Taliabu, Investigasi.news – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Salim Ganiru, diduga mengambil langkah sepihak dalam perombakan pejabat tanpa melibatkan Penjabat (Pj) Bupati Ramli. Situasi ini mencuat setelah Bupati Aliong Mus mengambil cuti kampanye Pilkada, yang secara otomatis menyerahkan kendali pemerintahan kepada Wabup Ramli sebagai Pj Bupati sejak 25 September 2024.
Tugas utama Sekda adalah mendampingi Bupati dalam menyusun kebijakan serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat sekretariat daerah. Kebijakan yang diambil seharusnya didasarkan pada arahan atau persetujuan dari Bupati atau Pj Bupati yang bertanggung jawab.
Namun, kenyataan berbeda. Sekda Salim Ganiru diduga melakukan sejumlah kebijakan tanpa berkoordinasi dengan Pj Bupati Ramli. Salah satu kasus menonjol adalah pembebastugasan Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA), Surati Kene, yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pj Bupati.
Tak hanya itu, pergantian pejabat di tingkat desa dan kecamatan juga dilakukan tanpa sepengetahuan Pj Bupati. Pergantian ini diduga dimanipulasi dengan penggunaan tanggal mundur, seolah-olah keputusan tersebut diambil sebelum Ramli mulai menjabat sebagai Pj Bupati menggantikan Aliong Mus yang cuti.
Salah satu contoh adalah pergantian Pj Kepala Desa Nggaki yang juga menjabat sebagai Camat Taliabu Selatan. Keputusan ini diduga diambil pada 24 September 2024, tetapi baru terungkap beberapa hari setelah Bupati Aliong Mus nonaktif. Modus serupa juga digunakan dalam pembebastugasan Kepala BKPSDMA, Surati Kene, dengan alasan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), lantaran pasangan (suami) Surati mencalonkan diri dalam Pilkada. Kebijakan ini dikeluarkan tanpa memperhatikan kehendak ASN yang bersangkutan.
Pj Bupati Ramli terlihat tak berdaya dalam menghadapi manuver Sekda, yang justru berperan dominan dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kepemimpinan Pj Bupati di tengah masa transisi pemerintahan yang seharusnya berjalan sesuai prosedur.
(Red)
