Malang, Investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat paripurna yang membahas capaian dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2023. Rapat tersebut digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang pada Selasa (30/04/2024) dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Pj Wali Kota Malang Ir. Wahyu Hidayat, SE, MM, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota dewan.
Dalam rapat yang berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tersebut, berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kota Malang dibahas secara rinci dan mendalam oleh setiap fraksi yang hadir.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui perwakilannya H. Ahmad Wanedi, menyampaikan dengan tegas 10 poin rekomendasi terkait berbagai masalah yang dihadapi kota, termasuk retribusi parkir, kemacetan lalu lintas, banjir, dan pengelolaan sampah.
“Kami menyoroti pentingnya penanganan sampah dengan pendekatan yang integratif, mengingat timbunan sampah Kota Malang pada Tahun 2023 mencapai 778,34 ton/hari atau sekitar 0,65 kg/orang/hari,” ungkap Wanedi.
Fraksi PKB, melalui juru bicaranya yang bersemangat, juga turut memberikan masukan yang komprehensif. Mereka mengeluarkan 13 poin saran yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk masalah parkir, kemacetan, serta permasalahan yang terkait dengan keberadaan Pasar Blimbing dan Pasar Gadang.
“Kami meminta Pemerintah Kota Malang untuk segera membentuk tim khusus guna menangani permasalahan Pasar Blimbing dan Pasar Gadang yang telah menggantung selama lebih dari 10 tahun,” tegas juru bicara Fraksi PKB.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, yang diwakili oleh Kol (Purn.) Drs. DJOKO HIRTONO, fokus pada evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah kota.
“Fraksi Gerindra menarik kesimpulan bahwa sebagian besar target indikator kinerja misi pertama telah tercapai dengan prestasi yang membanggakan,” ungkap DJOKO HIRTONO.
Fraksi Golkar juga tidak ketinggalan memberikan kontribusinya. Rahman Nurmala, yang membacakan pandangan Fraksi Golkar, menyoroti pemisahan Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami menekankan pentingnya pemisahan antara Damkar dengan Satpol PP demi efektivitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nurmala.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengapresiasi kontribusi dan masukan yang diberikan oleh setiap fraksi. “Saya mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh seluruh fraksi. Ini merupakan bagian dari proses evaluasi yang penting bagi pemerintah kota Malang dalam menjalankan tugasnya,” ucap Hidayat.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa pendapat fraksi tersebut akan menjadi bahan diskusi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang akan melibatkan 23 anggota dewan.
“Rapat Banggar nantinya akan membahas lebih lanjut rekomendasi-rekomendasi yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi,” tambahnya.
Dengan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang menegaskan bahwa rekomendasi final akan disusun dan dibacakan dalam rapat paripurna akhir yang dijadwalkan pada tanggal 6 Mei mendatang.
“Rekomendasi ini akan menjadi panduan bagi pemerintah kota dalam merumuskan langkah-langkah ke depan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” tutup Kartika.
Guh/ADV
