Malang, investigasi.news – Setiap tahun, permasalahan kuota lulusan Sekolah Dasar (SD) yang sulit masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menjadi sorotan di wilayah Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Malang. Polemik ini kembali mencuat dalam diskusi terbuka yang digelar di Balai RW 1 Madyopuro pada Minggu, 23 Juni 2024.
Pendidikan dasar yang diatur oleh negara seharusnya menjadi prioritas, namun realitanya, masyarakat Madyopuro mengalami kesulitan besar dalam mengakses SMPN. Madyopuro, yang 80 persen warganya merupakan penduduk asli, berbatasan dengan Sowojajar yang 80 persen penduduknya adalah pendatang. Kondisi ini menciptakan kompetisi ketat dalam mendapatkan tempat di sekolah-sekolah negeri.
Diskusi yang dihadiri oleh Pak Harinoto dari Dewan Pendidikan dan tokoh masyarakat setempat, Pak Endi Sampurno, bertujuan mencari solusi atas masalah ini. Endi mengungkapkan kekhawatiran warga asli Madyopuro yang sering kali harus menyekolahkan anak mereka di luar kota karena kurangnya daya tampung SMPN di wilayah tersebut.
“Sampai sekarang belum ada solusi nyata, terima kasih pada teman-teman yang berinisiatif mengumpulkan pihak terkait agar cepat ada solusi. Kami berharap adanya perhatian khusus terkait pendidikan anak-anak kami, mengingat kondisi sosial ekonomi warga Madyopuro masih rendah,” ujar Endi.
Endi juga menyoroti kurangnya tanggapan serius dari pemerintah meskipun masalah ini sudah disuarakan sejak lama. “Setiap tahun, lebih dari 500 siswa SD di Madyopuro sulit masuk SMPN terdekat seperti SMP 21, 22, dan MTS Negeri 2. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Sementara itu, Tri Oki, Sekdin Pendidikan Kota Malang, menyadari masalah ini dan mengakui bahwa tidak semua lulusan SD di Madyopuro dapat ditampung di SMPN. “Harapannya tentu semua bisa masuk SMP Negeri, tetapi kita juga harus memperhatikan keseimbangan dengan sekolah swasta yang kualitasnya juga baik,” jelas Tri.
Tri juga menjelaskan tantangan mendirikan SMPN baru, termasuk kebutuhan guru yang harus memenuhi standar jam mengajar. “Mendirikan SMPN baru bukan hal mudah, butuh persiapan matang termasuk ketersediaan guru. Namun, permintaan warga Madyopuro akan kami pertimbangkan dan menjadi pekerjaan rumah kami,” katanya.
Diskusi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi krisis kuota SMPN di Madyopuro, sehingga anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus menempuh jarak jauh dan menambah beban ekonomi keluarga.
Warga berharap pemerintah Kota Malang memberikan perhatian lebih dan solusi yang efektif agar setiap anak di Madyopuro mendapatkan akses pendidikan yang adil dan merata.
Guh
