Penulis: Rusdianto Samawa, Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI)
Sektor Kelautan dan Perikanan (KP) memiliki rentetan kasus korupsi terbanyak sejak periode 1998 – 2021. Berbagai macam tingkat pejabat terlilit dalam dugaan suap korupsi, kolusi dan nepotisme. Skandal KKN yang inkract di pengadilan dan masih dalam dugaan, menunjukkan peningkatan yang sangat masif.
Indikator peningkatan itu, seiring munculnya kasus serupa yang berulang, baik dugaan kasus yang sudah lama berproses maupun kasus yang baru muncul. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan kerugian negara sangat besar.
Penegakan hukum belum maksimal dalam menuntaskannya: pengusutan, penyelidikan dan penyidikan dugaan – dugaan atas berbagai kasus belum benar – benar di lakukan dan menghukum semua koruptor yang masuk dalam berbagai dugaan di sektor Kelautan dan Perikanan.
Perlu kedepan, penegak hukum menyelidiki secara tuntas kasus – kasus dugaan korupsi yang sudah terungkap maupun belum. Sembari melakukan pencegahan terhadap potensi korupsi yang akan terjadi. Kasus tindak pidana korupsi sudah merupakan extra ordinary crime, sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangan.
Salah satu aspek penting adalah proses penegakan hukum harus cermat dan komprehensif sesuai fakta yuridis dan empirik, sehingga hadir asas keadilan, kepastian, dan manfaat. Pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan harus dihukum “berat” sesuai tingkat kesalahan yang dilakukannya. Banyak penyebab korupsi melalui instrumen hukum maupun regulasi (kebijakan) yang diciptakan. Instrumen tersebut, berupa peraturan dan perundang – undangan yang difungsikan untuk perlebar tindakan (legalisasi) korupsi.
Mestinya, produk undang – undang dan peraturan mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatannya, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara. Kenyataan, banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan belakangan ini, kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah banyak deretan para tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum.
Hal ini, banyak disebut Mercenary Corruption adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas kebijakan sehingga menyebabkan adanya transaksi tidak wajar, adanya kesepakatan timbak balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang sama – sama peroleh keuntungan, seperti modus pembentukan panitia kerja ekspor benih lobster yang melibatkan Driver Corruption (staff khusus menteri) yang bertanggung jawab memanggil, mencari, menetapkan perusahaan ekspor benih sehingga terjadilah monopoli yang menyebabkan korupsi yakni menerima janji dan pemberian royaltie (fee) dari sebuah jabatan.
Begitupun saat ini, dalam kebijakan Kuota Lelang Ikan yang ditetapkan dalam peraturan menteri (regulasi) khusus dengan membentuk team beauty contest yang bertugas mencari, memanggil, verifikasi, menetapkan, dan memberi kuota penangkapan ikan sesuai syarat yang ditetapkan mulai modal 200 – 500 miliar. Hal ini, berpotensi terjadi monopoli dalam kebijakan tersebut. Sehingga rentan menjadi wilayah subur dugaan – dugaan tindak pidana korupsi.
Bahkan, beberapa waktu lalu, dugaan korupsi diamankan dengan penerbitan regulasi penyelsaian, seperti kasus Keramba Jaring Apung (KJA) yang diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. Bahkan tersangka bebas keliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus) beberapa waktu lalu. Karena, ruang penyelsaian dibuka, bahkan MoU antara pemegang kebijakan dengan PT. Perinus waktu itu, sebelum dimerger.
Problem korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan sudah sangat dalam, semacam membentuk sebuah ideological corruption untuk mengejar tujuan kelompok dan perkerabatan. Modus korupsi seperti ini, menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan bagi teman, saudara maupun kroni-kroninya.
Begitu juga, tindakan korupsi yang disebut Korupsi Insentif (hadiah/janji dari kebijakan – regulasi), selalu terjadi diranah sektor kelautan dan perikanan. Contoh kasus penangkapan pejabat di sektor Kelautan dan Perikanan sangat nyata depan mata. Beberapa kali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
KPK menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor. Total ada sembilan orang yang diamankan pada Senin (23/9/2019) terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. Tiga pejabat yang berada di jajaran direksi.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, dilakukan terkait adanya dugaan korupsi kuota impor ikan antara Perum Perindo dan pihak swasta. Diduga terjadi suap terkait jatah kuota impor jenis ikan tertentu. Dalam kasus impor ikan, KPK menetapkan dua orang yakni eks Dirut Perum Perindo dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) yang mendapatkan kuota impor ikan dari Perum Perindo. Dugaan keduanya, menerima suap USD 30 ribu. Uang suap diberikan agar mendapat jatah kuota impor.
