Padang Panjang, investigasi.news— Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meminta seluruh OPD tidak menunda-nunda pelaksanaan kegiatan di dinasnya masing-masing. Awal Februari, seluruh OPD segera melaksanakan kegiatan, diawali perencanaan yang saksama di Januari ini.
Hal tersebut disampaikannya pada rapat awal tahun bersama Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko, Senin (2/1) di Hall Lantai III Balai Kota.
Seluruh OPD diminta memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Buat perencanaan pelaksanaan kegiatan secara detail, laksanakan tepat waktu. Koordinasi intensif dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk pelaksanaan tender,” katanya.
Di samping itu, OPD hendaknya selalu bersemangat melahirkan berbagai inovasi serta menjadi pionir terhadap inovasi tersebut. Sehingga menginspirasi bagi daerah lain.
Wako Fadly juga menekankan percepatan Satu Data, mendukung Pemerintah Pusat terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Ini merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.
Kebijakan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.
Lebih lanjut, masing-masing pemerintah di kelurahan bisa berperan aktif dalam penanggulangan inflasi. Meski Padang Panjang berada pada kondisi deflasi, gerakan penanggulangan inflasi seperti menanam cabai terus dipertahankan dan dimonitor. Pemerintah Kelurahan juga harus bisa berperan aktif terhadap penanganan stunting.
“Baik penanganan inflasi dan stunting digaungkan lewat media sosialnya masing-masing, memberikan energi positif dan saling berlomba untuk Padang Panjang yang lebih baik,” sebutnya.
Camat dan lurah, kata Fadly, harus tahu dan paham terhadap semua program visi misi Pemko dan sampai kepada lingkungan masyarakat di tingkat RT. Di antaranya program BPJS Ketenagakerjaaan serta BPJS Kesehatan.
“Informasi harus sampai ke masyarakat. Terus diingatkan di berbagai kesempatan agar masyarakat paham terhadap program itu,” ujarnya.
Kepada Dinas Pol PP dan Damkar, serta Dinas Perhubungan (Dishub), Fadly menginstruksikan gerakan ketertiban umum di pasar serta pengaturan parkir. Pol PP bersama Dishub ada setiap hari, dan berposko di Pasar.
Seterusnya, kepada kepala OPD harus bisa menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan seperti anggota dewan maupun kementerian. Kemudian, tetap berkomitmen anti KKN. “Jangan dilanggar,” tuturnya (harris)
