Kota Solok, Investigasi.News
Sebagai wakil rakyat yang menerima amanah untuk menyuarakan kepentingan rakyat digedung Legislatif yang ada, akan memberikan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan yang direncanakan, dan sudah pasti, pengawasan yang dilakukannya itu, tidak akan terlepas dari keinginan untuk peningkatan kesejahteraan menuju kehidupan rakyat yang lebih baik dan matang.
Sebelum kebijakan itu dilaksanakan, terlebih dahulu disepakati serta ditetapakan melalui sebuah proses pembahasan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang terkait, dan biasanya, pembahasan itu akan berlangsung alot, sehingga berujung kepada sebuah kritikan ataupun saran untuk pemerintahan yang ada, dan dapat dipastikan, bahwa kritikan dan saran itu berlatarbelakang terhadap sebuah konsep kebijakan yang dianggap tidak maksimal untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakannya tersebut.
Sepertihalnya pembahasan yang telah dilaksanakan di gedung DPRD kota Solok, sesuai jadawal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarahnya yang ada, tepatnya pada Kamis 5 Agustus 2021 lalu, agenda kegiatan sampai pada tahap penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi fraksi yang ada, dan dalam hal itu dilakukan oleh wakil walikota Solok,Dr.Ramadhani Kirana Putra.
Namun sehari sebelumnya, pemerintah daerah kota Solok, harus mendengarkan kritikan dan saran yang dituangkan dalam konsep Pandangan umum Fraksi Fraksi yang ada, dan dibacakan oleh masing masing juru bicara fraksi tersebut didalam agenda Sidang Paripurna, dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD kota Solok, Prokompimda, serta para pemangku jabatan yang ada lingkungan pemerintahan setempat.
Dari pantauan dan data yang dirangkum Investigasi.News di DPRD kota Solok, pada umumnya anggota dewan yang ada yang tergabung dalam fraksinya masing masing, menggaris bawahi, terkait dengan porsi belanja daerah yang diatur dalam RPJMD, wajib digunakan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Seperti pandangan umum yang dilahirkan dan dibacakan oleh juru bicara Fraksi Solok Bersatu (F-SB) DPRD kota Solok, Fraksi yang diketuai oleh Hendra Saputra,SH, dan Sekretarisnya Leo Murphy.SH, meminta pemerintah daerah melalui Dinas terkait, mampu untuk menciptakan sebuah inovasi didalam revisi RPJMD yang lebih inovatif dan solutif untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang direncanakan.
Dan ditekankannya, inovasi yang dilahirkan itu, merupakan sebuah prodak hukum yang baru, dan tidak hanya meniru apa yang sudah ada pada tahun tahun sebelumnya, sehingga sebuah kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat bersinergi dengan kebutuhan dan keadaaan yang sesungguhnya.
Disela tugasnya itu, Fraksi Solok Bersatu juga memberikan sebuah dukungan dan apresiasi terhadap SKPD ataupun Dinas yang dipantau mampu dalam menjalankan tupoksinya, dan jelas dukungan yang diberikan itu, berdasarkan dari sebuah fakta yang ditemuinya dikala melakukan kunjungan kelapangan dalam menjemput aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkannya.
Seperti halnya dukungan dan apresiasi yang dilayangkan F-SB untuk Dinas Sosial pemerintah kota Solok, terkait dengan itu, F-SB DPRD kota Solok, memandang bahwa Dinas Sosial yang sekarang ini dikepalai oleh Zul Fadli Ilyas,SH.MP, telah dapat membaca kebutuhan masyarakat dan kondisinya saat ini, sehingga program Sosial kemasyarakatan yang dilancarkannya itu, seperti, memberikan bantuan sosial atau santunan kepada Lansia dan Lansia Terlantar, bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan untuk para Gepeng (Gelandangan dan Pengemis), dan bantuan lainnya yang dilaksanakan itu, akan merubah pradikma masyarakat kecil kearah yang positif, karena mereka telah dapat merasakan perlindungan dan perhatian dari pemerintah daerah setempat.
Berkaitan dengan itu, Sekretaris F-SB DPRD kota Solok, Leo Murphy, Minggu, 8 Agustus 2021, dikediaman saat dikonfirmasi Investigasi.News mengatakan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dalam membantu melengkapi kebutuhan masyarakat pada situasi saat ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial pemerintah kota Solok tersebut, harus bersinergi dan didukung oleh dinas terkait lainnya, serta aparatur pemerintahan ditingkat terkecil.
Lebih jauh Leo Murphy mengatakan, untuk mendukung program kegiatan Dinas Sosial tersebut, F-SB DPRD kota Solok, sebelumnya telah meminta agar Dinas itu menaikan anggaran kegiatannya pada pembahasan APBD perubahan, terkhusus anggaran untuk program kegiatan rawan bencana, kemiskinan, dan rawan Sosial (Pemulung, anak anak terlantar, dan Lansia), karena menurut pandangannya, anggaran yang ada saat ini terlalu kecil, dan tidak akan dapat mengakomodir persoalan yang ada dan terjadi saat kondisi saat ini.
” Kami sangat yakin, apa yang telah direncanakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan, merupakan sebuah keputusan yang baik, namun F-SB memandang, kelansungan hidup masyarakat dan kesejahteraannya harus menjadi pembahasan yang utama, apalagi pada kondisi saat ini, Pandemi yang disebabkan oleh virus Corona membuat masyarakat berteriak ” ungkap Politisi Muda yang dilahirkan oleh Partai Berlambangkan Banteng Moncong Putih tersebut. (914)