Kasus diatas dapat disebut; Korupsi Insentif yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan dengan fasilitas kebijakan, misalnya sekitar 250 ton ikan berhasil di impor oleh PT NAS, kemudian ikan-ikan tersebut berada di karantina dan disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Berdasarkan keterangan MMU, hal ini dilakukan untuk mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor adalah Perum Perindo.
Kategori korupsi model seperti ini, bersifat defensif, yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat dalam atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan tindak pidana korupsi. Perkembangan kasus tersebut, per November 2019, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perum Perindo. Dua pejabat itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka.
Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menjelaskan seputar modus dan model korupsi, bahwa Discretionary Corruption yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan. Contoh kasus saat itu, ketika KPK menetapkan dua orang tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU). Panitia pengadaan pembangunan kapal SKIPI Tahap I merencanakan proses lelang dimulai 5 Desember 2011 dan pemenangnya diumumkan pada 15 Juni 2012.
Kemudian, pada Oktober 2012, menetapkan PT DRU sebagai pemenang pekerjaan pembangunan kapal SKIPl dengan nilai Rp558.531.475.423 (miliar). Pada Januari 2013, PPK dan pihak PT DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPl Tahap I. Begitu pun, skandal kasus gratifikasi pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada pengadaan Kapal SKIPI Orca 1-4. Padahal, KPK sendiri telah mengetahui ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek tersebut.
Jadi KPK harus menuntaskan kasus tersebut, memanggil mantan pejabat – pejabat Kelautan dan Perikanan yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Walaupun berjalan pelan tetapi aktor dibalik kasus tersebut belum terungkap sama sekali. Berbagai oknum yang digunakan disana dalam kasus gratifikasi kapal itu juga belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut. Maka penegakan hukum harus secara menyeluruh, tidak tumpang tindih.
Sebenarnya, sektor Kelautan dan Perikanan mengalami kompleksitas masalah, seperti moral birokrasi, sikap mental pejabat, pola hidup budaya pejabat, lingkungan sosial, kebutuhan dan tuntutan ekonomi maupun kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, struktur sistem ekonomi, sistem budaya politik, mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi maupun prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik. Bayangkan saja, KKP mulai 2014 – 2019 mendapat Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah.
Jadi, kondisi yang bersifat kriminologi korupsi disektor kelautan dan perikanan selalu meningkat karena faktor masalah mental pejabat dan lingkungannya tidak bersih sehingga menimbulkan korupsi yang sangat luas (multidimensi). Sala satu kasus korupsi besar di sektor kelautan dan perikanan yakni kasus pengadaan kapal Inka Mina dan kapal SKIPI yang hingga sekarang masih berjalan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus gratifikasi pejabat KKP pada kasus korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Kapal Inka Mina sejak periode kementerian KKP tahun 2007 – 2019 dan kapal SKIPI Orca 1 – 4 periode 2009 – 2014. Hal tersebut di duga diterimanya fasilitas dari swasta kepada tim KKP saat kegiatan factory acceptance test. KPK sendiri mengetahui bahwa ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek. Walaupun saat ini berjalan pelan. Tetapi aktor dibalik kasus tersebut belum terungkap.
Berbagai nama yang digunakan di sana dalam kasus gratifikasi kapal Orcha 1 – 4. KPK juga belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut apakah ada dan siapa yang membiayai. Padahal KPK sudah mengetahui ada korupsi dalam pengadaan empat kapal yang diajukan oleh KKP. Kapal-kapal tersebut, merupakan bagian dari Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) untuk mengejar maling ikan.
Tindakan kasus diatas, dalam hukum pidana korupsi ialah: Perbuatan yang buruk penggelapan uang dan penerimaan uang sogok sehingga memperkaya diri sendiri secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar Crime.
Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.
Penegak hukum sudah banyak memegang bukti, hasil eksaminasi, investigasi, rekomendasi dan hasil pemeriksaan dalam persidangan maupun belum diproses kasusnya, seperti skandal kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, dan Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan uang yang dikembalikan. Artinya, ketiga kasus tersebut, satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakan dalam asas terbuka, transparan sehingga ada rasa keadilan bagi masyarakat pesisir Indonesia. Masih banyak rentetan kasus korupsi. Belum bisa masyarakat pesisir menilai baik dalam memenuhi kriteria antikorupsi berhasil dan berkeadilan bagi masyarakat.
