Tubaba, Investigasi.news – Pengelolaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kini tengah menjadi sorotan. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menegaskan bahwa paket belanja petugas kebersihan DLHD yang melibatkan pihak ketiga (penyedia) menimbulkan banyak tanda tanya. Meski pengadaan langsung sudah ditetapkan oleh DLHD di laman https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediaSatker?idSatker=101791, keberadaan perusahaan penyedia yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja jasa petugas kebersihan masih tidak jelas.
“Kalau di RUP-nya sudah mencantumkan penyedia, berarti prosesnya melalui penyedia, dan itu biasanya melibatkan Pejabat Pengadaan, Pokja, serta pihak ketiga,” ujar Sutikno, perwakilan dari Pokja UKPBJ, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (2/9/2024). Namun, Sutikno menegaskan bahwa hingga saat ini, DLHD belum pernah mengajukan permintaan bantuan untuk proses lelang terkait belanja jasa petugas kebersihan ini. “Sejauh ini belum ada permintaan untuk membantu proses lelang. Kalau tidak ada permintaan, jelas kami tidak bisa memprosesnya,” tegas Sutikno.
**DLHD Tubaba Dikecam Terkait Indikasi Mark Up dan Tumpang Tindih Anggaran**
Sementara itu, sejumlah paket belanja DLHD Tubaba diduga kuat mengandung banyak masalah, termasuk indikasi mark up dan tumpang tindih anggaran. Terdapat lima paket anggaran yang mencurigakan, di antaranya Paket Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator, Paket Belanja Jasa Petugas Kebersihan, Paket Pekerjaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, serta Paket Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Meski DLHD menganggarkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk pemeliharaan alat berat dan jasa kebersihan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa excavator DLHD tetap dalam kondisi rusak dan mangkrak, serta sampah yang terus menumpuk di berbagai lokasi.
Pada tahun 2023, DLHD Tubaba mengalokasikan dana puluhan juta rupiah untuk belanja pemeliharaan alat berat, khususnya excavator. Namun, hingga tahun 2024, excavator tersebut tetap tidak berfungsi, menunjukkan ketidakefisienan penggunaan anggaran. Tidak hanya itu, DLHD juga menganggarkan ratusan juta rupiah untuk satu paket belanja jasa petugas kebersihan dengan jadwal kontrak dari Januari hingga Desember 2024 melalui metode pengadaan langsung. Namun, di lapangan, kondisi sampah yang tetap menumpuk dan tidak terangkut dengan baik mengindikasikan adanya mark up anggaran yang serius.
“Pengangkutan sampah di pasar hanya dilakukan dua hingga tiga kali seminggu, sehingga sampah menumpuk, membusuk, dan menimbulkan bau tidak sedap,” ungkap Poniyem, seorang pedagang di Pasar Daya Murni, Tubaba. Dia mengeluhkan bahwa jadwal pengangkutan sampah yang tidak menentu ini sangat mengganggu kenyamanan. “Kalau hujan turun, baunya akan semakin parah,” tambahnya.
Senada dengan itu, Robi, seorang warga Pulung Kencana yang tinggal di sekitar pasar, juga mengeluhkan ketidakpastian jadwal pengangkutan sampah. “Kadang maksimal hanya dua kali seminggu. Mungkin karena kurangnya petugas kebersihan atau ada masalah lain yang kami tidak tahu,” ujarnya.
**Tumpang Tindih Anggaran DLHD Tubaba**
Kecurigaan semakin menguat ketika DLHD Tubaba tetap menganggarkan dana besar untuk paket pekerjaan lain, seperti belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan serta belanja bahan-bahan lainnya, seperti plastik dan keranjang sampah. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa ada potensi tumpang tindih anggaran yang sengaja dibiarkan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari laman https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediaSatker?idSatker=101791, selama dua tahun terakhir DLHD telah menganggarkan dana sekitar Rp859.930.000 yang difokuskan pada lima paket pengadaan. Pada tahun 2023, DLHD mengalokasikan Rp20.000.000 untuk satu paket pemeliharaan excavator, namun alat berat tersebut tetap dalam kondisi rusak. Kemudian, pada tahun 2024, DLHD kembali menganggarkan dana untuk empat paket pengadaan, termasuk Rp20.000.000 untuk pemeliharaan excavator, Rp622.200.000 untuk jasa petugas kebersihan, Rp163.680.000 untuk makanan dan minuman aktivitas lapangan, dan Rp34.050.000 untuk belanja bahan-bahan lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DLHD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum memberikan klarifikasi terkait dugaan masalah dalam pengelolaan anggaran ini. Konfirmasi melalui WhatsApp juga belum mendapatkan tanggapan.
Akang/Fitrah
