Penulis: Mahayuddin, Mantan Ketua BEM UMM 2009-2010, Mantan Aktivis IMM NTB dan Ketua PDPM Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Kota Batam, Kepri – Tahun 2019, awal komunikasi via whatsApp. Setelah sekian lama terpisah dengan Rusdianto, sapaan akrabnya Bung Rusdi. Mengenang kisah lama, sejak aktivis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Bung Rusdi Fakultas FISIP dan saya Fakultas Ilmu Pendidikan.
Kita sama – sama berjibaku di organisasi gerakan. Bung Rusdi, dulu dikenal Yanto Sagarino. Namanya, sering berganti. Dikampungnya dikenal pula namanya Toes. Di Jakarta selama 12 tahun ini, dikenal Rusdianto Samawa.
Masa – masa aktivis Mataram, Bung Rusdi banyak kontroversi dan konsisten pada sikap. Sepanjang pendengaran dari seliweran cerita – cerita. Bung Rusdi bersikap berbeda dari kawan-kawannya. Sering tengkar argumentasi. Logikanya terbuka. Kawannya hafal hadist dan al-Qur’an, Bung Rusdi malah membaca buku – buku pergulatan perang China, Samuel P Hungtington, Lenin, Nietze, Ali Harb, Hegel, Aristoteles, John Jacquess Rosseau, Tan Malaka, Bung Karno, Karl Marx, Hasan Hanafi, Sayyid Qutub, Imam Gazali, Galile Galileo, Ibnu Batuta, Hasan Burhani, Kiyai Ahmad Dahlan, Kiyai Hasyim Asy’ari, Syaikh Imam Al-maududi, Budiono, Susilo Bambang Yudoyono, Ini Kencana, Abraham Lincoln, Pramoedya Ananta, Muslim Abdurahman, dan lainnya.
Paling ribut saat itu, ketika sepulang dari Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Pare – Pare tahun 2007, Bung Rusdi tiba – tiba memakai baju siluet Kiyai Dahlan (pendiri Muhammadiyah) yang tergambar seperti Che Guevara. Saat itu, hampir semua aktivis mahasiswa bersambung narasi antara doktrin kiri Islam yang dibawa Hasan Hanafi dengan doktrin sosialisme kiri. Jelas reaksi aktivis Islam dari komponen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sangat agresif. Mendonwgrade dan menekan jalan terjal pemikiran Bung Rusdi.
Padahal, menurut Bung Rusdi sendiri: “Islam itu agama damai, pembebasan dan membebaskan manusia dari penindasan maupun perbudakan. Orang pandai lincah menghafal hadist al-Qur’an. Tetapi sikapnya feodalism dan menjauhkan sikap keterikatan transendentalnya pada Tuhan sang pencipta dan sesama manusia. Cenderung hegemonik dan stereotif.”
Alhasil, semua level kepemimpinan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) digunting (red: kasarnya disingkirkan). Walaupun bacaan kiri, bagi Bung Rusdi dalam diskusi: “semua hasil karya pemikiran harus dibaca. Jangan menggunakan subjektifitas. Gunakan akal sehat untuk membedah dan menerima secara terbuka. Bukan dalam artian membaca, lalu diekspresikan tanpa pertimbangan moral. Karena semua manusia akan kembali pada Tuhannya. Jelas caranya melalui ibadah. Fasilitasnya, yang disunnahkan dan diwajibkan. Pergunakan akal sehat secara tajam untuk menghasilkan ruang kehidupan yang dinamis.” demikian kata Bung Rusdi dalam sebuah percakapan WhatsApp (22/7/2019)
Sekarang, sejauh mata melihat, sedekat pendengaran. Aku rasa, Bung Rusdi mengalami perubahan sangat luar biasa. Berbeda dulu, sama sekarang. Memang sejak mahasiswa, jarang yang tau kalau Bung Rusdi sudah berjibaku bersama nelayan, petani, buruh dan melawan kolonialisme pertambangan.
Itulah, aktivis dan alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), seperti Bung Rusdi yang hingga kini tetap konsisten pada jalur jalan terjal yang sama, yakni membela kaum tertindas (nelayan, Petani, pembudidaya, petambak, petani garam, buruh, ABK, Pelaut dan TKI). Tidak banyak alumni IMM mengambil jalan terjal kian bahaya ini.
Sajian – sajian menu hidangan gagasan pemikiran yang progresif melalui media: tv, berita, opini, podcast, serta lainnya. Bung Rusdi, dikenal publik luas dan menjadi rujukan setiap kebijakan, baik pusat maupun daerah. Bung Rusdi, sala satu tokoh nasional yang dimiliki oleh masyarakat Pulau Sumbawa – NTB. Tentu, sangat jelas menjadi tokoh publik luas, tidak semata – mata di dapatkannya diatas kenyamanan, keringanan, kebahagiaan. Tetapi, diraihnya penuh terjal, jatuh bangun, kerengkuhan atas pilihan menjadi aktivis dan menyerahkan separuh jiwa bahkan nyawa sekalipun dalam membela rakyat.
Percikan gagasan dan dedikasi itulah, melihat Rusdianto harus menjadi perhatian bersama kita rakyat Pulau Sumbawa. Terutama, generasi sekarang yang masih pembelajar dan mengemban Agent of Change agar kita sama – sama mencoba mengangkat, sejauh mana teropong senayan itu bergerilya.
Jalan Politik Rusdianto
Sejak munculnya partai – partai politik baru di Indonesia. Tahun 2011 – 2013. Bung Rusdi pernah menjejaki ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Kemudian, deklarasi menjadi Partai Nasdem. Bung Rusdi memilih masuk Garda Pemuda Nasdem (Nasional Demokrat) yang saat itu masih masa – masa pembentukan awal. Faktor diajak bergabung oleh sahabatnya Muhammad Sukron. Karena ada irisan alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ahmad Rofiq, mantan Ketua Umum DPP IMM Periode 2003 – 2006. Bung Rusdi masuk GP Nasdem sayap utama Partai Nasdem.
Namun, partai Nasdem saat itu dalam menghadapi Munas (Musyawarah Nasional) untuk memilih Ketua Umum. Karena, tidak ingin ada dua matahari terhadap partai. Konflik internal semakin ramai dan panas menjelang Munas Partai Nasdem. Kedua tokoh pun berseberangan, yakni Surya Paloh (pemilik MetroTV) dan Hary Tanoe Sudibyo (pemilik MNCTV Group). Lalu, lahirlah Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Bung Rusdi saat itu, memilih jalan lain. Keluar dari kedua kubu tersebut.
Bung Rusdi, belajar sejak mahasiswa tidak mau masuk pada ranah konflik antar kelompok politik yang lebih dan kurangnya, tidak mengerti masalah. Begitulah, Bung Rusdi saat jadi aktivis pun, tidak begitu aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) karena menghindari konflik. Kemudian, memilih aktif di Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Tetapi, tahun 2008 – 2010, Bung Rusdi kembali dipanggil oleh sala satu Cabang IMM untuk maju sebagai calon Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, lagi – lagi tidak terpilih karena dijegal forum peserta Musda IMM. Karena terpapar isu “Komunis Radikal Menyusup ke tubuh IMM dan Muhammadiyah.”
