Malut, Investigasi.news – Paslon ISDA dari jalur independen yang didukung 7.358 KTP warga ini menilai lemahnya stimulus pemerintah daerah terhadap pengelolaan potensi ikan di Kepulauan Sula. ISDA meyakini, tata kelola potensi perikanan yang baik, berdampak pada peningkatan ekonomi warga, juga pendapatan daerah.
Persoalan data dan belum maksimalnya pengelolaan potensi perikanan di Kepulauan Sula berdampak pada aktifitas nelayan. Benang kusut proses akses pasar produksi perikanan belum terurai. ISDA bakal fokus meningkatkan peran nelayan dan minat partisipatif pihak ketiga untuk menggenjot potensi laut Kepulauan Sula.
“Kami melihat kemiskinan nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah problem akses, pasar dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Akses yang kami maksudkan adalah pertama, pengetahuan tentang managmen organisasi, pengolahan ikan dan tata kelola keuangan secara efektif. Kedua, armada tangkap serta peralatan tepat guna untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan secara maksimal,” urai cabup Independen Ihsan Umaternate.
Poin berikutnya adalah akses modal, kata Ihsan. Modal adalah salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan usaha nelayan. Permodalan yang layak akan menjamin ketersediaan akses pasar, dan nelayan tidak lagi galau memasarkan hasil tangkapannya.
“Masalah ini sangat dirasakan oleh nelayan tangkap maupun nelayan pemilik rumpon. Selama ini banyak nelayan yang menjual hasil tangkapannya di kapal-kapal pembeli ikan dari Bitung tanpa jaminan nilai dan harga yang pasti,” ujar Ihsan.
Terhadap kondisi ini, Ihsan mengatakan sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Juga belum adanya regulasi yang mengatur tentang proses kerja sama, proses produksi, distribusi serta harga. “Hal ini penting. Kita harus menghindari terjadi permainan pasar yang merugikan masyarakat nelayan. Atau untuk memberantas konspirasi yang kerapkali melibatkan oknum pejabat dan mafia pasar,” tegas Ihsan.
Pandangan ISDA, beragam masalah seputar pengelolaan potensi kelautan ini disebabkan belum ada upaya serius di tingkat kebijakan untuk ditata dan diperbaiki. Akibatnya masyarakat nelayan masih terus-menerus terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Janji pemimpin daerah tentang kesejahteraan masyarakat ketika sebelum menjadi pemimpin, tetapi, tidak mewujudkannya adalah dusta.
“Kami mengajak masyarakat untuk merefleksikan laku perbuatan serta sikap pemimpin sebelumnya yang cenderung banyak janji, yang hasilnya masyarakat nelayan masih tetap miskin. Artinya bahwa, mereka hanya sekedar untuk meraih kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi dan tidak mempedulikan kebutuhan masyarakat nelayan yang masih miskin,” datar Ihsan.
Pasangan ISDA ini sangat percaya, masyarakat Sula sudah cukup cerdas soal penilaian siapa yang suka berbohong, berdusta, angkuh bila berkuasa dan tidak mempedulikan duka-derita yang dihadapi masyarakat. Begitupun secara politik, bahwa pemimpin yang pernah tidak menepati janjinya, maka, selamanya akan mengulangi hal serupa dan daerah ini selamanya akan mengalami ketertinggalan.
“Kami (ISDA) pun bukan yang terbaik, akan tetapi, bila dipercayakan dan diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin, maka, tidak ada alasan untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan harapan kita bersama. Yaitu memajukan daerah yang sama-sama kita cintai ini,” tutup mantan legislator partai Golkar ini.
(RL)
