BONDOWOSO, investigasi.news – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam sorotannya, Fraksi PKB menilai masih ada beberapa program pemerintah yang belum berjalan secara optimal sehingga membutuhkan perhatian serius.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Bondowoso, Didik Yuliyanto, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah harus diawali dengan perencanaan yang matang serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Didik menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran pada sejumlah kegiatan strategis menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Ia mengatakan, serapan anggaran yang optimal merupakan indikator penting keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Keterlambatan realisasi anggaran dapat berdampak pada tertundanya berbagai kegiatan pembangunan.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pembangunan infrastruktur pendidikan yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Sejumlah proyek disebut masih mengalami keterlambatan sehingga berpotensi mengganggu peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Menurut Fraksi PKB, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di Bondowoso.
Tak hanya sektor pendidikan, Fraksi PKB juga menyinggung persoalan administrasi Olimpiade Sains Nasional (OSN). Kelalaian administrasi tersebut dinilai telah merugikan ratusan siswa yang seharusnya memperoleh kesempatan mengikuti ajang akademik tersebut.
Didik berharap persoalan administrasi seperti itu tidak kembali terulang. Ia menilai setiap proses pelayanan di bidang pendidikan harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap pengadaan fasilitas kesehatan yang dinilai belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut dianggap perlu segera diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Fraksi PKB, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga penyediaan fasilitas harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Selain itu, persoalan piutang retribusi daerah serta tingginya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga menjadi sorotan. Fraksi PKB menilai kedua hal tersebut memerlukan langkah konkret agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif.
Didik menyampaikan bahwa tingginya SILPA dapat menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Fraksi PKB menegaskan bahwa seluruh catatan yang disampaikan bukan semata-mata kritik, melainkan bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Didik menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Didik menekankan bahwa “Perencanaan yang matang, serapan anggaran yang optimal, dan tata kelola yang akuntabel adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.”
Fraksi PKB berharap seluruh perangkat daerah menjadikan berbagai catatan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Dengan adanya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, pembangunan di Kabupaten Bondowoso diharapkan semakin efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara tepat sasaran demi mewujudkan Bondowoso yang lebih maju, sejahtera, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang semakin baik. (Agus)
Fraksi PKB Soroti Serapan Anggaran hingga Layanan Kesehatan, Desak Pemkab Bondowoso Tingkatkan Kinerja