Akhirnya, waktu itu terpilih pimpinan ketua formatur secara aklamasi. Menariknya lagi. Justru Bung Rusdi dibutuhkan oleh IMM NTB untuk membangun simpul gerakan afirmatif terhadap kebijakan pemerintah dan menjalin hubungan bersama lintas gerakan. Walhasil, Bung Rusdi terpilih dan dipilih oleh 8 formatur menjadi sekretaris umum DPD IMM NTB Periode 2008 – 2010. Hehe lucu ya.
Begitu juga, saat konflik kedua kubu di Partai Nasdem. Bung Rusdi memilih jalan lain, keluar dari perseteruan kedua kelompok. Hingga hari ini, komunikasi dan komitmen persahabatannya dengan para teman sejawatnya dikedua partai tersebut, masih berlangsung erat hingga sekarang. Karena, belajar dari konflik sejak aktivis dari sikap depensif orang lain yang dia tidak tau.
Dari pilihan jalan terjalnya, Bung Rusdi dipanggil Muhtarom, sapaan akrabnya Mbah Tarom, Bupati Kabupaten Madiun terpilih periode 2013 – 2018 yang berpasangan dengan Iswanto agar dapat menjadi bagian dari team kampanye inti. Bung Rusdi diminta dapat membantunya agar bisa menang di Pilkada.
Rusdianto memilih jalan mendukung Mbah Tarom (red: kiyai NU, Ketua GP Anshor Madiun) pada pilkada Kabupaten Madiun tahun 2013 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bung Rusdi, juga mengkomandoi Team Masyarakat Madani (TMM) yang akselerasi Petani, mantan buruh Migran dan Remaja Masjid se – Kabupaten Madiun. Termasuk, tim inti dari pasangan Pilkada saat itu.
Setelah berhasil menang di Pilkada. Mbah Tarom Bupati terpilih, menawarkan tiga hal yakni Dosen di Universitas Islam Nahdatul Ulama (UI NU) Kabupaten Madiun atau masuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau pegawai honorer di BUMD Kabupaten Madiun. Hal tersebut, disampaikan melalui Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun (UMM). Karena waktu itu, Rektor sebagai team 9 (sembilan) pemenangan Mbah Tarom.
Tawaran tersebut, tidak serta merta menerimanya. Segala keyakinan hati, idealisme dan sikapnya. Bung Rusdi memilih jadi dosen di STISIP Madiun, sekarang dikenal Universitas Muhammadiyah Madiun (UMM), sekaligus menjadi ketua Lembaga Riset dan Penelitian Pengabdian Masyarakat (LRPPM). Tentu, aktivitasnya sangat sibuk sekali; menulis, riset kebijakan. Kemudian, sambil menyelsaikan Magister Komunikasi Politik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (SPS UMJ). Bung Rusdi harus bolak balik Jakarta – Madiun – Malang, bahkan keliling Pulau Jawa.
Setelah menyelsaikan pendidikan magisternya tahun 2014. Bung Rusdi ambil jalan pintas, menjadi sala satu kandidat Calon Legislatif di Dapil Kabupaten Madiun Satu (1), Jawa Timur. Maju caleg berkendaraan Partai Amanat Nasional (PAN). Tandem bersama Eko Patrio, seorang artis senior dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia periode 2009-2014. Melalui PAN, Eko menjadi Caleg nomor urut satu (1) untuk daerah pemilihan Jawa Timur 8, yang mencakup Kabupaten Nganjuk dan Madiun.
Saat itu, Bung Rusdi dipaksa maju Caleg oleh sala satu kawannya di GP Anshor yang memiliki pesantren daerah Madiun Selatan. Maju kandidat Calon Legislatif tersebut, sangat terjal dan penuh lika liku. Tantangannya, Partai Amanat Nasional (PAN) di Madiun, bukan partai elektoral diatas 20%. Mengulak ngalik sangat susah sekali.
Sementara, niat awal Bung Rusdi masuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Galibnya lagi, setelah komunikasi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memenuhi permintaan awal Mbah Tarom. Ternyata, calegnya sudah full (tidak ada nomor kosong). Terpaksa, Bung Rusdi kembali masuk PAN. Mengapa bersikeras masuk dan pilih PKB?. Karena, basis elektoral PKB sangat besar sekali. Maklum basis tulen.
Faktor kondisi, Bung Rusdi memilih dapil Kabupaten Madiun, karena keluarga mantan Istri pertamanya dari Jiwan – Madiun yang juga alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang. Namun, kandas tidak terpilih. Waktu itu lumayan meraih voters diposisi urutan kedua. Sementara, syarat jadi anggota DPRD Kabupaten Madiun harus meraih suara paling sedikit sekitar 5ribu – 7ribu suara.
Waktu itu, Bung Rusdi mendadak maju dan tampilannya sangat elitis karena memainkan politik nilai secara idealis. Modal silaturahmi dari rumah ke rumah (door to door). Tidak mau money politik seperti calon lainnya. Sementara, trend politik Madiun – Jawa Timur, harus mengantongi dana kurang lebih 1-2 miliar pada level kabupaten. Setiap silaturahmi harus “menyokongi” atau “memangku” atau “memangku rakyat.” Artinya, secara simbolis memberi dana dulu sekitar 100ribu – 500ribu per satu suara. Karena, Jawa menganut paham huruf “A” (huruf pangku).
Dapil Kabupaten Madiun 1 DPRD Kab. Madiun dikenal “dapil neraka atau tapal kuda” terdiri dari kecamatan: Jiwan, Madiun dan Sawahan. Daftar Anggota Parlemen Anggota DPRD Kab. Madiun terpilih periode 2014-2019 wakil Dapil Kab. Madiun 1 terdiri 7 orang, yakni: Anang Dwi Suyatno (PDIP), Hari Puryadi (Demokrat), Mashudi (Golkar), Moh. Sayuti (PKB), Ririn Eko Rinawati (PDK), Suharyono (Hanura), dan Suyitno Sikin (PAN). Susunan langkah, Bung Rusdi sudah tepat dalam membangun keberpihakan politik sebagai alat untuk dikenal masyarakat.
Setelah Pileg 2014 itu berlangsung, Bung Rusdi memilih negara China untuk program riset Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) masa Menteri Imam Nahrawi. Perwakilan Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Madiun (UMM). Menuju China akhir tahun 2014 dan masuk Januari 2015, sekaligus program pertukaran pemuda. Pilihan tersebut, sebagai tempat refleksi dan berlabuh. Aktivitas riset ekonomi, politik dan kebijakan kesejahteraan negara China dalam program “One Belt One Road.”