Begitu juga, skandal kasus tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan dan pembangunan kapal perikanan tahun anggaran 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah diproses oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga kini belum ada satupun penetapan tersangka pada perkara tersebut. Padahal, material kapal dan mesin yang dibuat dan dibangun oleh banyak galangan mengalami mangrak. Walaupun pembangunannya ada. Namun, mangkrak, tidak terpakai karena tidak sesuai spek yang dibutuhkan masyarakat. Waktu itu, seluruh nelayan Indonesia menolak kapal-kapal fiber bantuan KKP karena tidak sesuai spesifikasi, tidak berizin Kemenhub, tidak berizin SIPI dan SIKPI dan terindikasi terjadi korupsi anggaran negara, dimulai dari tender hingga distribusi kapal.
Kejagung harus segera tingkatkan status hukum dari semua kasus yang ada. Penyidik hanya tinggal menunggu laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP dan BPK terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kejagung bersama BPKP dan BPK segera menindak lanjuti hasilnya. Jangan diamkan masalah korupsi sektor kelautan dan perikanan agar segera dituntaskan. Jangan lama-lama nanti hilang, segera perjelas posisi kasusnya supaya masyarakat memenuhi rasa keadilannya.
Mengingat aspek yang sangat luas itu, korupsi termasuk economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundring, white collar crime, political crime, top hat crime, dan bahkan transnational crime. Karena terkait dengan masalah politik, jabatan, dan kekuasaan (termasuk top hat crime), maka sangat sulit penegakan hukum yaitu adanya politisasi proses peradilan pidana.
Contoh politisasi peradilan pidana saja, terjadi pada kasus proyek pengadaan mesin kapal perikanan yang disidik Kejagung berawal ketika KKP pada 2016 pengadaan mesin kapal perikanan sebanyak 1.445 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp 271 miliar. Hingga saat ini belum ada tersangka untuk ditetapkan karena kasus lebih di politisasi dan mudah dipermainkan. Dari jumlah unit mesin kapal itu, sebanyak 13 unit kapal senilai Rp1 miliar terpasang pada kapal yang belum selesai dibangun dan berada di galangan tanpa kontrak pada 2017. Akibatnya, pembatalan kontrak kapal, ke-13 unit mesin yang terpasang ditahan pihak galangan. Dalam kasus ini, tindakan korupsi yang mempolitisasi peradilan pidana.
Padahal dalam kasus tersebut, sangat terang benderang, bahwa tidak ada pembuatan perikatan dengan pihak galangan pada 2017 lalu. Kemudian, ada dugaan markup harga pengadaan mesin kapal perikanan saat proses e-Katalog pada 2017 itu. Pengadaan dan pembayaran mesin kapal berkaitan dengan kasus pembangunan kapal perikanan pada 2016, berawal ketika pengadaannya dengan pagu Anggaran sebesar Rp477,9 miliar dengan realisasi anggaran pembangunan kapal perikanan sebesar Rp209 miliar.
Penanganan korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan memerlukan berbagai macam pendekatan (multi approaches), tidak hanya pada sisi hukum saja. Sebagaimana disebut di atas bahwa korupsi adalah perilaku kerusakan moral dan etika yang merupakan ranah dari culture (budaya), yaitu perihal kemampuan manusia untuk membedakan nilai baik dan buruk.
Selain faktor culture, korupsi juga merupakan persoalan struktur sosial dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan (setidaknya akses kekuasaan) untuk merugikan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Sehingga memang benar bahwa ke jahatan korupsi ini sama halnya dengan yang sering disebutkan oleh “Bang Napi” (tokoh fiksi terkenal dari salah satu stasiun televisi), yaitu muncul karena adanya “niat/kemauan” dan “kesempatan”.
Paling teroganisir dugaan korupsi di sektor kelautan dan perikanan yakni khusus kontrak pembangunan kapal perikanan periode 2014 – 2019 yang melibatkan koperasi – koperasi fiktif. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu pembayaran dilakukan jika satuan unit kapal telah sampai di lokasi. Namun sampai akhir 2016 dari 754 kapal baru selesai 57 kapal. Sehingga sesuai syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 kapal senilai Rp15,969 miliar. Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan. Namun pada akhir tahun anggaran ada perubahan ketentuan soal cara pembayaran. Dari semula Turn Key, menjadi sesuai progress dengan tujuan agar kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan. Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tetap dibayarkan sesuai nilai kontrak secara keseluruhan sebesar Rp193,797 miliar dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan Garansi Bank.
Mengamati periodesasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 1999 – 2020 kasus tindak pidana korupsi kian terbuka, sederet fakta tersebut sampai hari ini belum selesai seperti pengadaan mesin kapal, pengadaan kapal perikanan, pengadaan alat tangkap, pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), kasus ekspor benih lobster, kasus pembangunan fasilitas riset piamari dan miamari serta lainnya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap izin ekspor lobster. Mestinya tidak berhenti proses hukum pada pelaku utama, namun harus buka peluang penetapan tersangka baru dari pihak swasta atau perusahaan – perusahaan yang mendapat kuota ekspor benih lobster.
