Terhitung mulai Rabu 30 Juni 2021, seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 telah resmi dimulai. Sebanyak 570 instansi pemerintah turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa.
“570 instansi pemerintah tersebut terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo, di Jakarta, Rabu (30/06).
Ke-570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khusus bagi instansi daerah, juga akan merekrut PPPK Guru.
Ari mengingatkan agar calon pelamar dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil. Terkait jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Sedangkan, informasi terkait formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar. (Simak berita mengenai PermenPANRB 27, 28, dan 29 Tahun 2021 di sini)
“Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena pelamar hanya dapat memilih satu jalur dan satu formasi, dan tidak dapat diubah ketika sudah dilakukan pendaftaran,” ungkap Ari.
Pendaftaran Seleksi CASN dibuka sejak 30 Juni hingga 21 Juli 2021 serentak untuk CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Nonguru. Pendaftaran dilakukan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
Berikut daftar 570 instansi pemerintah yang membuka seleksi CASN Tahun 2021:
Kementerian dan Lembaga
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Pertanian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Kesehatan
Kementerian Agama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kejaksaan Agung
Badan Intelijen Negara
Sekretariat Jenderal MPR RI
Sekretariat Jenderal DPR RI
Mahkamah Agung RI
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Kepegawaian Negara
Badan Pusat Statistik
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Badan Informasi Geospasial
Badan Kependudukan dan KB Nasional
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Perpustakaan Nasional RI
Badan Standardisasi Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Kepolisian Negara
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Narkotika Nasional
Setjen Komnas HAM
Setjen Dewan Perwakilan Daerah
Badan Keamanan Laut RI
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara
3. Pemerintah Provinsi Riau
4. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
5. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Pemerintah Provinsi Bengkulu
8. Pemerintah Provinsi Lampung
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
11. Pemerintah Provinsi Banten
12. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
14. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
20. Pemerintah Provinsi Gorontalo
21. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
24. Pemerintah Provinsi Bali
25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
27. Pemerintah Provinsi Maluku
28. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
29. Pemerintah Provinsi Papua
30. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
31. Pemerintah Provinsi Papua Barat
32. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
33. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Kabupaten
1. Pemerintah Kab. Aceh Barat
2. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
3. Pemerintah Kab. Aceh Besar
4. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
5. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
6. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
7. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
8. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
10. Pemerintah Kab. Aceh Timur
11. Pemerintah Kab. Aceh Utara
12. Pemerintah Kab. Agam
13. Pemerintah Kab. Alor
14. Pemerintah Kab. Asahan
15. Pemerintah Kab. Asmat
16. Pemerintah Kab. Badung
17. Pemerintah Kab. Balangan
18. Pemerintah Kab. Bandung
19. Pemerintah Kab. Bandung Barat
20. Pemerintah Kab. Banggai
21. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
22. Pemerintah Kab. Banggai Laut
23. Pemerintah Kab. Bangka
24. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
25. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
26. Pemerintah Kab. Bangkalan
27. Pemerintah Kab. Bangli
28. Pemerintah Kab. Banjar
29. Pemerintah Kab. Banjarnegara
