SAWAHLUNTO, investigasi.news – DPRD Kota Sawahlunto kembali menyorot kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lembu Betina Subur (LBS), PT Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) dan PT Bumi Sejahtera Mandiri (BSM). Ketiga BUMD yang berdiri dengan penyertaan modal pemerintah itu yang tidak dapat memberikan pendapatan daerah.
Juru bicara Fraksi PPP, Demokrat dan Perindo DPRD Kota Sawahlunto Iwan Kurniawan menyatakan hakekat berdiri Badan Usaha Milik Daerah seperti PT.LBS, PT.WWS atau PT.BSM yang dicetus mendiang Almarhum Amran Nur (Walikota Sawahlunto.red) adalah sebagai penyokong PAD Kota Sawahlunto selain pajak dan retribusi daerah serta lain lain PAD yang sah.
“ namun seiring waktu ke 3 BUMD ini semakin merugi, malahan hasil audit akuntan publik pada tahun 2016 PT.LBS dinyatakan Disclainmer of Opinion atau tidak dapat memberi pendapat, dengan asset yang tersedia berbentuk fisik pun tidak dapat digunakan” kata Iwan Kurniawan pada rapat paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Selasa (12/7/2022)
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sawahlunto Eka Wahyu, wakil Ketua Jaswandi dan Elfia Rita Dewi itu, politisi partai Demokrat ini menyatakan sangat memahami langkah kerjasama dengan Universitas Andalas untuk membuat dokumen investasi, penilaian tingkat kesehatan dan evaluasi terhadap PT.LBS yang hasilnya akan dibawah ke RUPS-LB PT. LBS untuk diputuskan apakah akan dibubarkan atau kembali dilakukan penyertaan modal.
“ terhadap PT BSM yang sampai sekarang belum beroperasi, walau perizinan akan keluar pertengahan tahun 2022, dirasa perlu melakukan tindakan yang sama seperti PT.LBS” sebut Iwan Kurniawan pada rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan wakil walikota Zohirin Sayuti itu.
Lebih jauh Iwan menyatakan disamping itu, terhadap PT WWS yang mengalami kerugian sebesar Rp.16.761.566,00 per 31 Desember 2021 sebagaimana dijelaskan pada Nota Jawaban Saudara Walikota serta hasil pembahasan DPRD bersama Direktur PT. WWS yang mana tidak dapat menjelaskan terkait penyertaan modal Rp 3 Milyar yang terpakai untuk biaya operasional maupun progres PT.WWS kedepannya.
“ Nah, solusi untuk menyelamatkan PTWWS menurut prespektif Fraksi hanya dua yaitu diserahkan kepihak ke 3 (tiga) untuk mengelola atau kembali kepemerintah daerah” katanya.
Sorotan juga disampaikan fraksi PKPI DPRD Kota Sawahlunto Masrisal terhadap penyertaan modal kepada PT.WWS yang mana dalam pembahasan bersama pihak terkait, menunjukan bahwasanya pengalokasian dana penyertaan modal sebesar 60 persen yang digunakan untuk operasional.
“ ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan karena disaat pengesahan penyertaan modal pihak DPRD telah menekankan bahwasanya penyertaan modal kepada PT.WWS dikhususkan untuk penambahan wahana. Untuk itu fraksi meminta kepada pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan permasalahan ini” tegasnya. (T.Ab)
