Langsa, Investigasi.news – Zulfadli S.Sos.I., M.M., pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi birokrasi di Aceh yang menurutnya didominasi oleh perilaku oknum-oknum pemimpin dan wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab. Zulfadli menyoroti bagaimana ASN (Aparatur Sipil Negara), terutama yang berpangkat rendah, sering diperlakukan tidak adil. “ASN di zaman sekarang ini sering menjadi korban kebijakan yang merugikan, seperti sapi perahan oleh oknum kepala daerah dan wakil rakyat,” ujarnya.
Zulfadli mengungkapkan bahwa para ASN tak jarang terjerat oleh kebijakan yang menekan, di mana gaji mereka kerap dipotong untuk berbagai keperluan, termasuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang pada akhirnya digunakan untuk membayar gaji DPRD dan tenaga honorer. “Para ASN ini sudah menghadapi gaji yang sering terpotong oleh kredit bank, ditambah lagi tunjangan yang terlambat atau bahkan dipotong dengan dalih peraturan daerah (PERDA),” ungkapnya. Menurutnya, kebijakan tersebut diduga digunakan oleh oknum pemimpin untuk berlindung dari jeratan hukum dengan dalih legalitas PERDA.
Tidak hanya soal gaji dan tunjangan, Zulfadli juga menyinggung soal pengadaan sarana dan prasarana kantor yang kerap dikurangi, yang akhirnya berdampak pada pelayanan publik. “Dugaan pengurangan anggaran untuk perlengkapan kantor ini jelas mengganggu pelayanan masyarakat di berbagai instansi. Pelayanan publik seharusnya optimal, tetapi malah dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” jelasnya.
Zulfadli juga menyoroti masalah pemotongan zakat oleh Badan Baitulmal terhadap ASN dengan dalih agama, namun pemotongan tersebut menurutnya masih menjadi tanda tanya besar. “Dalam sejarah, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan pemotongan zakat seperti ini, apalagi jika ASN yang bersangkutan belum tentu sejahtera secara ekonomi. Pemotongan zakat seperti ini seharusnya dikaji ulang,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menduga bahwa pemotongan zakat ini bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan politik, digunakan sebagai alat kampanye oleh pihak-pihak yang berkuasa.
**ASN Menjadi Korban Permainan Oknum Pejabat**
Menurut Zulfadli, para ASN di daerah sering dijadikan objek permainan politik oleh oknum pejabat dan wakil rakyat. “ASN seperti menjadi bulan-bulanan. Ada dugaan mereka menjadi korban dari manajemen konflik yang digunakan oleh oknum-oknum ini untuk menutupi keburukan mereka sendiri,” tambahnya.
Selain itu, kepala dinas dan pejabat daerah menurutnya lebih mementingkan karir pribadi daripada memperjuangkan kesejahteraan anak buah mereka. “Untuk mempertahankan jabatan, para pejabat ini diduga tidak segan-segan menjilat pimpinan daerah. Bekerja di pemerintahan bukan lagi soal kemampuan atau integritas, tapi lebih pada kemampuan bekerja sama dalam mengolah program untuk keuntungan pribadi,” ujarnya dengan kritis.
Zulfadli juga menyoroti potensi korupsi dalam program pengadaan pakaian dinas (PDH) dan baju Korpri untuk ASN yang sudah lama tidak diadakan. “Padahal, pengadaan ini sangat penting bagi ASN, tetapi uangnya sepertinya dialihkan untuk kepentingan lain. Dugaan seperti ini harus segera diselidiki,” tegasnya.
**Rekrutmen Honorer yang Tidak Adil**
Zulfadli juga mengkritik proses rekrutmen tenaga honorer daerah yang dinilainya tidak transparan dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu. “Gaji tenaga honorer yang dibebankan pada PAD daerah tidak diterapkan dengan adil. Proses rekrutmen seringkali hanya terbuka bagi tim sukses kepala daerah, bukan untuk umum. Ini mencederai nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas golongan,” ujarnya.
Di akhir pembicaraan, Zulfadli menyampaikan keheranannya terhadap situasi yang terjadi di Aceh. “Kita ini mayoritas Muslim, tetapi perilaku kita justru bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Ada banyak kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan dan tanggung jawab kepada rakyat,” tutupnya sambil tersenyum ketika diwawancarai di salah satu rumah warga di Kota Langsa pada 2 Oktober 2024 pukul 17:45.
***
