Agam, investigasi.news – Komisi III DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat kerja bersama mitra strategis guna memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025. Rapat yang berlangsung di Aula Utama DPRD Agam pada Rabu (30/10) ini dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Doddi, ST, didampingi Wakil Ketua Muhammad Zulfikri serta seluruh anggota Komisi III, yang mengundang para pimpinan OPD terkait untuk menyinkronkan rencana kerja OPD dengan prioritas pembangunan daerah yang diusulkan dalam RAPBD 2025. Agenda ini juga dihadiri oleh pendamping Komisi III yang turut memberikan masukan dan arahan.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi III Doddi, ST menyampaikan bahwa rapat ini diadakan untuk mendukung OPD dalam merancang rencana kerja yang selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui sinergi ini, diharapkan anggaran daerah dapat dialokasikan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
“Rapat kerja ini sangat penting untuk membantu OPD memaksimalkan rencana kerja (renja) dan anggaran yang ada agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memprioritaskan pembangunan yang mendesak,” ungkap Doddi. Politisi dari Partai Demokrat ini juga menekankan bahwa Komisi III akan terus mendorong agar OPD bisa menjalankan program-program yang lebih responsif, sehingga dampak positifnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih lanjut, anggota Komisi III Yopi Eka Anroni menyoroti peran sentral Bappeda dalam keseluruhan proses perencanaan. Ia meminta agar Bappeda bekerja optimal sebagai koordinator antar-OPD untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam RAPBD tahun 2025 berjalan selaras. “Perencanaan yang matang adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kami berharap Bappeda aktif berkoordinasi dengan semua OPD dalam perencanaan yang terintegrasi dan akurat,” jelas Yopi.
Rapat ini juga membahas penyesuaian kebijakan daerah dengan arahan dari pemerintah pusat. Ketua Komisi III, Doddi, ST, mengusulkan agar Bappeda memperhatikan kebijakan dan aturan terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat, terutama terkait penyelarasan prioritas pembangunan dengan arah kabinet baru “Merah Putih”. Ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi dukungan pusat untuk daerah, baik dari segi pendanaan maupun kebijakan.
Sejumlah isu strategis turut menjadi topik pembahasan dalam rapat ini, termasuk peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi, pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di Kabupaten Agam. Dinas Perhubungan diminta memperhatikan rencana pengembangan transportasi yang lebih terintegrasi, sementara BPBD diharapkan meningkatkan kapasitas kesiapan bencana di berbagai titik rawan.
Komisi III menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif dan komitmen OPD dalam mendukung pembangunan daerah. Seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat akan menjadi bahan rekomendasi Komisi III kepada eksekutif dalam penyusunan RAPBD 2025. Dengan sinergi yang kuat antara DPRD dan OPD, diharapkan pembangunan Agam dapat lebih terarah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rapat kerja ini menandakan keseriusan DPRD Agam dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus dukungan terhadap perencanaan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kami akan terus mengawal dan memastikan RAPBD 2025 ini benar-benar merefleksikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Agam,” tutup Doddi, ST.
*(Humas DPRD Agam)*
