Limapuluh Kota, investigasi.news — Partisipasi masyarakat Limapuluh Kota pada Pemilu tahun 2019 cukup tinggi mencapai angka 80,85%. Angka tersebut diyakini Bupati Safaruddin Dt.Bandaro Rajo akan meningkat jika seluruh pemangku kepentingan bekerja optimal dan bersinergi sesuai pos tugas masing-masing. “Kita harus menjamin terselenggaranya seluruh proses tahapan pemilu utamanya di wilayah-wilayah rawan bencana. Masyarakat harus diberikan kemudahan khususnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari mendatang, jangan sampai kendala-kendala dilapangan tersebut membuat masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ungkap Bupati Safaruddin Dt.Bandaro Rajo saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pelaksanaan Pemilu 2024 di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Selasa, (23/01/2024). Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda baik dari Polres 50 Kota, Kodim 0306/50 Kota, Kejari Payakumbuh, Polres Payakumbuh, Ketua Pengadilan, Kepala Lapas, KPU, Bawaslu, hingga 13 camat di Kabupaten Limapuluh Kota.
Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk itu, Bupati dan jajarannya akan terus berusaha memfasilitasi perhelatan Pemilu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. “Salah satu upaya Pemkab adalah adalah jemput bola pelayanan bagi lebih kurang 4000 masyarakat yang belum memiliki KTP. Disdukcapil telah kami kerahkan bekerja 7 hari seminggu sebelum 14 Februari nanti,” ungkap Bupati Safaruddin.
Bupati berharap terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, seluruh pemangku kepentingan agar menguatkan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilu dan memberikan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Marilah kita ciptakan Pemilu badunsanak demi tercapainya pemilu yang lebih baik,” ajaknya.
Sementara itu, Joni Amir, Plt Kepala Kesbangpol sekaligus Kepala Diskominfo selaku ketua Panitia menyampaikan, terselenggaranya Rakor ini agar seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kecamatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dapat berkolaborasi dengan baik dalam mensukseskan Pemilu tahun 2024. “Diharapkan kepada seluruh stakeholder saling bahu-membahu dalam memantau pelaksanaan Pemilu serta menciptakan stabilitas daerah menjelang dan pasca Pemilu,” ungkap Joni Amir. (Amr)