30. Pemerintah Kab. Bantaeng
31. Pemerintah Kab. Bantul
32. Pemerintah Kab. Banyuasin
33. Pemerintah Kab. Banyumas
34. Pemerintah Kab. Banyuwangi
35. Pemerintah Kab. Barito Kuala
36. Pemerintah Kab. Barito Selatan
37. Pemerintah Kab. Barito Timur
38. Pemerintah Kab. Barito Utara
39. Pemerintah Kab. Barru
40. Pemerintah Kab. Batang
41. Pemerintah Kab. Batubara
42. Pemerintah Kab. Bekasi
43. Pemerintah Kab. Belitung
44. Pemerintah Kab. Belitung Timur
45. Pemerintah Kab. Belu
46. Pemerintah Kab. Bener Meriah
47. Pemerintah Kab. Bengkalis
48. Pemerintah Kab. Bengkayang
49. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
50. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
51. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
52. Pemerintah Kab. Berau
53. Pemerintah Kab. Biak Numfor
54. Pemerintah Kab. Bima
55. Pemerintah Kab. Bintan
56. Pemerintah Kab. Bireuen
57. Pemerintah Kab. Blitar
58. Pemerintah Kab. Blora
59. Pemerintah Kab. Boalemo
60. Pemerintah Kab. Bogor
61. Pemerintah Kab. Bojonegoro
62. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
63. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
64. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
65. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
66. Pemerintah Kab. Bombana
67. Pemerintah Kab. Bondowoso
68. Pemerintah Kab. Bone
69. Pemerintah Kab. Bone Bolango
70. Pemerintah Kab. Boyolali
71. Pemerintah Kab. Brebes
72. Pemerintah Kab. Buleleng
73. Pemerintah Kab. Bulukumba
74. Pemerintah Kab. Bulungan
75. Pemerintah Kab. Buol
76. Pemerintah Kab. Buru
77. Pemerintah Kab. Buru Selatan
78. Pemerintah Kab. Buton
79. Pemerintah Kab. Buton Selatan
80. Pemerintah Kab. Buton Tengah
81. Pemerintah Kab. Buton Utara
82. Pemerintah Kab. Ciamis
83. Pemerintah Kab. Cianjur
84. Pemerintah Kab. Cilacap
85. Pemerintah Kab. Cirebon
86. Pemerintah Kab. Dairi
87. Pemerintah Kab. Deiyai
88. Pemerintah Kab. Deli Serdang
89. Pemerintah Kab. Demak
90. Pemerintah Kab. Dharmasraya
91. Pemerintah Kab. Dogiyai
92. Pemerintah Kab. Dompu
93. Pemerintah Kab. Donggala
94. Pemerintah Kab. Empat Lawang
95. Pemerintah Kab. Ende
96. Pemerintah Kab. Enrekang
97. Pemerintah Kab. Fak-Fak
98. Pemerintah Kab. Flores Timur
99. Pemerintah Kab. Garut
100. Pemerintah Kab. Gayo Lues
101. Pemerintah Kab. Gorontalo
102. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
103. Pemerintah Kab. Gowa
104. Pemerintah Kab. Gresik
105. Pemerintah Kab. Grobogan
106. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
107. Pemerintah Kab. Gunung Mas
108. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
109. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
110. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
111. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
112. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
113. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
114. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
115. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
116. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
117. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
118. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
119. Pemerintah Kab. Indramayu
120. Pemerintah Kab. Intan Jaya
121. Pemerintah Kab. Jayapura
122. Pemerintah Kab. Jayawijaya
123. Pemerintah Kab. Jember
124. Pemerintah Kab. Jembrana
125. Pemerintah Kab. Jeneponto
126. Pemerintah Kab. Jepara
127. Pemerintah Kab. Jombang
128. Pemerintah Kab. Kaimana
129. Pemerintah Kab. Kampar
130. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
131. Pemerintah Kab. Karanganyar
132. Pemerintah Kab. Karangasem
133. Pemerintah Kab. Karawang
134. Pemerintah Kab. Karimun
135. Pemerintah Kab. Karo
136. Pemerintah Kab. Katingan
137. Pemerintah Kab. Kaur
138. Pemerintah Kab. Kayong Utara
139. Pemerintah Kab. Kebumen
140. Pemerintah Kab. Kediri
141. Pemerintah Kab. Keerom
142. Pemerintah Kab. Kendal
143. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
144. Pemerintah Kab. Kepahiang
145. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
146. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
147. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
148. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
149. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
150. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
151. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
152. Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
153. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
154. Pemerintah Kab. Ketapang
155. Pemerintah Kab. Klaten
156. Pemerintah Kab. Klungkung
157. Pemerintah Kab. Kolaka
158. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
159. Pemerintah Kab. Kolaka Utara
160. Pemerintah Kab. Konawe
161. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
162. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
163. Pemerintah Kab. Konawe Utara
164. Pemerintah Kab. Kotabaru
165. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
166. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
167. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
168. Pemerintah Kab. Kubu Raya
169. Pemerintah Kab. Kudus
170. Pemerintah Kab. Kulon Progo
171. Pemerintah Kab. Kuningan
172. Pemerintah Kab. Kupang
173. Pemerintah Kab. Kutai Barat
174. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
175. Pemerintah Kab. Kutai Timur
176. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
177. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
178. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
179. Pemerintah Kab. Lahat
180. Pemerintah Kab. Lamandau
181. Pemerintah Kab. Lamongan
182. Pemerintah Kab. Lampung Barat
183. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
184. Pemerintah Kab. Lampung Tengah
185. Pemerintah Kab. Lampung Timur
186. Pemerintah Kab. Lampung Utara
187. Pemerintah Kab. Landak
188. Pemerintah Kab. Langkat
189. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
190. Pemerintah Kab. Lebak
191. Pemerintah Kab. Lembata
192. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
193. Pemerintah Kab. Lingga
194. Pemerintah Kab. Lombok Barat
195. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
196. Pemerintah Kab. Lombok Timur
197. Pemerintah Kab. Lombok Utara
198. Pemerintah Kab. Lumajang
199. Pemerintah Kab. Luwu
200. Pemerintah Kab. Luwu Timur
201. Pemerintah Kab. Luwu Utara
202. Pemerintah Kab. Madiun
203. Pemerintah Kab. Magelang
204. Pemerintah Kab. Magetan
205. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
206. Pemerintah Kab. Majalengka
207. Pemerintah Kab. Majene
208. Pemerintah Kab. Malaka
209. Pemerintah Kab. Malang
210. Pemerintah Kab. Malinau
211. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
212. Pemerintah Kab. Maluku Tengah
213. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
214. Pemerintah Kab. Mamasa
215. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
216. Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
217. Pemerintah Kab. Mamuju
218. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
219. Pemerintah Kab. Mandailing Natal
220. Pemerintah Kab. Manggarai
221. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
222. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
223. Pemerintah Kab. Manokwari
224. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
225. Pemerintah Kab. Mappi
226. Pemerintah Kab. Maros
227. Pemerintah Kab. Maybrat
228. Pemerintah Kab. Melawi
229. Pemerintah Kab. Mempawah
230. Pemerintah Kab. Merauke
231. Pemerintah Kab. Mesuji
232. Pemerintah Kab. Mimika
233. Pemerintah Kab. Minahasa
234. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
235. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
236. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
237. Pemerintah Kab. Mojokerto
238. Pemerintah Kab. Morowali
239. Pemerintah Kab. Morowali Utara
240. Pemerintah Kab. Muara Enim
241. Pemerintah Kab. Muna
242. Pemerintah Kab. Muna Barat
243. Pemerintah Kab. Murung Raya
244. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
245. Pemerintah Kab. Musi Rawas
246. Pemerintah Kab. Nabire
247. Pemerintah Kab. Nagan Raya
248. Pemerintah Kab. Nagekeo
249. Pemerintah Kab. Natuna
250. Pemerintah Kab. Nduga
251. Pemerintah Kab. Ngada