Selama riset, tentu banyak pengalaman yang di dapatkan. Keliling China sesuatu yang sangat luar biasa, dari kota ke daerah lain. Karya – karya hasil riset, sudah terbit di jurnal internasional, jurnal kampus – kampus, tulisan opini, dan utamanya buku seputar “One Belt One Road.” Banyak pula cerita lucu dan bahagia (happines).
Masih di China, seiring Muktamar Muhammadiyah di Bandung tahun 2015. Bung Rusdi sudah mendapat tawaran kembali ke Muhammadiyah, masuk jalur Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Sepulang dari China, langsung beraktivitas di kantor MPM tersebut. Menyusun, program, agenda kegiatan dan lainnya. Tentu bersama senior – seniornya, sebut saja Calm, Cryp, Rezp, Sahuba dan lainnya.
Segala aktivitas ide dan gagasan lahir di Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Perjalanan memang tak ada yang mengerti. Saat itu, bersepakat advokasi buruh, tani dan nelayan. Buruh memilih metode riset dan pendekatan uproach. Tani memilih metode pemberdayaan. Nelayan pilih metode advokasi. Kenapa berbeda metode pendekatannya? karena masalahnya beda – beda.
Menurut beberapa sumber bahwa Bung Rusdi bersama Cryp dan Rezp dan Sendi ditugaskan untuk advokasi nelayan. Bung Rusdi advokasi, Cryp bagian komunikasi, negosiasi dan networking diplomasi. Sementara, Rezp bertugas menyusun konsep, skenario maupun program. Duet bertiga ini, ibarat lagu dangdut koplo dan reggae, suaranya menembus dinding tembok istana dan kementerian kelautan – perikanan. Doktrin di Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) bahwa “selama rakyat masih menderita, jangan berhenti bergerak hingga ajal nyawa dicabut sang Maha Kuasa.”
Paling menonjol, Bung Rusdi di jadikan leadership gerakan saat itu. Ini awalnya keputusan bersama di Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) kantor Jakarta. Mengapa harus advokasi nelayan?. Karena butuh solusi cepat. Maka metode efektifnya, intervensi kebijakan regulasi yang bersifat melarang 17 cabang alat tangkap nelayan. Kalau diakumulasi nelayan dilarang menangkap ikan sesuai cabang alat tangkap tersebut, maka ada jutaan nelayan menganggur.
Namun, dalam perjalanan tidak begitu mulus. Bung Rusdi pun, banyak ditegur oleh pimpinan dan anggota Muhammadiyah yang belum mengerti alur cerita sebenarnya. Internal Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) pun mulai goyang. Tetapi, Bung Rusdi melihat jalan terang yang menuntun kearah yang baik sehingga keyakinannya bisa berhasil dalam perjuangan nelayan.
Tekanan paling dahsyat, ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan mengirim surat yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Inti isi surat tersebut, meminta Bung Rusdi dipecat dari Muhammadiyah. Tujuannya, supaya berhenti memakai MPM Muhammadiyah dibalik tulisan – tulisan kritik pemerintah dan roadshow ke berbagai daerah advokasi nelayan. Padahal, keputusan memakai lembaga Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan MPM itu, berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Tak mungkin Bung Rusdi tidak taat asas organisasi. Dari dulu sangat taat dan disiplin.
Bung Rusdi sejak awal sudah mewanti – wanti akan ada masalah terhadap dirinya dan eksistensi MPM itu sendiri. Ketika memakai nama lembaga Divisi. Saat itu, Bung Rusdi mengajukan kelembagaan baru untuk fasilitasi advokasi nelayan. Namun, tidak disetujui forum musyawarah antar anggota MPM Jakarta. Tetap harus pakai divisi. Supaya ada nuansa berbeda dimetode untuk melayani keluhan rakyat, terutama nelayan. Jadi, Bagi Bung Rusdi bukan keputusan sendiri dan bukan juga menjalankan inisiatif sendiri. Tentu, sudah bisa dibayangkan internal Muhammadiyah pasti terganggu.
Bung Rusdi sala satu orang yang tak sepakati memakai nama divisi MPM Muhammadiyah. Sehingga waktu itu, Bung Rusdi sejak awal memakai nama Lembaga Front Nelayan Indonesia (FNI), Aliansi Nelayan Indonesia (ANI), Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), dan Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI). Semua itu, kelembagaannya dibuat baru. Kecuali Front Nelayan Indonesia (FNI) yang sudah ada sejak 2001 di Mataram. Hal itu dilakukan sebagai jalan tengah metode advokasi.
Namun, karena aktif di MPM Muhammadiyah dan wawancara media tv, online, cetak dan pertemuan nelayan dan pembudidaya dikantor Muhammadiyah. Maka itu dianggap representasi gerakan Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan MPM. Ya, tak bisa dihindari memang. Begitu adanya.
Tujuan besar penguasa dibalik kritik Bung Rusdi itu, Ingin mengamputasi gerakan advokasi nelayan. Padahal, Bung Rusdi sebenarnya tidak berani memakai nama Muhammadiyah kalau wilayah internal MPM belum selesai. Tentu, simpul gerakan yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Karena, waktu itu MPM Muhammadiyah menerima tamu undangan dari nelayan, pembudidaya, petambak, petani rumput, nelayan lobster dan nelayan Kepulauan Riau serta Bengkulu. Tentu semua itu dapat menyampaikan aspirasi dan meminta MPM Muhammadiyah lewat divisi buruh tani nelayan bisa membantu cari jalan keluar masalah masyarakat pesisir.
Saat itu, Bung Rusdi legowo menerima surat MPM Muhammadiyah Yogyakarta dikeluarkan dari struktur Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan MPM. Bahasanya, sangat halus (tidak ada kata memecat). Istilah bahasa sarkas: “dinonaktifkan.” Tentu, munculnya surat MPM Yogyakarta itu, atas surat resmi, desakan Kementerian Kelautan – Perikanan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Memang penuh perjuangan, tak lekang waktu. Bung Rusdi totalitas membela nelayan hingga penjara dilayaninya. Murni berjuang. Atas pemecatan tersebut, Bung Rusdi kembali dikenal penghianat yang menyusup ke Muhammadiyah, latar belakang “komunis” untuk merusak nama baik Muhammadiyah. Cerita seliweran itu muncul di Sumbawa dan Mataram serta beberapa tempat.
Bung Rusdi tetap berfikir positif, jelas semua senior-seniornya seperti Cryp dan Rezp sekaligus penasehatnya, meminta bersabar dan tetap melanjutkan perjuangan nelayan. Kemudian, Bung Rusdi resmi keluar dari struktur MPM Muhammadiyah terhitung sejak tanggal diterbitkan surat itu. Bung Rusdi tetap jalan roadshow ke berbagai organisasi nelayan, pembudidaya, petambak, nelayan lobster, petani kepiting dan lainnya.