Masih daftar rentetan skandal dugaan impor garam 2017 – 2018 yang merugikan keuangan negara dan petambak garam. Dalam kasus lain, seperti Disclaimers laporan keuangan KKP tahun 2014 – 2019, belum ada peran maksimal Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa siapapun yang terlibat di dalamnya terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) setelah melalui proses audit yang ketat sehingga ada indikasi dan potensi kerugian negara sangat besar.
Sejumlah dugaan juga, bocornya uang negara, diantaranya izin lokasi AMDAL reklamasi Teluk Benoa, kerjasama Vessel Monitoring System (VMS) kerjasama Yayasan Leonardo D’caprio, penjualan dan bisnis kepiting ilegal, kerang ilegal, lobster ilegal hingga mackdown kapal nelayan yang banyak terjadi kasus skandal. Selain itu, ada juga impor ikan, anggaran bom kapal Ikan di Satgas 115, dan pengadaan alat tangkap nelayan “Gilnet tahun 2016 – 2019.
Beberapa fakta, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh memproses kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum ada unsur ketidakadilan yakni hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan uang yang dikembalikan. Artinya, ketiga tempat proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakan dalam satu kasus.
Dalam hal ini mestinya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pejabat sebagai saksi dalam perkara tersebut. Jadi selama eksaminasi bahwa penegakan hukum dalam berantas korupsi terhadap kasus proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa masih tebang pilih dan belum berkeadilan.
Mengutip data ICW yang dilansir Lokadata, selama empat tahun terakhir, jumlah kasus korupsi turun drastis, namun kerugian Negara terus membesar. ICW mencatat, kerugian negara melonjak hampir tiga kali lipat dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 8,4 triliun, selama periode 2015-2019. Padahal, selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menimbulkan biaya sosial yang turut ditanggung publik. Biaya sosial korupsi meliputi biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani korupsi, serta biaya implisit yang memperhitungkan dampak yang timbul karena korupsi.
Sehingga upaya penegakan hukum kasus korupsi sektor Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menimbang dan memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat: perikanan, nelayan, dan pesisir. Penegakan hukum dari sederet skandal kasus butuh sikap extra ordinary untuk fokus lakukan audit, penyelidikan dan penindakan serta penuntutan kasus disetiap sektor kelautan dan perikanan baik dari Kementerian Pusat, Provinsi dan Kabupaten agar bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Lembaga – lembaga penegakan hukum seperti, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Tipikor daerah, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar usut kasus korupsi yang masih dalam tahapan penyelidikan dan penindakan agar terungkap aktor di balik kasus – kasus yang ada tersebut. Skandal kasus lama pun, perlu ditelisik kembali, jangan biarkan ketidakadilan itu semakin merajalela.
Berharap kedepan, disektor Kelautan dan Perikanan (KP) dapat memberi kontribusi positif untuk pembangunan. Meminta komitmen KPK dan kerja keras Kejaksaan Agung agar terus berupaya selamatkan uang negara (APBN) atas seluruh kasus yang ada untuk diselesaikan. Sebaiknya, penegak hukum agar benar-benar mengusut tuntas seluruh kasus korupsi disektor Kelautan dan Perikanan (KKP) pada kurun waktu 1999 – 2020.
Mestinya, seluruh penyidik dapat diperhatikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditarik beberapa asas yang tercakup di dalamnya yang dapat membedakannya dengan undang-undang tindak pidana lainnya, asas-asas tersebut diantaranya adalah:
Pelakunya adalah setiap orang.
Pidananya bersifat Kumulasi dan Alternatif. Tanpa alasan politisasi peradilan pidana korupsi, maka semua yang bersifat percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, pembantuan pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Korupsi sama hukumannya dengan delik yang sudah selesai: “Setiap orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan sehingga dapat terjadi tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.”
Mempunyai pidana tambahan selain yang diatur KUHP, misalnya seperti: (1) Perampasan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, (2) Pembayaran uang ganti rugi yang jumlahnya maksimal dengan harga yang diperoleh dari tindak korupsinya, (3) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang.
Maka, semua kasus yang ada di sektor Kelautan dan Perikanan mulai dari berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga saat ini dapat dilakukan penetapan tersangka dan menguji kembali semua kasus dugaan yang ada sehingga bisa ada titik terang penyelsaian kasus.[]
