Banyuwangi, Investigasi.news – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 7-8 Maret 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Menko mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Menurut Menko, tingkat kemiskinan ekstrem di Banyuwangi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan angka yang kini berada di posisi 0,43 persen. Hal ini jauh di bawah angka nasional sebesar 1,12 persen. Menko juga menyoroti penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, dimana angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi telah menurun dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 0,43 persen pada tahun 2023.
Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi kepada Banyuwangi dengan memberikan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar. Dana insentif ini telah dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan.
Menko juga mengapresiasi program-program partisipatif yang telah dilakukan oleh Banyuwangi dalam penanganan kemiskinan. Beliau berharap agar Banyuwangi terus melanjutkan upaya progresifnya sehingga angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan lebih lanjut.
Selain itu, Menko Muhajir juga melihat secara langsung program penanganan stunting di Banyuwangi. Program tersebut melibatkan para kader posyandu yang diberikan instruksi untuk mengawal ibu hamil terkait kecukupan gizi mereka. Menko menilai hal ini sebagai langkah yang baik karena pencegahan stunting lebih efektif dilakukan sejak dini, terutama selama masa kehamilan.
Tak hanya itu, Menko juga menyambut baik bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Total penerima bantuan pangan di Banyuwangi mencapai 129.050 kepala keluarga (KK), dimana setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kg selama 6 bulan mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024.
Guh