Kebetulan, nelayan yang paling rugi saat itu adalah Cantrang yang mencapai ratusan ribu orang tersebar di Pulau Jawa: Jawa Tengah, Banten, Tangerang, Jawa Timur, Jawa Barat serta luar pulau Jawa: Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Palembang, Lampung, Sulawesi Selatan. Bahkan spekterumnya lebih luas akibat regulasi pelarangan aktivitas nelayan. Hasil – hasil tangkapan nelayan pun, distribusikan kepada sebagian besar perusahaan surimi. Dimana perusahaan surimi paling besar yang terdiri dari 15 perusahaan, yakni almarhum Muhamad Najikh, Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Tekanan kekuasaan memang kerap terjadi, ancaman silih berganti. Kriminalisasi datang menjemputnya. Bung Rusdi kembali mengajak kawan-kawan lamanya yang dulu bersama di Front Nelayan Indonesia (FNI) bangkitkan kembali memori perlawanan dan pergerakan. Kemudian, Bung Rusdi memakai fasilitas organisasi Front Nelayan Indonesia (FNI) yang dulu di dirikannya di Mataram bersama koleganya di organisasi Pemuda Maritim. Pergerakannya cukup maksimal selama kurun waktu 2015 hingga sekarang ini.
Membangun Simpul Politik Gerakan Masyarakat Pesisir
Kurun waktu 2015 – 2017, selama dua tahun membangun simpul gerakan perlawanan masyarakat pesisir: nelayan, pembudidaya, petambak, petani garam, nelayan lobster dan lainnya. Selain Roadshow masuk desa pesisir. Bung Rusdi, bergerak melaporkan problem kelautan – perikanan ke Mahkamah Internasional Arbitrase PBB di New York, konprensi “Fisheries Indonesian” bersama media – media internasional, melaporkan sejumlah kasus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM dan Ombudsman serta melakukan kegiatan – kegiatan Hari Besar Nelayan diberbagai daerah, dialog – dialog serta lainnya.
Selama dua tahun membangun simpul kekuatan dan kesolidan nelayan. Seluruh daerah masyarakat pesisir, Bung Rusdi masuk, mulai dari Papua, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera hingga Kepulauan Nusa Tenggara; NTT, NTB, Bali. Selama itu, bangkitkan semangat dan memompa motivasi pergerakan nelayan.
Kerja kerasnya berjuang selama dua tahun itu, Bung Rusdi kumpulkan nelayan, pembudidaya, nelayan Lobster dibawah Koalisi besar nelayan bernama: “Persatuan Aliansi Nelayan Indonesia (PANI).” Kelembagaan PANI sebenarnya sudah muncul sejak 2015. Penamaan koalisi besar tersebut, merespon polemik dualisme koalisi yang dibuat oleh sala satu organisasi nelayan untuk mentahkan perlawanan nelayan Indonesia.
Hitungan mundur dari hari ketujuh (red: seminggu) sebelum aksi sebagai masa persiapan hingga sehari menjelang aksi demonstrasi pada 17 Juli 2017, nelayan yang datang ke Jakarta untuk menghadap Istana negara capai ratusan ribu jumlah massa. Dari Bengkulu, Sulawesi, NTB, Bali, Pontianak, Anambas, Riau, Pesisir Barat Lampung, Palembang, serta lainnya. Total massa nelayan luar pulau Jawa waktu itu capai puluhan ribu. Sementara, Pulau Jawa: Tegal, Lamongan, Juwana, Brebes, Cirebon, Karawang, Ujung Genteng Sukabumi, Kronjo Tangerang, Banyuwangi, Jember, Surabaya, Madura dan Tuban, mencapai ratusan ribu.
Jumlah ratusan ribu massa yang dipimpin Rusdianto, mencetak sejarah pergerakan nelayan Indonesia. Karena baru saat itu nelayan demonstrasi sampai berjubel massa. Nelayan terus berdatangan. Walaupun aparat berusaha menghadang. Tetapi, nelayan tak habis cara untuk datang ke Jakarta. Perlawanan terus dilakukan. Upaya – upaya lain dilakukan nelayan yang tak bisa ke Jakarta melakukan demonstrasi di jalan – jalan tol, jalan negara dan memblokir jalan. Seminggu sebelum demonstrasi hingga sehari, jagat Indonesia sudah panas.
Padahal, awal mula dimunculkan rencana aksi demonstrasi, nama lembaga yang muncul Persatuan Aliansi Nelayan Indonesia (PANI), Front Nelayan Indonesia (FNI) dan Forum Nelayan Beres (Foneb) itu, di pertemuan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang di fasilitasi oleh Daniel Johan anggota DPR-RI PKB. Waktu itu, Bung Rusdi dipilih langsung melalui musyawarah mufakat sebagai jenderal lapangan (Jendlap). Bung Rusdi juga, ajukan kepada forum yang merencanakan aksi besar nelayan, bahwa: “pilihan koalisi nelayan kita harus memilih yakni Front Nelayan Indonesia (FNI) dan Forum Nelayan Beres (Forneb). Kesepakatan dalam forum menggunakan Front Nelayan Indonesia (FNI) waktu itu.
Hampir semua organisasi nelayan, pembudidaya, petani kepiting, Rumput Laut dan nelayan tradisional, hadir masa itu. Sebagai pemimpin nelayan Indonesia atau Jenderal Lapangan rencana aksi demonstrasi itu. Jelas, Bung Rusdi bertanggung jawab apapun yang terjadi. Namun, ditengah perjalanan menjelang aksi demonstrasi, ada dinamika yang tidak ingin nama Front Nelayan Indonesia (FNI) muncul. Akhirnya, Bung Rusdi mengajukan kembali nama Persatuan Aliansi) Nelayan Indonesia (PANI) dalam forum group whatsApp dan disepakati bernama Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) ditiadakan kata “Persatuan.” Tetapi, surat pemberitahuan aksi sudah diajukan atas nama Front Nelayan Indonesia (FNI) sejak 3 hari sebelum aksi demonstrasi. Namun, ternyata Forum Nelayan Beres (Foneb) juga mengajukan surat pemberitahuan aksi dengan hari yang sama.
Dampak dari kedatangan nelayan ke Jakarta tak bisa dibendung. Negosiasi dua kelompok di Mabes Polri pada malam hari menjelang aksi demonstrasi sungguh sangat alot terjadi. Hadir di Mabes Polri saat itu: Rusdianto, Cryp, Rezp, Jamila, Mbah Mahid dan dua lagi (red: lupa namanya). Rusdianto dkk mewakili kelompok Front Nelayan Indonesia (FNI) dan Aliansi Nelayan Indonesia (ANI). Sementara, kelompok kedua yakni Forum Nelayan Beres (Foneb) diwakili oleh pimpinannya, sebut saja; Husin dan Hasan (mengaku nelayan dan pengepul pengeringan ikan Pulau Seribu). Perdebatan terjadi antara diberikan izin demonstrasi dan tidak diberikan izin. Perdebatan keras tak bisa dihindari. Akhirnya, berdamai.
Alhasil, kedua kelompok saling memaafkan dan massa nelayan sudah kandung datang ratusan ribu orang ke Jakarta. Pilihannya, harus aksi demonstrasi. Setelah sholat subuh, massa mulai bergerak ke dalam dan luar Monas (Monumen Nasional), mengular hingga Patung Kuda.
