Sawahlunto, investigasi.news- Belanja Daerah masih didominasi Belanja Operasional yang porsinya semakin naik dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sementara Belanja Modal berfluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2023. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena Belanja Modal diharapkan bisa mendorong pertumbuhan yang lebih baik.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto Jaswandi pada rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, DPRD kota itu yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu dan dihadiri Pj Wali Kota Sawahlunto Zefnihan, Rabu (17/4/2024).
Pada rapat paripurna yang juga dihadiri Kepala OPD kota Sawahlunto itu, menyampaikan kinerja belanja daerah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah : 1. Masih ditemukan adanya anggaran belanja yang disusun tanpa memperhatikan regulasi dan petunjuk teknis yang menyebabkan realisasi anggaran rendah.
2. Rendahnya realisasi anggaran belanja pada beberapa program yang didanai DAK NF Kementrian PPPA karena pencairan dana tergantung jumlah kasus dan indeks satuan harga yang ditetapkan Pemerintah Pusat lebih rendah dari daerah. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi jika kegiatan tersebut merupakan hal penting dan mendesak.
3. Teknologi informasi yang dikelola tidak berjalan semuanya, seperti pengelolaan sosial media yang menyebabkan tidak optimalnya program pemasaran wisata.
Untuk itu, kami merekomendasikan agar , terkait substansi realisasi kinerja dan anggaran, terjadi angka realisasi yang relatif rendah terkait beberapa belanja administrasi seperti pengadaan alat tulis kantor dan surat menyurat, disarankan setiap OPD menghitung secara akurat kebutuhan belanja tersebut.
Terdapat belanja dengan nominal kecil namun juga dengan realisasi yang kecil atau tidak terealisasi sama sekali. Hal ini menimbulkan kesan yang kurang baik karena akan terlihat memperbanyak porsi kegiatan yang realisasi rendah, padahal secara nominal relatif kecil.
Terdapat beberapa kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yang digabungkan anggaran dan realisasinya. Hal ini akan menimbulkan bias dalam menyimpulkan realisasi anggaran dan capaian kinerja. Sebaiknya sub-kegiatan disajikan secara terpisah anggaran dan capaian kinerjanya agar dapat dinilai secara objektif, sebutnya. (tumpak)
