Medan, Investigasi.news – Kepala Seksi atau Kepala Bidang merupakan jabatan struktural dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Jabatan struktural adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan suatu bagian atau unit kerja dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan.
Tugas dan Wewenang Kepala Seksi atau Kepala Bidang memiliki tugas dan wewenang untuk, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja di bidang atau seksi yang dipimpinnya, mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau instansi pemerintahan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan dan program kerja yang dilaksanakan, mengkoordinasikan dengan pihak lain, baik dalam maupun luar organisasi atau instansi pemerintahan.
Dasar Hukum, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa jabatan struktural adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan suatu bagian atau unit kerja. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa Kepala Seksi atau Kepala Bidang adalah jabatan struktural yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja.
Kasubbag (Kepala Subbagian) adalah jabatan struktural yang berada di bawah Kepala Bagian atau Kepala Seksi. Masa Jabatan Kasubbag maksimal 4 tahun, karena dalam waktu tersebut diharapkan sudah ada pengganti yang definitif. Dapat diperpanjang masa jabat dapat diperpanjang jika diperlukan, tetapi harus ada pertimbangan yang jelas dan tidak boleh melebihi 2 tahun tambahan.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa masa jabatan Kasubbag tidak lebih dari 4 tahun. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa masa jabatan Kasubbag dapat diperpanjang jika diperlukan.
Jika Kasubbag dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), maka masa jabatan Plt Kasubbag biasanya tidak lebih dari 6 bulan, karena dalam waktu tersebut diharapkan sudah ada pengganti yang definitif. Dapat diperpanjang masa jabatan Plt Kasubbag dapat diperpanjang jika diperlukan, tetapi harus ada pertimbangan yang jelas dan tidak boleh melebihi 3 bulan tambahan.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa masa jabatan Plt tidak lebih dari 6 bulan.
Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa masa jabatan Plt dapat diperpanjang jika diperlukan.
Di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhan Batu, menurut informasi ada 2 jabatan yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt.). Kedua jabatan tersebut yang di jabat Pelaksana Tugaskan yakni, Kasubbag Kepegawaian dan Kepala Seksi OPS Damkar.
Untuk Plt Kasubbag Kepegawaian Satpol PP dijabat oleh oknum PNS bernama IN (inisial), menjabat Plt dari tahun 2019 sampai sekarang. Sedangkan jabatan Plt. Kepala Seksi OPS Damkar dijabat oleh Oknum PNS A (inisial), dari tahun 2018 hingga sekarang.
Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhan Batu, Muhammad Yunus Hasibuan, saat dikonfirmasi via pesan Whatsappnya mengenai dua oknum PNS yang menjabat sebagai pelaksana tugas tersebut membenarkan keduanya masih menjabat.
“Yang mau saya jelaskan yg mana…kedua mereka masik menjabat..,”balasnya, Sabtu (29/3/2025).
Ketika diminta penjelasan mengenai masa jabatan kedua Pelaksana Tugas (Plt) bisa begitu lama alias seperti “abadi”, Yunus tidak membalas lagi. (Ben)