Bung Rusdi memimpin barisan koalisi aksi demonstrasi ratusan ribu orang. Pada pukul 13.00 perwakilan massa menghadap Presiden Republik Indonesia. Alhasil, keputusan Presiden melegalkan Cantrang dan 17 cabang alat tangkap nelayan tradisional seperti bagang, pancing dan lainnya. Pada pukul 16.30 demonstrasi selesai. Massa pun kembali pulang, membawa hasil perjuangan sangat memuaskan. Berkat leadership dan kerja keras Bung Rusdi bersama kawan – kawannya.
Jasa paling besar dalam perjuangan nelayan saat itu, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar dan Daniel Johan. Ada juga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan lantang Ono Surono. Khusus kisah dengan Ono Surono kadang Bung Rusdi mengurai airmata. Biasa memanggil Mas Ono. Banyak curhat, bagaimana alloutnya seorang Ono Surono membelanya.
Begitu juga, Partai Nasdem melalui juragan aktivis lingkungan almarhum mendiang Nurul Almy Hafid dengan gerakannya “Uji Petik dan Keliling Pulau Jawa Advokasi Nelayan.” Selain itu, ada Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Viva Yoga Mauladi dan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, ikut berjuang untuk nelayan Indonesia. Sangat banyak kontribusi perjuangan membela nelayan Indonesia, khususnya Bung Rusdi ketika dikriminalisasi. Tentu, masih banyak lagi aktivis dan pemerhati Kelautan – Perikanan yang terlibat, tak bisa disebut satu persatu, baik secara kelompok, lembaga maupun personal.
Dua hari setelah aksi demonstrasi, berkumpul di Caffe Menteng atas undangan Cryp, Rezp dan Young sendiri. Bertiga memveto Rusdianto agar Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) diserahkan kepada Young sebagai Ketua Umum berlatar belakang politisi Partai Kanan Saja (Parkasa). Namun, Bung Rusdi bersih keras tidak mau. Hatinya tersayat dan menusuk tajam. Kecewa berat psikologisnya. Bayangkan saja, lembaga ANI advokasi nelayan yang dibangun sejak 2015 hingga 2017 itu harus berpindah tangan tanpa melalui musyawarah atau semacam kongres.
Tetapi, Bung Rusdi tak mampu menolaknya. Hatinya teriris, kecewa dan hanya membisu. Dalam perjalanan, Bung Rusdi tunjukan kekecewaannya dengan bersikap skeptis. Dalam berbagai rapat ANI tak lagi mengundang Bung Rusdi. Mereka secara kilat lembagakan ANI di Akta Notaris.
Kenapa begitu kecewa? karena Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) merupakan koalisi besar yang di dirikan oleh Bung Rusdi untuk menjamin kelembagaan nelayan sejak 2015 dari percaturan politik pergerakan masyarakat pesisir: nelayan waktu itu. Nama ANI ini, sebenarnya muncul pada akhir Februari tahun 2017 dan eksistensinya mencuat pada aksi demonstrasi. Tetapi, saat itu nama ANI disembunyikan dalam berbagai tulisan Bung Rusdi. Sesekali dimunculkan. Sering muncul dalam tulisannya Front Nelayan Indonesia (FNI).
Kekecewaan Bung Rusdi sangat nyata. Raut wajah mengkerut. Bung Rusdi pikir, sangat menyakitkan sekali. Tak kira sesama alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tidak menjadi berbelit – belit caranya. Karena ANI sendiri dibangun oleh Rusdianto ditengah kesulitan dan melawan kemapanan. Kemudian, datang politisi Partai Kanan Saja (Parkasa) mengambil koalisi besar nelayan.
Padahal, yang hadir saat demonstrasi itu, bukan hanya nelayan cantrang, tetapi hadir nelayan Lobster Lombok, Sumbawa dan Sulawesi. Hadir juga nelayan Anambas, Natuna, Kepri, Pontianak, Lampung, Palembang, Maluku dan Manggarai Barat. Memang, semua yang terlibat dalam perjuangan, tak ada yang harus membanggakan diri. Termasuk Bung Rusdi.
Disitulah, awal keretakan besar yang terjadi diantara mereka. Bung Rusdi jalan bersama kawan pemuda maritim dan sejawatnya yang dari dulu bersamanya. Karena, politisi Partai Kanan Saja (Parkasa) dalam perdebatan dengan Bung Rusdi sehari sebelum aksi demonstrasi, pernah dianggap menghianati, sebut saja: Husin dari Forum Nelayan Beres (Foneb), menuduhkan: “akan tau rasa nanti anda itu.” Parkasa menyebutnya begitu. Tuduhannya sangat mengerikan. Ternyata, ia sendiri yang menghianati hasil perjuangan nelayan.
Tetapi, Bung Rusdi mengambil jalan sendiri. Tidak merasa menunjukkan kekecewaanya di depan koleganya itu. Tetapi dalam hati sangat murka. Namun, tetap menjalin komunikasi yang baik. Bung Rusdi pun, terus membangun simpul nelayan dengan Front Nelayan Indonesia (FNI) hingga hari ini, sudah memiliki 11 sayap Front Nelayan Indonesia (FNI) terbentuk seluruh Indonesia. Nelayan yang tergabung pun sudah puluhan ribu. Memang penuh darah dan rasa kecewa untuk mendapatkan hasil perjuangan maksimal.
Kursi Pesakitan: Antara Hidup dan Mati
Tetapi, Bung Rusdi belum selesai masalahnya. Sebelum aksi demonstrasi Menteri Kelautan – Perikanan saat itu (Red: Menteri) memberi kuasa kepada Bidang Hukum dan Humas KKP untuk melaporkan Bung Rusdi atas pencemaran nama baik kepada menteri. Pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan langsung dilakukan tanpa menunggu waktu.
Bung Rusdi sudah tau menurut keyakinan dan perasaannya. Bahwa pelaporan atas dirinya, sudah bisa diprediksi. Penjara pun menunggu fisik Bung Rusdi. Kemudian, Bung Rusdi mencoba ke Lombok bersama pimpinan komisioner Komnas HAM dalam rangka dialog bersama nelayan penangkap benih lobster. Di Mataram, tepatnya di Hotel Lombok Plaza mendapat tantangan yang luar biasa. Aparat mewanti – wanti forum dialog Front Nelayan Indonesia (FNI) bersama Nelayan Lobster Pulau Lombok.
Namun, Bung Rusdi kekeh. Konprensi pers dan dialog pun dilakukan. Acaranya pun tidak diberikan izin karena hadir Komisioner Komnas HAM. Malam hari, sebenarnya sudah mau ditangkap. Namun, lebih cepat Bung Rusdi kembali ke Jakarta pada waktu subuh menumpangi pesawat Garuda Indonesia, agendanya hadir dialog di iNewstv soal impor garam oleh pemerintah dan dinamika nelayan maupun masyarakat pesisir.
