Tubaba, investigasi.news – Lima paket belanja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dikendalikan oleh Kepala Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), diduga sarat masalah dan penuh kejanggalan. Namun, saat dimintai keterangan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLHD Tubaba, Maman, justru berdalih tak memahami detailnya dan melempar tanggung jawab kepada atasannya.
“Waalaikum salam, mohon maaf sebelumnya, bisa konfirmasi langsung dengan Pak Kabid selaku PPTK,” ujar Maman pada Jumat (30/7/2024), mencoba menghindari pertanyaan terkait lima paket belanja yang mencurigakan tersebut.
**Paket Belanja DLHD Tubaba Diduga Bermasalah**
Dugaan adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan anggaran semakin menguat dengan adanya lima paket belanja yang terindikasi bermasalah. Paket tersebut meliputi Belanja Pemeliharaan Excavator, Jasa Petugas Kebersihan, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, serta Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Anehnya, meskipun anggaran besar terus digelontorkan, excavator yang seharusnya dipelihara tetap rusak dan mangkrak.
Pada 2023, DLHD Tubaba menganggarkan puluhan juta rupiah untuk pemeliharaan excavator. Ironisnya, pada 2024 anggaran yang sama kembali digelontorkan, namun excavator tetap dalam kondisi rusak parah. Pertanyaannya, ke mana anggaran tersebut dialokasikan?
Tidak hanya itu, DLHD Tubaba juga menganggarkan ratusan juta rupiah untuk jasa petugas kebersihan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sampah tetap menumpuk dan membusuk, menyebarkan bau tak sedap karena pengangkutannya hanya dilakukan dua hingga tiga kali seminggu. Indikasi mark-up anggaran semakin terlihat jelas dengan situasi yang memprihatinkan ini.
Lebih parahnya lagi, meskipun DLHD Tubaba telah menganggarkan dana besar untuk jasa kebersihan, paket anggaran untuk makanan dan minuman aktivitas lapangan serta bahan-bahan lainnya tetap dikeluarkan, mengindikasikan adanya tumpang tindih anggaran yang mencurigakan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari laman LKPP, selama dua tahun terakhir DLHD mengalokasikan dana sekitar Rp859.930.000 untuk lima paket pengadaan yang penuh kontroversi ini.
Warga sekitar, seperti Poniyem dan Robi, mengeluhkan buruknya pengelolaan sampah di Pasar Daya Murni dan Pulung Kencana. Jadwal pengangkutan yang tidak pasti, hanya dua hingga tiga kali seminggu, menyebabkan tumpukan sampah yang membusuk dan mengganggu kenyamanan warga.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DLHD, PPK, dan PPTK kegiatan belum berhasil dimintai keterangan. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp pun belum mendapat respons.
Fitrah