252. Pemerintah Kab. Nganjuk
253. Pemerintah Kab. Ngawi
254. Pemerintah Kab. Nias
255. Pemerintah Kab. Nias Barat
256. Pemerintah Kab. Nias Selatan
257. Pemerintah Kab. Nias Utara
258. Pemerintah Kab. Nunukan
259. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
260. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
261. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
262. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
263. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
264. Pemerintah Kab. Pacitan
265. Pemerintah Kab. Padang Lawas
266. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
267. Pemerintah Kab. Padang Pariaman
268. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
269. Pemerintah Kab. Pamekasan
270. Pemerintah Kab. Pandeglang
271. Pemerintah Kab. Pangandaran
272. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
273. Pemerintah Kab. Paniai
274. Pemerintah Kab. Parigi Moutong
275. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
276. Pemerintah Kab. Pasangkayu
277. Pemerintah Kab. Paser
278. Pemerintah Kab. Pasuruan
279. Pemerintah Kab. Pati
280. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
281. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
282. Pemerintah Kab. Pekalongan
283. Pemerintah Kab. Pelalawan
284. Pemerintah Kab. Pemalang
285. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
286. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
287. Pemerintah Kab. Pesawaran
288. Pemerintah Kab. Pesisir Barat
289. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
290. Pemerintah Kab. Pidie
291. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
292. Pemerintah Kab. Pinrang
293. Pemerintah Kab. Pohuwato
294. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
295. Pemerintah Kab. Ponorogo
296. Pemerintah Kab. Poso
297. Pemerintah Kab. Pringsewu
298. Pemerintah Kab. Probolinggo
299. Pemerintah Kab. Pulang Pisau
300. Pemerintah Kab. Pulau Morotai
301. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
302. Pemerintah Kab. Puncak
303. Pemerintah Kab. Purbalingga
304. Pemerintah Kab. Purwakarta
305. Pemerintah Kab. Purworejo
306. Pemerintah Kab. Raja Ampat
307. Pemerintah Kab. Rembang
308. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
309. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
310. Pemerintah Kab. Rote Ndao
311. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
312. Pemerintah Kab. Sambas
313. Pemerintah Kab. Samosir
314. Pemerintah Kab. Sampang
315. Pemerintah Kab. Sanggau
316. Pemerintah Kab. Sarmi
317. Pemerintah Kab. Sekadau
318. Pemerintah Kab. Seluma
319. Pemerintah Kab. Semarang
320. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
321. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
322. Pemerintah Kab. Serang
323. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
324. Pemerintah Kab. Seruyan
325. Pemerintah Kab. Siak
326. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
327. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
328. Pemerintah Kab. Sidoarjo
329. Pemerintah Kab. Sigi
330. Pemerintah Kab. Sijunjung
331. Pemerintah Kab. Sikka
332. Pemerintah Kab. Simalungun
333. Pemerintah Kab. Simeulue
334. Pemerintah Kab. Sinjai
335. Pemerintah Kab. Sintang
336. Pemerintah Kab. Situbondo
337. Pemerintah Kab. Sleman
338. Pemerintah Kab. Solok
339. Pemerintah Kab. Solok Selatan
340. Pemerintah Kab. Soppeng
341. Pemerintah Kab. Sorong
342. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
343. Pemerintah Kab. Sragen
344. Pemerintah Kab. Subang
345. Pemerintah Kab. Sukabumi
346. Pemerintah Kab. Sukamara
347. Pemerintah Kab. Sukoharjo
348. Pemerintah Kab. Sumba Barat
349. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
350. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
351. Pemerintah Kab. Sumba Timur
352. Pemerintah Kab. Sumbawa
353. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
354. Pemerintah Kab. Sumedang
355. Pemerintah Kab. Sumenep
356. Pemerintah Kab. Tabalong
357. Pemerintah Kab. Tabanan
358. Pemerintah Kab. Takalar
359. Pemerintah Kab. Tambrauw
360. Pemerintah Kab. Tana Tidung
361. Pemerintah Kab. Tana Toraja
362. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
363. Pemerintah Kab. Tanah Datar
364. Pemerintah Kab. Tanah Laut
365. Pemerintah Kab. Tangerang
366. Pemerintah Kab. Tanggamus
367. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
368. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
369. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
370. Pemerintah Kab. Tapin
371. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
372. Pemerintah Kab. Tegal
373. Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
374. Pemerintah Kab. Teluk Wondama
375. Pemerintah Kab. Temanggung
376. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
377. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
378. Pemerintah Kab. Toba Samosir
379. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
380. Pemerintah Kab. Tolikara
381. Pemerintah Kab. Tolitoli
382. Pemerintah Kab. Toraja Utara
383. Pemerintah Kab. Trenggalek
384. Pemerintah Kab. Tuban
385. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
386. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
387. Pemerintah Kab. Tulungagung
388. Pemerintah Kab. Wajo
389. Pemerintah Kab. Wakatobi
390. Pemerintah Kab. Waropen
391. Pemerintah Kab. Way Kanan
392. Pemerintah Kab. Wonogiri
393. Pemerintah Kab. Wonosobo
394. Pemerintah Kab. Yahukimo
395. Pemerintah Kab. Yalimo
Pemerintah Kota
1. Pemerintah Kota Ambon
2. Pemerintah Kota Balikpapan
3. Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung
5. Pemerintah Kota Bandung
6. Pemerintah Kota Banjar
7. Pemerintah Kota Banjarbaru
8. Pemerintah Kota Banjarmasin
9. Pemerintah Kota Batam
10. Pemerintah Kota Batu
11. Pemerintah Kota Baubau
12. Pemerintah Kota Bekasi
13. Pemerintah Kota Bengkulu
14. Pemerintah Kota Bima
15. Pemerintah Kota Binjai
16. Pemerintah Kota Bitung
17. Pemerintah Kota Blitar
18. Pemerintah Kota Bogor
19. Pemerintah Kota Bontang
20. Pemerintah Kota Bukittinggi
21. Pemerintah Kota Cilegon
22. Pemerintah Kota Cimahi
23. Pemerintah Kota Cirebon
24. Pemerintah Kota Denpasar
25. Pemerintah Kota Depok
26. Pemerintah Kota Dumai
27. Pemerintah Kota Gorontalo
28. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
29. Pemerintah Kota Jayapura
30. Pemerintah Kota Kediri
31. Pemerintah Kota Kendari
32. Pemerintah Kota KotaMobagu
33. Pemerintah Kota Kupang
34. Pemerintah Kota Langsa
35. Pemerintah Kota Lhokseumawe
36. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
37. Pemerintah Kota Madiun
38. Pemerintah Kota Magelang
39. Pemerintah Kota Makassar
40. Pemerintah Kota Malang
41. Pemerintah Kota Manado
42. Pemerintah Kota Mataram
43. Pemerintah Kota Medan
44. Pemerintah Kota Metro
45. Pemerintah Kota Mojokerto
46. Pemerintah Kota Padang
47. Pemerintah Kota Padang Panjang
48. Pemerintah Kota Padangsidimpuan
49. Pemerintah Kota Pagar Alam
50. Pemerintah Kota Palangka Raya
51. Pemerintah Kota Palembang
52. Pemerintah Kota Palopo
53. Pemerintah Kota Palu
54. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
55. Pemerintah Kota Parepare
56. Pemerintah Kota Pariaman
57. Pemerintah Kota Pasuruan
58. Pemerintah Kota Payakumbuh
59. Pemerintah Kota Pekalongan
60. Pemerintah Kota Pekanbaru
61. Pemerintah Kota Pematang Siantar
62. Pemerintah Kota Prabumulih
63. Pemerintah Kota Probolinggo
64. Pemerintah Kota Sabang
65. Pemerintah Kota Salatiga
66. Pemerintah Kota Samarinda
67. Pemerintah Kota Sawahlunto
68. Pemerintah Kota Semarang
69. Pemerintah Kota Serang
70. Pemerintah Kota Sibolga
71. Pemerintah Kota Singkawang
72. Pemerintah Kota Solok
73. Pemerintah Kota Sorong
74. Pemerintah Kota Subulussalam
75. Pemerintah Kota Sukabumi
76. Pemerintah Kota Sungai Penuh
77. Pemerintah Kota Surabaya
78. Pemerintah Kota Surakarta
79. Pemerintah Kota Tangerang
80. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
81. Pemerintah Kota Tanjungpinang
82. Pemerintah Kota Tarakan
83. Pemerintah Kota Tasikmalaya
84. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
85. Pemerintah Kota Tegal
86. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
87. Pemerintah Kota Tomohon
88. Pemerintah Kota Tual
89. Pemerintah Kota Yogyakarta
HUMAS KEMENTERIAN PANRB/UN