Bung Rusdi merasa ada yang aneh, di sekitar Cut Mutia Gondangdia stasiun kereta KRL. Lagi – lagi Bung Rusdi menghilang dari gedung iNewstv menuju Bandara Soekarno Hatta untuk kembali lagi ke Lombok. Waktu itu pukul 10.22 pagi, harus kembali cepat ke Pulau Lombok. Kenapa mesti kembali?karena itu rahasia strategi dari pengalaman berbagai pergerakan.
Bung Rusdi menuturkan, bahwa “Tan Malaka pernah dikejar Belanda dari Sumatera ke Selat Sunda. Tetapi, Tan Malaka tidak meneruskan perjalanan, malah kembali ke tempat yang sama. Karena logikanya, pengejaran tak mungkin dilakukan pada wilayah yang sama.” Bung Rusdi mengamalkan pengalaman Tan Malaka melawan Belanda.
Itulah yang di ingat tentang Tan Malaka. Karena Bung Rusdi termasuk membaca buku-buku dan filsafat Pergerakan Tan Malaka. Bung Rusdi sangat menyukai, tokoh idamannya. Ketokohan Tan Malaka dalam pikiran dan gerakan Bung Rusdi sangat melekat. Termasuk, seorang Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia, sangat dikaguminya. Buku-buku yang diterbitkan Bung Rusdi pun, tidak jauh dari literatur Bung Karno.
Pelarian kembali ke Lombok itu untuk menghindari pengejaran dan penangkapan terhadap dirinya. Sebenarnya, Bung Rusdi mau pulang pamit kepada kedua orangtua di Sumbawa karena Bung Rusdi berada dalam masalah besar. Namun, Bung Rusdi tidak sempat mampir. Dari Lombok menuju Labuhan Bajo Manggarai. Disana selama dua seminggu lamanya. Memimpin perlawanan dan advokasi nelayan-nelayan di Lembata.
Kemudian, Bung Rusdi dari Lembata, Manggarai Barat dan Labuhan Bajo, menuju Sulawesi Selatan. Di Makassar memimpin perlawanan bersama nelayan. Kemudian, terus melanjutkan perjalanan ke Gorontalo. Disana juga, memimpin massa nelayan. Terus melanjutkan roadshow ke Bitung dan Manado. Dari Manado itulah ke Jakarta.
Sesampai di Jakarta, Magrib (red: waktu petang). Sekitar pukul 19.34. Alamat, Bung Rusdi diperiksa esok harinya. Pertanda, seluruh media sosialnya: Traveloka, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan handponenya sedang dalam masa penguncian dan dikloning. Perasaan kalut, sedih, dan mental down saat beberapa jam.
Dikontrakan berukuran 2×3 meter, di Kalipasir Menteng Kebon Sirih Jakarta Pusat. Tak jauh dari kantor PP Muhammadiyah. Tepatnya belakang Gedung Joeang, hanya berbatasan tembok. Bung Rusdi, menghitung hari dan jam untuk periksa kepolisian (Bareskrim tanah Abang). Sambil koordinasi bersama sala satu seniornya yang ikut membantu menyarankan pengacara untuknya. Dalam sehari, sudah terkumpul pengacara hampir ratusan orang yang akan membelanya saat diperiksa.
Negosiasi dan koordinasi dengan Bareskrim Polri dilakukan oleh pengacaranya langsung. Kemudian, pemeriksaan ditangguhkan sehari, esok lusanya baru bisa diperiksa. Tiba waktu pemeriksaan pertama, sekitar 21 jam lamanya, dari pagi hingga malam hari pukul 23.16. Bung Rusdi tidak ditahan.
Mengamati Bung Rusdi saat itu, sebelum diperiksa rasa kalut menyelimuti. Tetapi, pada saat pemeriksaan berusaha kuatkan mental dan pantang mundur membela kebenaran. Masa – masa pemeriksaan, kelihatan sangat enjoy dan bahagia. Selalu tersenyum saat diperiksa dan menjawab pertanyaan penyidik sangat santai. Memang Bung Rusdi sudah ditarget untuk di kriminalisasi. Kronologisnya kita tau semua, sejak surat pemerintah (KKP) diarahkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) yang meminta mencegah Bung Rusdi kritik pemerintah dan meminta memecatnya dari Muhammadiyah.
Bung Rusdi pun saat itu tidak ditahan. Setelah pemeriksaan langsung kembali pulang. Tetapi, mental petarung yang muncul justru dinaikkan speednya. Katanya Bung Rusdi: “aku mengingat leluhur dulu, bernama Panglima Cama’ yang merupakan panglima perang kesultanan Gowa tahun 1908 – 1917 yang menyebrang dari Sulawesi Selatan (Bone) ke Pulau Sumbawa melewati Pangkep, Pulau Sailus, Pulau Panjang, Pulau Moyo, Teluk Saleh hingga tiba di Nanga Perung Garegat Labuhan Bontong. Mengawal para sultan berasal dari Gowa menyebrang ke Pulau Sumbawa. Panglima Cama’ sendiri dari Jeneponto, Takalar dan Cikoang merupakan tokoh agama Islam, tokoh pesisir (nelayan dan petani garam) dan keturunan asli Sayyid Cikoang.
Bung Rusdi mengingat kisah perang Panglima Cama’ dengan Belanda. Dimana Belanda menggunakan saudara dekat (keluarga) Panglima Cama’ untuk dijadikan mata – mata (intelijen) agar dapat input informasi apapun tentang kehidupan dan keberadaan Panglima Cama’ itu sendiri. Setelah diketahuinya sebagai spionase. Panglima Cama’ pun eksekusi dengan hukuman. Sehingga keluarganya itu, tak berani lagi.
Peninggalan Panglima Cama’ dianggap prasasti doktrin dan ideologi kerakyatan dan nasionalisme, Panglima Cama’ berkata: “jangan keras terhadap rakyat. Ciumlah bau keringat rakyat. Bela rakyat. Urus rakyat. Jangan gadaikan apapun yang ada pada dirimu untuk membela kesalahan, kelemahan, kebatilan dan ketidakadilan. Sampai ajal matipun harus tetap berada dalam garis kebenaran. Jangan mundur selangkah pun. Berlayarlah dengan kebenaran.” Demikian kata Panglima Cama’ (Garegat Labuhan Bontong, 1915)
Itulah Bung Rusdi sangat kuat ingatan nasehat leluhurnya, anak pesisir yang merasakan hidup getir, pahit dan manis. Berasal dari petani garam, petambak, pembudidaya dan keluarga nelayan. Banyak haters medsos BuzzerRp mengatakan: “Bung Rusdi bukan nelayan, tetapi volunter pengusaha hitam yang dibayar untuk kritik pemerintah dan bukan asli nelayan.” Begitulah opini yang muncul saat itu, memenuhi laman Twitter dan media.
