Kota Malang, Investigasi.news – Gedung Paripurna DPRD Kota Malang dipenuhi suasana dinamis saat Rapat Paripurna terkait pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berlangsung pada Senin (24/6/2024). Rapat tersebut mencakup berbagai agenda penting seperti penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan oleh DPRD, penyampaian pendapat akhir oleh Pj Wali Kota, serta penandatanganan keputusan.
Rapat dimulai dengan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi PDI-Perjuangan, PKS, Gerindra, PKB, dan Golkar. Masing-masing fraksi memberikan pandangan dan catatan yang beragam namun konstruktif. Sorotan utama dari fraksi-fraksi ini mencakup pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih perlu ditingkatkan, target retribusi yang belum tercapai, serta ketergantungan Gedung Malang Creative Center (MCC) pada APBD.
Fraksi PDI-Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. “Pencapaian PAD masih belum maksimal, kita harus bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” ujar salah satu anggota fraksi. PKS dan Gerindra juga menyoroti hal serupa, menambahkan bahwa inovasi dan kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi solusi efektif.
PKB dan Golkar, sementara itu, menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap program-program yang belum memberikan hasil optimal. “Kita harus melakukan evaluasi terhadap program yang tidak mencapai target, agar dana yang ada bisa dialokasikan lebih efektif,” kata perwakilan fraksi Golkar.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam penyampaian pendapat akhirnya memberikan apresiasi atas masukan dan catatan dari semua fraksi. “Saya sangat mengapresiasi pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif dari semua fraksi. Ini adalah bentuk kepedulian kita bersama untuk perbaikan dan pembangunan Kota Malang ke depan,” ungkap Wahyu.
Wahyu juga menitipkan pesan kepada seluruh perangkat daerah dan perusahaan daerah di Kota Malang untuk serius menindaklanjuti catatan dan saran yang telah disampaikan. “Kita harus bergerak cepat dan tepat dalam menindaklanjuti semua catatan ini. Ini bukan hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi di era sekarang. “Kita saat ini memasuki era kolaborasi, di mana kita dituntut untuk membuka diri, bekerja sama, dan menguatkan jejaring. Perbedaan pemikiran bukanlah penghalang, tetapi kekuatan untuk kemajuan Kota Malang,” tambahnya.
Wahyu berharap, dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, Kota Malang bisa terus melangkah maju dan mencapai kemajuan yang hakiki. “Mari kita kuatkan terus semangat untuk Kota Malang ini makin maju dan maju,” ujarnya penuh semangat.
Setelah pengambilan keputusan, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wahyu optimistis bahwa proses evaluasi di tingkat provinsi akan berjalan lancar dan tepat waktu. “Kami akan menyampaikan Ranperda ini kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi, dan kami berharap proses ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” jelasnya.
Pandangan Ketua DPRD: Fondasi untuk APBD 2025
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menambahkan bahwa pertanggungjawaban APBD 2023 merupakan fondasi penting untuk pembahasan APBD 2025. “Ini adalah rangkaian yang krusial. Mulai dari pandangan umum fraksi, laporan Badan Anggaran, hingga pendapat akhir fraksi, semuanya menunjukkan bagaimana Dewan mengkritis beberapa poin kinerja yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan,” papar Made.
Menurut Made, penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun ini mencapai angka terendah dalam 10 tahun terakhir, meskipun belum ideal. “Kita bersyukur bahwa tahun ini, SILPA berada di angka Rp199 miliar, meskipun target idealnya Rp150 miliar. Ini tetap menjadi pencapaian yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Made juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan SILPA. “Efisiensi dalam penyelenggaraan program harus terus ditingkatkan. Meskipun kita berharap SILPA berada di angka yang seimbang, antara Rp100 miliar hingga Rp150 miliar, yang penting adalah kita tidak boleh berlebihan atau kekurangan dalam penggunaan anggaran,” jelasnya.
Dengan optimisme dan semangat kolaborasi, Kota Malang diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Rapat Paripurna ini menandai langkah maju dalam perjalanan pembangunan Kota Malang, dengan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik.
Adv/Guh
