Sawahlunto, investigasi.news-Pemko Sawahlunto menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti program sekolah penggerak dengan menyelesaikan regulasi pendukungnya yakni berupa Peraturan Wali Kota (Perwako).
Wakil Wali Kota Sawahlunto Zohirin Sayuti menyampaikan regulasi pendukung itu adalah Peraturan Wali Kota nomor 03 Tahun 2023 tentang program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
“Kita menilai kurikulum merdeka dan sekolah penggerak merupakan hal baik dan memberi dampak positif pada perkembangan peserta didik. Karena itu kita mendukungnya, dukungan tersebut dimulai dari payung hukum yakni berbentuk Perwako,” kata dia saat menyampaikan arahannya dalam diskusi bersama Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak, pada Rabu 21 Juni 2023 di Hotel Khas Ombilin.
Wawako Zohirin menjelaskan dukungan lain dari Pemkot Sawahlunto pada tindak lanjut program sekolah penggerak yakni Perjanjian Kerja Sama atau MoU antara kepala daerah dengan Kemendikbudristek, kemudian alokasi anggaran untuk sekolah penggerak.
“Setelah itu memprioritaskan bantuan sarana prasarana kepada sekolah penggerak, pendampingan guru dan tenaga kependidikan sekolah penggerak dalam menerapkan sekolah penggerak, serta tidak memindahkan kepala sekolah penggerak dalam jangka waktu tertentu,” kata Wawako Zohirin.
Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Transformasi dan Inovasi Pembelajaran Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumbar Iryasman mengapresiasi semangat dan komitmen Pemkot Sawahlunto dalam menindaklanjuti program sekolah penggerak.
“Sejauh pengamatan kami, Sawahlunto menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang telah menyelesaikan regulasi penerapan sekolah penggerak yaitu dalam bentuk Perwako. Sehingga beberapa kali kami menjadikan Sawahlunto sebagai role model (contoh) bagi daerah lain yang ingin membuat regulasi untuk sekolah penggerak ini,” kata Wawako Zohirin.
