Sawahlunto, investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto kembali menyorot kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait penyertaan modal dan kinerjanya.
Hal itu disampaikan Juru bicara fraksi PPP, Demokrat dan Perindo DPRD Kota Sawahlunto Ramon Liadi pada Rapat paripurna tentang laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2021 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jaswandi dan Elfia Rita Dewi, Senin (27/6/2022)
Pada rapat paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota Sawahlunto Zohirin Sayuti dan kepala OPD itu Ramon Liadi menyatakan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD yang tertera pada halaman belakang Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 yang fraksi terima, diantaranya adalah PT. WWS terlihat bahwa tahun 2020 pendaptan PT. WWS sebesar Rp.432.904.298 dan di tahun 2021 meningkat sebesar Rp.571.511.00,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.138.606.702,00.
Namun belum sebanding, sebutnya dengan pengeluaran rutin setiap tahunnya, hal ini terlihat dari Laporan Laba – Rugi tahun 2021 yang sebesar Rp.588.292.566,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.613.471.444,00, belum termasuk biaya penyusutan, walau disisi pengeluaran terjadi penurunan sebesar Rp. 25.178.878,00, hingga di tahun 2021 PT. WWS mengalami kerugian sebesar Rp,16.781.566,00.
Lebih jauh dia menyorot terkait PT.LBS, setelah dicermati dengan seksama terlihat bahwa laporan keuangan dari PT.LBS masih tertulis tahun 2013, dengan jumlah asset terbukukan senilai Rp.3.561.715.192 di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.2.905.251.605, kemudian dari daftar investasi Pemeritah Daerah tahun 2021 kepada PT.LBS terakumulasi sebanyak Rp.1.466.076.564,51,
“ Berdasarkan hal itu Fraksi menanyakan sejaumana asset – asset PT.LBS tersebut dapat diamankan oleh Pemerintah Daerah, apakah masih berwujud fisik atau tidak, mohon penjelasan tanya Ramon
Selaras dengan itu, berdasarkan hasil audit akuntan publik pada tahun 2016 PT.LBS dinyatakan Pailit, apalagi Pemerintah Daerah dalam Nota Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi sebelumnya pernah menyampaikan untuk menyelesaikan persoalan PT.LBS paling lambat tahun 2022. Dia juga mempertanyakan PT. Bumi Sawahlunto Mandiri saat ini.
Nasib BUMD dikota Sawahlunto pernah dipertanyakan oleh DPRD kota itu pada Rapat paripurna tentang laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2020 lalu oleh anggota DPRD kota Sawahlunto Iwan Kurniawan pada rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua Eka Wahyu, Wakil Ketua Jaswandi dan Elfia Rita Dewi mempertanyakan status BUMD, PT LBS.PT BSM, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dan PT WWS.
“ fraksi kami ingin mengetahui status BUMD yang ada dikota Sawahlunto. Dan ada tindakan dari pemerintah daerah terhadap BUMD yang tidak produktif lagi” sorot Iwan pada paripurna yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan kepala OPD dikota ini.
Dikesempatan itu, Iwan Kurniawan juga meminta kejelasan data dana bergulir Bussines Development Center (BDC). “ fraksi ingin mengetahui data dana bergulir BDC dan data dana bergulir untuk tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat” kata Iwan minta penjelasan.
Gelinding dana BUMD yang puluhan milyar dikucurkan ini sebelumnya pernah menjadi bola panas. Bahkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto tahun 2015-2016 pernah mencuat.
Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki empat BUMD yaitu PT LBS, PT BSM, PDAM dan PT WWS. Empat perusahaan daerah tersebut saat ini tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, juga tengah mengalami masalah dengan keuangan dan operasional. (T.Ab)
