Padang Panjang — Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, seiring pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Hendri Arnis saat mengikuti secara virtual kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPD di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Kamis (2/4/2026).
Ia menyampaikan optimisme Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami berkomitmen menjaga transparansi sebagai prinsip utama. Semoga pada 2026 ini kita dapat meraih WTP ke-10 secara berturut-turut,” ujarnya.
Selain itu ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota dalam mendukung penuh proses pemeriksaan oleh BPK. Pemko, katanya, menjamin ketersediaan data dan akses informasi yang dibutuhkan, dengan target mempertahankan opini WTP.
Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan dokumen secara lengkap dan tepat waktu serta bersikap kooperatif terhadap tim pemeriksa.
“Hindari keterlambatan penyampaian data dan ketidaksesuaian bukti transaksi. Ini penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan penguatan rekonsiliasi data keuangan, peningkatan pengendalian internal, serta percepatan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat dalam paparannya menekankan pentingnya penerapan transformasi digital dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas data dan informasi, mencegah potensi penyimpangan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan diikuti dari Ruang VIP Balai Kota itu turut dihadiri Inspektur Ferino Romiko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Zia Ul Fikri, serta jajaran terkait. (shintia/Kamal)