Tetapi, Bung Rusdi santai saja, tetap coll, staycation writter. Pasca diperiksa Bareskrim, justru tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikatakan perbuatan berulang?. Ya, karena menulis setiap jam, detik dan menit. Keinginan penguasa setelah tersangka Bung Rusdi berhenti menulis. Namun, Speed perlawanannya semakin tinggi melalui tulisan, agitasi, roadshow dan berhenti pimpin demonstrasi di daerah-daerah. Awalnya tulisan hanya satu dua sehari. Demonstrasi hanya 2 kali setahun. Tetapi, setelah dinyatakan tersangka dan tidak ditahan, justru Bung Rusdi bersyukur. Karena punya waktu untuk mobilisasi dan konsolidasi motor penggerak gerakan perlawanan.
Tulisan bisa 10 dalam sehari, mulai dari group whatsApp, Twitter, Instagram, tv, media online full dengan narasinya. Itu yang tak bisa dibendung. Akhirnya, mau tidak mau publik ikut membela Bung Rusdi. Demonstrasi juga dilakukan per satu bulan di Jakarta, sejak 2017 hingga 2019. Inilah kekuatan luar biasa Bung Rusdi. Kalau pun masuk penjara, kemungkinan tetap melawan dari dalam penjara. Mungkin kira – kira akan: “sorak sorai pimpin demo para napi politik dipenjara akibat ketidakadilan negara terhadap rakyat.”
Perjalanannya, pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Bung Rusdi juga tidak ditahan. Diwarung makan dekat kantor Kejaksaan, masih bisa menulis hantam sana sini dengan tulisannya. Sebelum berangkat sidang harus menulis. Duduk dicaffe – caffe tetap menulis. Diatas pesawat saat bepergian, kerjanya menulis saja. Dari kampung nelayan lakukan investigasi akibat kebijakan. Membuat video, wawancara tv dan berbagai media.
Persidangan atas kasusnya berlangsung selama 4 tahun lamanya. Setiap hari Rabu sidang. Tentu, selama 4 tahun itu sangat lelah. Biaya dan kehidupannya sangat terbatas. Namun, tetap saja Bung Rusdi lakukan perlawanan seperti biasanya. Tanpa peduli disikat penguasa. Karena dari berbagai tulisannya sangat cekatan, tajam dan improvisasi narasi sangat bernas.
Pada 2019 akhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jatuhkan hukuman 16 bulan penjara subsider 1 bulan. Seminggu kemudian, ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, putusannya naik menjadi 18 bulan penjara, Subsider 1 bulan. Kemudian, Bung Rusdi, bersama pengacaranya, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, Putusannya tahun 2020 sekitar bulan Februari. Dijatuhi hukuman 6 bulan percobaan “bebas bersyarat tanpa ada kesalahan dan tidak termasuk pencemaran nama baik.” Artinya, Bung Rusdi jangan lagi mengulangi perbuatan yang sama kritik pemerintah. Tetapi, tetap saja Bung Rusdi menulis dan tampil diberbagai media tv dengan sangat tajam dan lugas berbicara kritik pemerintah.
Infiltrasi dan Intrik: Terlempar dari Panggung Politik dan Mimpi Gagasan Besarnya
Bulan Januari 2017 Bung Rusdi di daftarkan menjadi anggota Partai Banteng. Kartu Anggota langsung tanda tangan sang ketua umum. Berharap sudah daftar di Partai Banteng untuk mengambil langkah Calon Legislatif DPR-RI dari Daerah Pemilihan NTB I Pulau Sumbawa. Namun, lagi – lagi konspirasi politik dan infiltrasi gerakan terjadi, melibat kekuasaan daerah.
Moncernya, Bung Rusdi dari 2017 hingga sekarang. Tak lepas dari tantangan yang sangat luar biasa dan menarik diskusikan. Hantaman badai kriminalisasi, digulung oleh intrik dan infiltrasi preman. Tetapi, Bung Rusdi mampu melewatinya. Tahun 2019 setelah Pilpres, penentuan Kabinet Indonesia Maju II, Bung Rusdi melaporkan banyak pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan, mulai dari kasus pengadaan kapal, Keramba Jaring Apung, mesin, kapal Inka Mina, pembangunan miamari dan piamari, gratifikasi illegal fishing, pembangunan riset, impor ikan, impor garam dan lainnya.
Pasca melaporkan, banyak kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bung Rusdi, kena tebaran ancaman terhadap dirinya. Lingkungan perumahannya terus di intip oleh orang tak dikenal. Pengungtitan terjadi ketika malam hari sepulang dari acara kegiatan diskusi “seputar nelayan di cikini.”
Situasi tidak kondusif, akhirnya Bung Rusdi disarankan mengungsi ke Cirebon dan Malang. Seniornya di Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) menyarankan agar ke Cirebon. Namun, Bung Rusdi memutuskan mengungsi ke Malang. Pada saat, keluar dari rumah pun, Bung Rusdi meminta sala satu pemuda di lingkungan perumahannya untuk menemani ke Stasiun Kereta Api bilangan Gambir Monas. Setiba di Malang, waktu itu setelah Pilpres 2019 dan menunggu kabar baik pergantian menteri. Khusus Menteri KKP saat itu. Akhirnya, Edhy Prabowo yang menjadi Menteri KKP saat itu terpilih.
Kurun waktu tahun 2018, seorang yang bawa pesan akan ekspor Lobster dan Ikan ke beberapa negara. Akuinya begitu. Ketemu di BSD City Tangerang. Namun, dalam pembicaraan bukan soal ekspor. Tetapi soal pemberdayaan petani garam di Sumbawa. Menawarkan skema proyek Gudang Garam yang sudah tender dan sharing dengan pemerintah daerah itu.
Target dan tujuan dibalik itu, menurut pembawa pesan tersebut, agar Bung Rusdi tidak lagi menulis kritik. Dukung pemerintahan. Namun, Bung Rusdi menjawab saat itu, bahwa: “Bung Rusdi tidak pernah beroposisi terhadap Pemerintah pusat. Bahkan mendukung visi misi poros maritim dunia. Tetapi berkewajiban kritik kebijakan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Dalam rangka meluruskan kiblat kebijakan agar pro-rakyat dan pro masyarakat pesisir.” demikian kata Bung Rusdi.
Pembawa pesan tersebut, akui militansi dan kehebatan organisir, agitasi dan propaganda Bung Rusdi. Tetapi, diberikan sinyal bahwa apapun agenda politiknya tahun 2019 akan dipangkas. Walaupun tidak secara vulgar mengatakan hal itu pada Bung Rusdi. Ya, hanya bersabar. Konspirasi dan infiltrasi pun datang silih berganti. Pendaftaran Calon Legislatif di Partai Banteng kandas, tak bisa masuk radar panggung politik dapil NTB I Pulau Sumbawa.
Pada waktu datang kunjungan ke Universitas Samawa (UNSA) bersama tokoh nasional dari daerah Sumbawa. Kedatangan tersebut, agendanya seminar poros maritim dunia. Termasuk menyerahkan proyek pembangunan Gudang Garam di Labuhan Bontong dan kunjungan ke pesisir Desa Prajak dalam gerakan pencegahan pemakaian alat merusak “kompresor.” Pembanguan Gudang garam tersebut, tepat dikampungnya Bung Rusdi itu sendiri Labuhan Bontong.
