Pessel, Investigasi.news – Bupati Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi.
Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan pemantauan dan pengendalian harga guna menjaga daya beli masyarakat yang sekaligus langkah antisipasi lonjakan inflasi, khususnya kelompok bahan pangan yang selama ini memang sebagai penyumbang terbesar inflasi.
“Jadi, saya tekankan pada teman-teman OPD agar saling berkoordinasi dan kuatkan sinergi menjaga dampak kenaikan BBM,” tegas bupati. Saat memimpin Apel. Senin (5/9)
Pemerintah secara remis menaikkan harga BBM bersubsidi awal September ini. Untuk Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan untuk jenis solar dari Rp5.100 per liter menjadi Rp5.800 per liter.
Alasan penerintah menaikan harga BBM adalah guna memenuhi prinsip keadilan, inovasi, persamaan kesempatan dan meningkatkan pelayanan publik serta bantuan langsung tunai sebagai konversi terhadap pengurangan subsidi.
Kemudian terjadinya pembengkakkan anggaran kompensasi dan subsidi yang nyaris mencapai tiga kali lipat, apalagi selama ini sekitar 70 persen subsidi justeru dinikmati masyarakat kalangan mampu, mereka yang punya mobil.
Bupati melanjutkan daya beli masyarakat harus tetap terjaga, karena selama ini konsumsi rumah tangga tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi permintaan.
Bahkan berdasarkan catatan BPS kontribusi konsumsi rumah tangga setiap tahunnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terpantau di atas rata-rata konsumsi pemerintah.
“Nah, jangan sampai konsumsi rumah tangga terganggu akibat aksi sepekulan yang memanfaatkan kenaikan BBM untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” ujar bupati. Mc/Sc
