Pulang Pisau, investigasi.news – Dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau, H. Muhammad Yamin Amur, mengajak para Kepala Desa untuk aktif memperjuangkan berbagai usulan program dan kegiatan pembangunan. Ajakan ini ditujukan kepada pemerintah provinsi maupun pusat pada acara yang berlangsung di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tanggal 23 Mei 2024.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa usulan yang diajukan tidak hanya harus ditujukan pada pemerintah daerah saja, tetapi juga perlu diperluas untuk menarik program dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan dana dari pemerintah daerah memerlukan dorongan dari program-program pusat agar pembangunan bisa lebih optimal.
“Jika kita hanya mengandalkan dana dari pemerintah daerah, hasilnya akan terbatas. Oleh karena itu, kita perlu mendorong program-program dari pusat dengan cara membuat usulan di desa yang sesuai dengan program pusat. Pemerintah pusat memiliki program dan dana yang bisa dimanfaatkan, mengapa tidak kita perjuangkan untuk wilayah kita?” tegas H. Yamin.
H. Yamin, anggota DPRD dari Dapil III Kecamatan Sebangau Kuala dan Kahayan Tengah, mencontohkan beberapa program pusat yang berhasil dibawa ke daerah, seperti pembangunan stadion mini di tingkat desa, rehabilitasi sekolah, dan pembuatan tambak ikan. Ia juga mengungkapkan adanya beberapa program baru yang bisa ditarik ke desa-desa.
Menurut H. Yamin, peran kepala desa sangat penting dalam mendukung perjuangan usulan program-program tersebut. Ia berharap para kepala desa aktif berpartisipasi dalam upaya ini, terutama dalam program padat karya dan pelatihan kerja yang bertujuan mengurangi tingkat pengangguran di desa.
“Kita harus mengawal dan memperjuangkan agar program-program tersebut bisa masuk ke Kabupaten Pulang Pisau, terutama di desa-desa yang memiliki banyak sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat,” tutup H. Yamin.
Zulmi
