitar 25-30 juta, kemudian esselon III itu berkisar 15 juta maka silahkan dihitung berapa ratus juta yang daerah keluarkan”, sambung Janwar lagi.
Menurutnya Bupati dan jajarannya tidak punya rasa memiliki terhadap negeri ini.
“Mereka sepertinya tidak punya rasa memiliki terhadap negeri ini, sehingga prilakunya cenderung (maaf) memporak-porandakan ketimbang menata daerah ini”, ungkap Janwar blak-blakan.
Terakhir Janwar sangat menyesalkan jika kegiatan sekelas FGD saja harus dihelat di Jakarta, dengan memberangkatkan sejumlah pejabat daerah. Ia mengira hal ini menjadi salah satu faktor ekonomi berjalan tersendat di Sula, akibat lambannya perputaran uang, karena banyak uang daerah yang dibelanjakan keluar dari Sula.
Y. Tabaika