Pada forum seminar di Universitas Samawa (UNSA), semua peserta forum mencari Rusdianto Samawa itu siapa?. Terutama rombongan pejabat yang datang dan menjadi pembicara utama waktu, semua mencari nama identitas Rusdianto: rumahnya dimana? sekolah dan kuliah dimana? serta informasi – informasi lainnya. Hingga aparat pun di Pulau Sumbawa ikut bergerak mencari kampung dan rumahnya Rusdianto dimana?. Ya, intinya tidak main – main atas informasi dan kedatangan pejabat tersebut.
Memang ini akibat dan dampak terhadap Bung Rusdi, ketika tidak mau bernegosiasi dalam bentuk apapun itu. Idealisme jaminan kuat dalam hidupnya. Tak mau menggadai harga diri dengan imbalan apapun Bung Rusdi sangat militan berjuang ranah kelautan – perikanan hingga saat ini. Tak diragukan lagi. Itulah generasi 1982 ini sejak menjadi aktivis hingga sekarang, mental berani, bertanggung jawab, berani berbeda dan hargai perbedaan. Ya, seorang Bung Rusdi alumni dan mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Sumbawa (AMSI), anggota Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD, Red: anggota biasa).
Memang, Bupati Sumbawa dari Partai Banteng. Disitulah connective insting politik membangun narasi konspiratif dan intrik waktu itu. Kira – kira, ilustrasinya: “jangan berikan waktu dan kesempatan kepada Bung Rusdi untuk Calon Anggota Legislatif dari Partai Banteng untuk DPR-RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa. Karena sering kritik pemerintah dan oposisi garis keras. Kalau jadi anggota DPR-RI lebih bahaya lagi. Jadi wajar dilaporkan ke aparat penegak hukum.” kira – kira begitulah suara diwarung kopi terdengar waktu itu.
Hanya bersabar, disitulah Bung Rusdi waktu itu, pada malam hari datang kerumah sala satu politisi ulung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nurdin Ranggabarani, meminta caleg lewat PPP dapil III Sumbawa, terdiri dari Kecamatan Tarano, Maronge, Empang, Plampang dan Labangka. Selamat menjadi Caleg DPRD Kabupaten Sumbawa nomor urut 8. Raih suara nomor urut dua dari lawannya.
Majunya Bung Rusdi waktu itu, sangat dekat waktunya, masuk bursa pencalegan hanya waktu dua bulan bekerja. Ada dua kajiannya yakni: pertama, skema DPR-RI untuk meredam gelombang kriminalisasi dan proses hukum terhadap dirinya. Rencana masuk ke Partai Banteng adalah jaminan 70% jalan keluar dari polemik hukum di pengadilan. Kedua, melanjutkan perjuangan nelayan yang hampir berhasil dan finish. Ketiga, skema visi hidupnya menjadi pembela dan mengurus rakyat.
Stigma Negatif Terhadap Pribadi dan Ketokohannya
Dari caleg Kabupaten Sumbawa itu, banyak orang menghina, mencela dan mencibir. Tokoh nasional menjadi Caleg Kabupaten. Menurunkan greatnya sendiri. Ya, jelas jawabannya ada pada Bung Rusdi sendiri diantara dinamika gerakan, politik dan hukum yang menjeratnya. Penyebabnya, konspirasi dan intrik politik membuat Partai Banteng tidak memasukan (red: halusnya dirayu, red: kasarnya dicoret) namanya menjelang pendaftaran Pemilihan Legislatif 2019 karena telah percaya pada bisikan konspirasi dan intrik oleh sala satu pimpinan daerah.
Jalan keluarnya: ketika Bung Rusdi terpilih misalnya, baik anggota DPR-RI maupun DPRD Kabupaten, jelas masalah hukum yang dihadapi bisa selesai minimal 80 porsen. Karena itu konstitusi yang berbicara.
Sebenarnya, itu skema jalan keluar yang ditempuhnya untuk akhiri seluruh polemik yang dilekatkan pada dirinya. Tetapi, banyak orang tak mengerti langkahnya. Banyak pula mencibir. Bung Rusdi sangat luar biasa, berjiwa besar dan tak kenal lelah. Dalam waktu dua bulan bekerja, menyumbangkan meteran listrik gratis kepada fakir miskin, rumah tangga nelayan, hingga rumah – rumah warga masyarakat yang belum memiliki listrik.
Tak ada anggota DPR-RI dan DPRD Kabupaten/Kota seperti itu, hanya Bung Rusdi. Program listrik tersebut, capai 500 unit meteran, tentu sangat maksimal dan memberi manfaat kepada masyarakat umum. Dinikmati hingga sekarang ini. Namun, sedikit yang mengakui kontribusinya. Lebih banyak masyarakat yang diberikan listrik tidak mengucapkan rasa terima kasih. Bahkan, ada yang mengatakan setelah diberikan meteran listrik gratis: “itu bukan dari Rusdianto, tetapi dari pemerintah.”
Padahal murni usaha Rusdianto dan investasi sosial pemberdayaan. Meteran listrik tersebut, berasal dari dana CSR perusahaan perikanan. Dana tersebut, disumbangkan untuk Front Nelayan Indonesia (FNI). Kemudian, Rusdianto membayar meteran listrik subsidi ke PLN disertai Surat Layak Operasional (SLO) sebanyak 500 unit. Lantas semua tidak mau berterima kasih?.
Informasinya pun, ada juga oknum calon kepada desa Labuhan Bontong saat itu, menggunakan program meteran listrik tersebut, bertujuan ingin menjualnya untuk kepentingan menjadi calon kepala desa. Ada juga, di Labuhan Bontong dan beberapa desa – desa lain mengatakan: “bukan usaha Rusdianto tetapi program pemerintah, jadi kita tak perlu berterima kasih.” Yassalam. Silahkan masyarakat ambil sendiri kalau bisa?.
Sekian dari tulisan ini semoga bermanfaat. Itulah kisah inspiratif dari banyak cerita tentang Bung Rusdi. Kita wajib belajar akan motivasi dan semangatnya. Ditengah terpaan masalah hukum dan cibiran orang lain. Bung Rusdi memiliki mimpi besar mengurus rakyat dan bermanfaat untuk rakyat.
Faktanya, sudah berhadap – hadapan dengan kekuasaan dan problem hukum pada dirinya serta keluarganya. Masih bisa memberi “Meteran Listrik Gratis 500 unit kepada masyarakat. Bukan hanya meteran listrik. Banyak hal lain yang dikerjakan Bung Rusdi membantu rakyat.” Adakah orang lain, seperti Bung Rusdi? jawabannya; “tidak ada.” Hanya Bung Rusdi yang mampu. Maka wajib bagi Rakyat Pulau Sumbawa mendukung maju Calon Legislatif DPR-RI Dapil NTB – I Pulau Sumbawa tahun 2024 nanti, melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).[] Sekian dan semoga.
