Malut, Investigasi.news – Terus-menerus terjadi antrian panjang di SPBU reguler desa Mangon-Sanana pengelola SPBU disorot.
Ketua DPD KNPI Kab. Kepulauan Sula Rifai Umasugi menilai selama ini pihak SPBU tidak mau berbenah, padahal pada April 2022 jelas hasil rekomendasi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Sula.
“Saya melihat pengelola atau pihak SPBU agak bandel, rekomendasi hasil RDP dengan DPRD Sula yang waktu itu kami (KNPI) juga ikut serta, saya melihat belum sepenuhnya direalisasikan” ujar Rifai (28/10).
Padahal 10 poin rekomendasi yang dihasilkan saat RDP waktu itu sangat penting untuk ditunaikan guna mengurai masalah-masalah yang ada, termasuk antrian yang mengular di SPBU Mangon, imbuhnya.
Sementara itu pantauan awak media pada 3 hari belakangan ini antrian panjang masih terus terjadi di SPBU Mangon, bahkan sejak dibuat kesepakatan bersama di Polres Sula ternyata sama sekali tidak mengurangi antrian.
Kasat Reskrim Polres Sula, AKP. Zubair Latupono pada diskusi publik di Medium Gagasan Gravity (MGG) Minggu 22 Oktober 2023 sempat mengatakan bahwa sesuai arahan Kapolres akan melakukan evaluasi jika kemudian hasil kesepakatan bersama kemarin belum efektif dalam artian belum bisa mengurai masalah di SPBU Mangon.
“Sesuai arahan Kapolres nanti kita evaluasi, termasuk pihak pengelola, karena bisa saja ternyata problemnya ada di pihak pengelola”, ujar Pak Kasat.
Sayangnya Budi Abdul Latif dari pihak SPBU Mangon menolak bicara ketika di konfirmasi media ini, padahal investigasi.news mau menanyakan terkait manajemen pengelolaan SPBU yang diduga rapuh, termasuk rumor adanya konflik internal berujung pada pemecatan salah satu petugas SPBU, kemudian dugaan pihak SPBU membeli kuota BBM tidak sesuai ketentuan yakni 10 KL/hari, serta dugaan masalah lainnya yang dikhawatirkan berimbas kepada pelayanan ke konsumen pengguna BBM di kota Sanana, Kab. Kepulauan Sula.
( RL )
