Padang, investigasi.news – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerima penghargaan sebagai Daerah Ramah Layanan Investasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin saat digelarnya Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023, Rabu (08/11/2023) lalu di Jakarta
“Alhamdulillah, penghargaan ini kita peroleh setelah dilakukan penilaian atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota. Terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha, kita mendapat penilaian kategori sangat baik,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Jumat (10/11).
Gubernur Mahyeldi menekankan, bahwa Sumbar adalah daerah yang sangat terbuka terhadap investasi, dan memang sudah seharusnya DPMPTSP di daerah melakukan inovasi serta perbaikan dalam layanan serta proses perizinan, sehingga investor semakin merasa nyaman dan yakin untuk menanamkan modal di Sumbar.
“Saat layanan proses perizinan dipermudah, tentu akan berdampak langsung pada dunia investasi di Sumbar, sehingga terwujudlah percepatan dan kemudahan bagi dunia usaha untuk bergerak. Kemudian, percepatan ini juga akan berdampak positif pada laju pertumbuhan ekonomi Sumbar, bahkan nasional,” ucap Gubernur lagi.
Proses perizinan yang cepat melalui penyederhanaan tata kelola perizinan yang tetap berpedoman pada peraturan, disebut Gubernur Mahyeldi akan semakin membuka jalan bagi para investor untuk masuk ke Sumbar. Serta, tidak ada rasa khawatir dan ragu-ragu untuk berinvestasi di berbagai bidang serta peluang yang ada.
“Meski menerima penghargaan, kita tetap harus meningkatkan mutu layanan terkait perizinan ini. Pokoknya tidak boleh lambat, tidak boleh memperlambat, dan jangan menghambat. Sebab, untuk yang baik-baik itu harus disegerakan. Selama investasi berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan tidak merusak lingkungan, maka harus kita segerakan,” sebutnya lagi.
Plakat penghargaan sendiri diserahkan oleh Wapres RI secara langsung kepada Kepala DPMPTSP Sumbar, Adib Alfikri, di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu (8/11/2023) lalu. Adib Alfikri mengatakan, penghargaan yang diterima tersebut merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dalam memberikan layanan investasi di Sumbar.
Meski demikian, Adib mengakui masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pelayanan investasi di Sumbar. Untuk itu, ke depan secara perlahan kekurangan yang ada akan dibenahi. “Dari segi sarana dan prasarana, kita memang cukup tertinggal dari beberapa provinsi lain, namun untuk sumber daya manusia, kita masih di perhitungkan,” ucap Adib.
Adib menambahkan, tahapan penilaian ALI 2023 sendiri dilaksanakan oleh Kementerian Investasi / BKPM RI sejak Mei 2023 yang lalu. Tahapan awal ialah verifikasi dan verifikasi lapangan oleh pihak ketiga/lembaga independen. Kemudian, paparan/presentasi Kepala DPMPTSP serta uji petik yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI.
Adib memaparkan, realisasi investasi Nonusaha Kecil Menengah (Non-UMK) di Sumbar hingga triwulan III tahun 2023 menyentuh angka Rp4.404.600.000.000, dari total target awal investasi sebesar Rp8 triliun. Ada pun realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta UMK, sudah mencapai Rp7.211.273.480.000 dari total target Rp5.62 triliun.
“Kemudahan berinvestasi di Sumbar telah diakui oleh kalangan investor. Salah satu pengakuan itu datang dari Commissioner of The Balcone Suites and Resort, Nadhira Daswarlyn, yang mengaku mendapatkan banyak kemudahan selama proses pengurusan administrasi perizinan, dan meyakini pembangunan di Sumbar akan semakin tumbuh pesat,” ucap Adib.
Sementara itu saat menyerahkan penghargaan dalam ALI 2023, Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa investasi memang menjadi instrumen vital bagi perekonomian Indonesia, terlebih di tengah dinamika global yang kian menantang. Di mana, investasi tidak hanya menopang pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki, meningkatkan daya saing bangsa, serta menciptakan keadilan ekonomi dan sosial.
“Saat ini, peningkatan realisasi investasi menjadi salah satu tema utama dalam reformasi birokrasi. Untuk itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus fokus dalam melakukan perbaikan iklim investasi yang dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi,” ucap Wapres Ma’ruf.
Menurut Wapres lagi, aspek utama tata kelola yang harus terus diperkuat mencakup perencanaan dan penganggaran, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta inovasi dan pengawasan. (adpsb/isq/bud)
