Muara Teweh, investigasi.news – Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Barito Utara menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dirasakan masyarakat di daerah ini, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Anggota DPRD H. Tajeri menegaskan, alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam APBD 2026 mencapai Rp1,714 triliun atau 52,664 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan hingga wilayah pedesaan. Namun, ia mengingatkan agar dinas terkait memperketat pengawasan agar tidak terjadi kekurangan volume pekerjaan seperti sebelumnya.
Tajeri menyoroti kondisi sarana pendidikan yang masih jauh dari layak. Berdasarkan temuan lapangan, banyak sekolah dengan ruang belajar rusak, fasilitas dasar seperti meja, kursi, papan tulis, hingga WC tidak memenuhi standar. “Kami menemukan sekolah yang masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau seperti ini?” tegasnya. Ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap rumah guru dan penjaga sekolah yang masih tidak layak huni.
Fraksi KIR menilai layanan kesehatan juga belum optimal. Beberapa Puskesmas tidak memiliki dokter, tenaga medis terbatas, fasilitas minim, dan sejumlah ruang kerja tidak dilengkapi AC. Banyak Pustu juga jarang beroperasi. Tajeri meminta pemerintah daerah menertibkan pelayanan kesehatan agar benar-benar dirasakan masyarakat. Fraksi KIR juga merekomendasikan program beasiswa dokter spesialis dengan ikatan kerja yang jelas untuk mengatasi kekurangan tenaga medis.
Selain itu, Tajeri menyoroti lambannya penanganan jalan dan jembatan rusak di berbagai kecamatan, desa, dan dusun. “Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum ditindaklanjuti. Ini fakta lapangan,” ujarnya.
Fraksi KIR juga menanggapi keluhan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk di pasaran, serta kebutuhan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produktivitas. Tajeri turut mempertanyakan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama dibangun namun belum difungsikan, meski Perda telah diterbitkan. “Berapa banyak dana yang telah digelontorkan? RPH harus difungsikan segera agar dapat menambah PAD,” tegasnya.
Pendapat akhir Fraksi KIR tersebut menegaskan komitmen DPRD Barito Utara untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Zulmi
