Agam, Investigasi.news – Sidang paripurna DPRD Agam, yang berlangsung pada Senin (5/8) di aula utama DPRD, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, Dr. Novi Irwan. Rapat tersebut merupakan forum penting untuk membahas jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam sidang ini, Dr. Irwan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Suharman dan Irfan Amran.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Bupati Agam, Dr. Andri Warman, bersama dengan unsur Forkopimda, anggota DPRD, Asisten, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam. Pertemuan ini bertujuan untuk menjawab berbagai saran dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD mengenai RAPBD yang tengah dibahas, serta untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya dalam proses legislasi anggaran.
**Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi**
Bupati Andri Warman memulai pidatonya dengan mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan RAPBD 2024. Ia menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Agam atas kontribusi mereka dalam memberikan saran, pendapat, serta masukan untuk penyempurnaan RAPBD tahun 2024. Bupati menekankan bahwa jawaban pemerintah ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses pembahasan berikutnya hingga RAPBD 2024 dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Bupati Warman mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan terhadap perbaikan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur merupakan prioritas utama dengan target minimal 40 persen dari total belanja daerah. “Pemenuhan anggaran infrastruktur adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ini,” tegasnya.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada Fraksi PKS yang memberikan saran terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, termasuk pemutakhiran data melalui pendataan ulang, guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Menanggapi saran dari Fraksi Demokrat Nasdem tentang percepatan pelaksanaan pembangunan fisik, Bupati Warman menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan berkomitmen untuk segera merealisasikan kegiatan pembangunan yang telah disepakati. “Kami akan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Pokir DPRD yang sudah ditetapkan dalam APBD 2024 untuk memastikan bahwa proyek ini selesai sesuai jadwal,” ungkapnya.
Fraksi PAN juga memberikan saran mengenai perlunya penyisiran ulang terhadap belanja yang telah direncanakan dalam perubahan APBD 2024. Bupati Warman sepakat dengan saran tersebut dan memastikan bahwa belanja akan dioptimalkan dalam pembahasan berikutnya agar APBD perubahan 2024 dapat memenuhi target yang diinginkan.
Sementara itu, saran dari Fraksi Golkar mengenai penyesuaian belanja operasional pada masing-masing OPD juga diterima dengan baik. Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian ini telah dilakukan melalui tahap refocussing anggaran sebagai bagian dari upaya menutup defisit dalam perubahan APBD 2024. “Penyesuaian ini penting untuk menghindari Silpa di akhir tahun, dan kami telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan hal tersebut,” jelasnya.
Bupati Warman juga menyatakan persetujuannya terhadap saran dari Fraksi PPP mengenai penyesuaian perubahan APBD 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan RKPD tahun 2024. “Kami akan memastikan bahwa penyusunan perubahan APBD ini berpedoman pada RKPD dan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Terakhir, Bupati Warman menjawab pertanyaan dari Fraksi PBB, Hanura, dan Berkarya mengenai penurunan anggaran belanja tak terduga dari Rp18 miliar menjadi Rp3 miliar. Ia menjelaskan bahwa pengurangan ini dilakukan melalui pergeseran anggaran, dengan alokasi belanja tak terduga yang dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi anggaran belanja yang tertunda dari tahun 2023 dan 2022.
Sidang paripurna ini diharapkan dapat memperjelas dan memantapkan pembahasan RAPBD 2024, dengan semua pihak bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal dan mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam di masa mendatang.
Hms
